Langsung ke konten utama

Laporkan 3 Kementerian ke KPK, Dipo Nyatakan Kebangkitan PNS

Sekretaris Kabinet Dipo Alam, melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait “kongkalikong” penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 antara anggota DPR dan rekanan atau pengusaha.

Dipo menyebut laporan yang ia serahkan kepada KPK merupakan bukti kebangkitan pegawai negeri sipil (PNS) dari tekanan oknum di kementerian dan DPR.

“Intinya (laporan ini) kebangkitan PNS sekarang yang selama ini tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementeriannya sendiri. Itu ada banyak (yang dilaporkan), sekarang ada tiga Kementerian,” katanya ketika menyerahkan laporan di Gedung KPK, Jakarta.

Dipo mengatakan bahwa laporan yang ia sampaikan bukan tudingan atas nama pribadi ataupun Seskab, melainkan berdasarkan laporan dari beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Intinya itu bukan tudigan langsung dari saya, tapi itu suara dari laporan PNS dari kementerian yang kami terima dan dipelajari dengan berapa contoh itu. Kami juga kroscek dengan pejabat yang melaporkan itu kami himpun semua dan kami kroscek dengan pejabatnya,” kata Dipo. Dipo Alam mendatangi Gedung KPK pada pukul 19:46 WIB dan keluar pada pukul 20:35 WIB setelah menyampaikan laporan selama hampir satu jam.

Sebelumnya, dalam keterangan pers di Gedung Sekretaris Kabinet di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Dipo Alam menyampaikan adanya laporan oleh PNS terkait terjadinya “kongkalikong” penggunaan APBN-P 2012 antara oknum di DPR dan rekanan (pengusaha) yang dapat merugikan negara sebesar Rp70 miliar.

“Saya gak mau sebut nama orang. Saya ‘kan bukan penegak hukum. Saya dapat laporan dari PNS. Baca saja di situs Setkab,” kata dia di Gedung Sekretaris Kabinet di Jakarta.

Menurut Dipo, pelapor mengatakan, terjadinya potensi pemanfaatan APBN-P 2012 yang disusun oleh rekanan melalui oknum DPR, dari salah satu Komisi di DPR, yang menawarkan tambahan anggaran hampir Rp70 miliar dalam bentuk optimalisasi. Usulan tersebut diterima oleh Kementerian yang bersangkutan.

Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) kementerian dimaksud, menurut Seskab, pada pertengahan Juni 2012 lantas mengajukan surat kepada DPR usulan pengadaan sesuai yang disusun oleh rekanan dan hanya dalam tempo satu hari, langsung dijawab dan ditulis oleh salah satu oknum pimpinan pejabat DPR kepada Kementerian Keuangan yang menyatakan persetujuannya untuk dicarikan penggunaan dana tersebut.

Namun dana tidak sempat cair karena Seskab yang mendapatkan informasi kongkalikong itu meminta Menteri Keuangan untuk meninjau dan mempelajari dengan seksama usulan tersebut. Atas usul Seskab, Kementerian Keuangan “memblokir” anggaran yang sudah diincar tersebut.

“Sampai saat ini pemblokiran masih berlaku, meskipun ada desakan dari oknum DPR yang berkepentingan, yang mengancam tidak akan menyetujui APBN 2013 bila blokir tersebut tidak dicairkan,” kata Dipo.

Menurut Seskab, laporan dari PNS/BUMN tersebut utamanya untuk mencegah terjadinya indikasi kongkalikong, dan penggelumbungan anggaran.“Laporan itu dikirim ke Seskab dalam bentuk surat, SMS, maupun aduan yang datang ke kantor Setkab,” kata Dipo.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Kementerian Agama Ingin Tambahan 1.500 Formasi CPNS 2014

Salah satu kementerian yang mendapat alokasi penerimaan CPNS 2014 adalah Kementerian Agama. Seperti info yang kami dapatkan dari situs KemenpanRB, Kementerian Agama sudah mendapatkan jatah formasi CPNS 2014 sebanyak 596. Tetapi jumlah tersebut dirasa kurang.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam mengatakan, pihaknya akan minta tambahan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraasi (KemenPAN-RB) sebanyak 1.500 kursi CPNS.“Kita sedang berusaha memperoleh tambahan kira-kira sekitar 1.500. Jadi kalau jumlah keseluruhan, maka kira-kira formasinya sekitar 2.096,” terang Nur Syam seperti dilansir Bagian Humas Kemenag, Jumat (18/7).Menurut Nur Syam, dari 2.096 itu, formasi yang lebih banyak adalah untuk dosen. Ini karena banyaknya alih status dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN. “Ini saya rasa memang membutuhkan banyak dosen,” kata Nur Syam.Disinggung kapan pendaftaran CPNS Kemenag akan dibuka, Nur Syam mengaku belum tahu pasti karena hal itu menjadi domain …