Langsung ke konten utama

Sebanyak 474 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terjerat Kasus Pidana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyebutkan, dari data yang dihimpun hingga Selasa (20/11), terdapat 474 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terseret kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari jumlah tersebut terjerat kasus tindak pidana korupsi.

“Hari ini tercatat ada 474 orang yang melakukan tindak pidana. Rinciannya yakni tersangka sebanyak 95 orang, terdakwa 49 orang, dan terpidana 330 orang,” tutur Gamawan usai menghadiri acara diskusi bertajuk “Menegaskan Pemberantasan Korupsi: Larangan Menjabat Bagi Mantan Terpidana Korupsi, di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta

Hanya saja, Gamawan tidak secara detail menjelaskan jenis kasus yang menjerat para PNS itu. Dia hanya mengatakan, tak menutup kemungkinan jumlah tersebut akan terus bertambah.

“Minggu depan bisa saja bertambah jumlahnya. Bisa mendekati angka seribu,” imbuh Gamawan. Pasalnya, belum semua daerah menyetorkan data PNS yang terjerat kasus hukum. Para sekda menjanjikan, pada awal pekan depan data sudah dikirim ke mendagri.

Sebelum mendapatkan data itu, Gamawan sempat melontarkan kritik pedas pada  jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri. Ia mengeluhkan lambatnya pengumpulan data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah dan sedang menjalani proses hukum.

Menteri asal Sumatera Barat itu mengeluhkan, data PNS yang berurusan dengan hukum itu terkumpul secara periodik. Dalam pekan lalu, data menunjukkan ada 153 orang PNS yang pernah dan sedang berurusan dengan hukum.

Lambannya pengumpulan data ini, mengakibatkan evaluasi terhadap masalah yang muncul menjadi ikut lamban. “Evaluasi kita lemah. Litbang yang mestinya melakukan ini,” ujar Gamawan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …