Langsung ke konten utama

Belum Diangkat CPNS, Puluhan Honorer Protes BKD

Puluhan tenaga honorer daerah mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tenaga honorer ini menuntut pemerintah daerah segera mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, status honorer yang disandang mereka sudah lebih dari 6 tahun lamanya.

Pantauan Kompas.com, kehadiran sejumlah tenaga honorer daerah yang umumnya berasal dari petugas kebersihan Kota Manokwari, langsung melancarkan aksi protes dengan berteriak-teriak di halaman kantor BKD. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang belum mengangkat tenaga honorer dengan masa kerja yang telah lama menjadi PNS.

Suasana sedikit terkendali, setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari, Antonius Renyaan keluar dan menemui para pendemo tersebut. Menurut Antonius, BKD telah mengusulkan sekitar 500 tenaga honorer daerah ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta untuk melakukan penyeleksi berkas. Namun dirinya tidak dapat menentukan siapa saja yang akan lolos verifikasi berkas itu, karena semua itu tergantung hasil seleksi di BKN nanti.

Antonius mengatakan selain 500 pegawai honorer daerah yang telah diusulkan itu, BKD saat ini sedang melakukan pendataan kepada mereka yang belum terdaftar di dalam data base. Ini juga dilakukan berdasarkan surat edaran Menpan tentang pendataaan database pengangkatan PNS.

“Kami minta saudara-saudara untuk tetap bersabar sampai hasil verifikasi berkas dikeluarkan oleh BKN di Jakarta. Pemerintah daerah pada intinya tetap akan memperjuangkan tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS,” kata Antonius di hadapan puluhan tenaga honorer.

Usai memperoleh penjelasan, massa kemudian membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan kembali melakukan aksi yang lebih besar, bilamana tuntutan mereka belum juga direalisasikan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk

Info CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk KependudukanInfo CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Membutuhkan Nomor Induk Kependudukan. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini memang dipermudah. Selain syarat pendaftaran yang dikurangi, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, calon peserta yang akan mendaftar secara online pun hanya membutuhkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) saja. Tahun ini, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal  http://panselnas.menpan.go.id.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan proses pendaftaran seleksi CPNS yang terintegrasi. “Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online,” kata Setiawan dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.Sementara itu, Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB  Iwan Hermanto Soetjipto menuturkan urutan yang harus dilakukan pelamar jika melamar sec…