Langsung ke konten utama

Ciptakan Lapangan Kerja, BNI Terbaik se-Asia Tenggara

PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) meraih predikat sebagai perusahaan terbaik dalam mengelola urusan ketenagakerjaan dan pemeliharaan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di Asia Tenggara. Predikat terbaik itu dikukuhkan oleh The ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) melalui dua penghargaan yang dikemas dengan ASEAN Business Award (ABA) 2012.

Dua penghargaan yang diperoleh BNI adalah Most Admired Enterprise in the Employment Category dan Most Admired Enterprise in the Corporate Social Responsibility Category. Kedua penghargaan ini diberikan secara langsung kepada Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo di Phonm Penh, Kamboja, Jumat (17/11/2012) malam, di sela-sela acara Closing Gala Dinner yang menjadi bagian dari rangkaian ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) pada 18-20 November 2012.

Gatot menegaskan, penghargaan ABA ini membuktikan keseriusan BNI dalam mengimplementasikan program-programnya. Secara keseluruhan, program-program BNI akan bermuara pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia.

“Penghargaan ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh staf BNI untuk terus berprestasi,” ujarnya.

Sebagai pengelola ketenagakerjaan terbaik, BNI dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru yang jumlahnya terus tumbuh, tingkat perpindahan pekerja (staff retention rate/ turnover indicator) yang terus menurun, serta anggaran pelatihan staf yang memadai. Setelah bekerja pun, pegawai BNI dilibatkan dalam lingkungan kerja yang positif dan disertai ketersediaan sistem perlindungan kesehatan yang memadai.

Jumlah lapangan kerja baru yang diciptakan dapat dilihat dari jumlah peluang kerja yang terus bertambah. Pada tahun 2009, jumlah peluang kerja baru di BNI masih 1.689 orang, mulai dari pegawai rendah hingga pegawai berpengalaman. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 2.465 orang dan melonjak menjadi 5.380 pada tahun 2011.

Adapun tingkat perpindahan pegawai (turn over) di BNI menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Desember 2010, turn over masih ada di level 3,1 persen, kemudian melonjak pada Desember 2011 menjadi 4,5 persen, dan pada Juni 2012 menurun lagi ke level 2,2 persen. Hal ini disebabkan oleh pertama, beragamnya fasilitas yang dinikmati pegawai BNI. Kedua, tingkat keterlibatan pegawai yang tinggi. Ketiga, berlakunya intervensi program matrik. Sementara itu, jumlah peserta pelatihan yang diselenggarakan bagi pegawai BNI terus meningkat, meskipun jumlah anggaran yang disediakan terus menurun.

Meski demikian, BNI tetap berkomitmen mengalokasikan 5 persen dari seluruh anggaran perusahaan untuk mendanai pelatihan sumber daya manusia, sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI).  CCR Untuk predikat Most Admired Enterprise in the Corporate Social Responsibility Category, BNI mengunggulkan tema “BNI Berbagi” sebagai kekuatan program kemitraan dan bina lingkungannya yang diberi nama Corporate Community Responsibility (CCR).

Dalam presentasinya untuk dewan juri ASEAN-BIS 2012, BNI memaparkan produk-produk turunan dari BNI Berbagi yang terkait langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni Kampoeng BNI. Kampoeng BNI yang diperkenalkan pertama kali pada 2007 ini mengusung konsep klasterisasi usaha-usaha kecil sejenis yang terpusat di satu lokasi yang sama.

Pemberdayaan ekonomi yang diberikan adalah dalam bentuk pinjaman berbunga sangat ringan, yakni 6 persen per tahun, kepada pelaku usaha di dalam Kampoeng BNI dengan kisaran batas kredit Rp 2 juta – Rp 10 juta. Pinjaman yang diberi nama Kredit Program Kemitraan ini bersifat dana bergulir, sehingga setiap pelaku usaha di Kampoeng BNI dapat menerima manfaatnya secara bergantian. Fasilitas kredit ini tidak dapat dinikmati oleh sembarangan orang. Hanya pelaku usaha pemula yang berkeinginan berkembang namun tidak memiliki akses terbuka pada pembiayaan bank yang berhak mendapatkannya. Pelaku usaha seperti ini antara lain yang tidak memiliki agunan kredit, namun tengah membangun bisnis yang potensial.

Pelaku usaha di Kampoeng BNI yang sudah berkembang dengan Kredit Program Kemitraan diharapkan akan melakukan ekspansi bisnisnya dengan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), skema kredit yang dapat memberikan plafon pinjaman hingga Rp 20 juta namun dengan suku bunga sekitar 13 persen. Dan jika mereka berhasil dengan pengembangan usahanya, mereka kemudian layak untuk mendapatkan dukungan kredit komersial BNI dan pada akhirnya menjadi nasabah loyal BNI dari sejak kecil hingga besar. Hingga akhir tahun 2011, jumlah Kampoeng BNI yang sudah dibina mencapai sembilan lokasi dan akan bertambah. Ada 6.163 mitra binaan yang dikembangkan di seluruh Kampoeng BNI itu dengan kucuran kredit yang terealisasi mencapai Rp 267,206 juta. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar