Langsung ke konten utama

Kasus Korupsi Mantan PNS Tanjung Pinang Bakal Disidang

Mantan Bendahara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Pemko Tanjungpinang, Saparman akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Tanjungpinang. Saparman terlibat kasus dugaan korupsi pajak senilai Rp217 juta, dari sejumlah kegiatan bersumber dari APBD tahun 2009.

Dimulainya sidang perkara tersebut, sejalan pelimpahan berkas perkara kasus korupsi yang telah dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang ke PN Tanjungpinang, Rabu (7/11) lalu.

“Sesuai jadwal yang telah kita tentukan, maka sidang perkara dugaan kasus korupsi pajak di Disnakertransos Tanjungpinang, atas nama tersangka Saparman akan digelar, Senin (19/11) lusa,” kata Humas PN Tanjungpinang, T Marbun SH MH

Dikatakan, sidang perkara korupsi tersebut akan dipimpin Majelis Hakim Tipikor, yakni Jariat Simarmata,SH MH, didampingi Edi Junaedi,SH MH dan R Aji Suryo, SH, MH.

“Berdasarkan berkas perkara dari JPU Kejari Tanjungpinang, disebutkan ancaman pasal perbuatan tersangka, melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap Marbun.

Ditempat terpisah, Kepala Kejari Tanjungpinang, Saidul Rasli Nasution melalui Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Maruhum Tambunan, SH mengatakan berkas perkara dugaan kasus korupsi atas nama Saparman, mantan Bendahara di Disnakertransos Pemko Tanjungpinang tersebut setelah diserahkan sepenuhnya ke pihak PN Tipikor Tanjungpinang.

“Sesuai penyampaian surat yang kita terima dari PN Tanjungpinang menyebutkan, sidang perkara atas nama tersangka Saparman tersebut akan digelar, Senin (19/11) lusa. Sedangkan menyangkut materi dakwaan terhadap tersangka tersebut, telah siap untuk kita bacakan dalam sidang nantinya,” ungkap Maruhum.

Menurutnya, penetapan Saparman sebagai tersangka dalam kasus tersebut dilakukan atas dua alat bukti yang dimiliki Kejari dalam korupsi pemotongan pajak sejumlah kegiatan dinas, tetapi tidak disetorkan ke dalam kas negara.

Berdasarkan hasil audit BPK, kata Maruhum, total kerugian negara dari kejahatan korupsi yang dilakukan Saparman senilai Rp217 juta saat dirinya menjabat sebagai bendahara. Modus yang dilakukan, dengan melakukan pemotongan PPn dan PPh dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnakertransos pada 2009.

Perbuatan tersangka dapat dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 8 jo pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Selain menetapkan Saparman sebagai tersangka, jaksa juga telah memeriksa sejumlah saksi dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain yang bakal terungkap dalam sidang nantinya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk

Info CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk KependudukanInfo CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Membutuhkan Nomor Induk Kependudukan. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini memang dipermudah. Selain syarat pendaftaran yang dikurangi, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, calon peserta yang akan mendaftar secara online pun hanya membutuhkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) saja. Tahun ini, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal  http://panselnas.menpan.go.id.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan proses pendaftaran seleksi CPNS yang terintegrasi. “Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online,” kata Setiawan dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.Sementara itu, Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB  Iwan Hermanto Soetjipto menuturkan urutan yang harus dilakukan pelamar jika melamar sec…