Langsung ke konten utama

Kinerja Pemprov Terancam Pincang-Imbas Larangan Penerimaan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dipastikan tidak mendapatkan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013, mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan Sulsel dalam 10 daerah yang dilarang melakukan penerimaan pegawai baru. Penyebabnya, nilai belanja pegawai Pemprov Sulsel dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai 51,50%.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Tautoto Tana Ranggina menyatakan, jika Sulsel tetap tidak mendapatkan jatah penerimaan pegawai pada tahun depan,kemungkinan akan berimbas pada kinerja pemerintah daerah kepada pelayanan masyarakat. “Bayangkan saja, setiap tahunnya itu ada ratusan PNS yang pensiun. Kalau ini tidak segera digantikan, pasti akan terjadi kepincangan. Makanya kita tetap bersurat,”pungkasnya.

Kendati demikian, dia mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah pusat mengenai pelarangan penerimaan CPNS tersebut. “Ini adminstrasi negara. Kalau memang kita tak dijatah untuk menerima CPNS, pusat harus menyurat secara resmi kepada kami di pemprov,”katanya kepada wartawan kemarin.

Karena itu,sepanjang surat balasan dari Kemenpan-RB belum diberikan kepada pemprov, pihaknya akan tetap melakukan pengusulan penerimaan CPNS 2013 mendatang. “Jadi kita tetap akan mengusulkan penerimaan CPNS karena setiap tahun banyak pegawai yang pensiun, ”katanya. Berdasarkan pengusulan pada 2012 ini,Pemprov Sulsel dan 24 kabupaten/kota di daerah ini masih membutuhkan sebanyak 26.000 CPNS.

Kekurangan tersebut terjadi pada tenaga pendidik dan bidang medis. Sebelumnya, Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan- RB Ramli Naibaho mengatakan, belanja pegawai dalam APBD harus tetap di bawah 50%. Bila lebih dari jumlah tersebut, kuota maupun formasi tidak akan diberikan di 2013. Dari ke-10 provinsi itu, nama Sulsel masuk, dengan belanja pegawai mencapai 51,5%. Menanggapi hal ini,Tautoto menyatakan,mengaku tak memahami cara pandang pemerintah pusat dari belanja pegawai tersebut.

Dia berdalih, setiap provinsi berbeda-beda dalam kebutuhan anggaran kepegawaiannya. “Itu dilihat dari kacamata nasional. Jangan dong Indinesia dipenggal-penggal dari Jakarta. Kita masih kekurangan pegawai, contohnya setiap SKPD diwajibkan memiliki akuntan,dan itu baru dipenuhi oleh sebagian kecil SKPD,”bebernya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…