Langsung ke konten utama

Kinerja Pemprov Terancam Pincang-Imbas Larangan Penerimaan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dipastikan tidak mendapatkan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013, mendatang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menetapkan Sulsel dalam 10 daerah yang dilarang melakukan penerimaan pegawai baru. Penyebabnya, nilai belanja pegawai Pemprov Sulsel dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai 51,50%.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Tautoto Tana Ranggina menyatakan, jika Sulsel tetap tidak mendapatkan jatah penerimaan pegawai pada tahun depan,kemungkinan akan berimbas pada kinerja pemerintah daerah kepada pelayanan masyarakat. “Bayangkan saja, setiap tahunnya itu ada ratusan PNS yang pensiun. Kalau ini tidak segera digantikan, pasti akan terjadi kepincangan. Makanya kita tetap bersurat,”pungkasnya.

Kendati demikian, dia mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah pusat mengenai pelarangan penerimaan CPNS tersebut. “Ini adminstrasi negara. Kalau memang kita tak dijatah untuk menerima CPNS, pusat harus menyurat secara resmi kepada kami di pemprov,”katanya kepada wartawan kemarin.

Karena itu,sepanjang surat balasan dari Kemenpan-RB belum diberikan kepada pemprov, pihaknya akan tetap melakukan pengusulan penerimaan CPNS 2013 mendatang. “Jadi kita tetap akan mengusulkan penerimaan CPNS karena setiap tahun banyak pegawai yang pensiun, ”katanya. Berdasarkan pengusulan pada 2012 ini,Pemprov Sulsel dan 24 kabupaten/kota di daerah ini masih membutuhkan sebanyak 26.000 CPNS.

Kekurangan tersebut terjadi pada tenaga pendidik dan bidang medis. Sebelumnya, Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan- RB Ramli Naibaho mengatakan, belanja pegawai dalam APBD harus tetap di bawah 50%. Bila lebih dari jumlah tersebut, kuota maupun formasi tidak akan diberikan di 2013. Dari ke-10 provinsi itu, nama Sulsel masuk, dengan belanja pegawai mencapai 51,5%. Menanggapi hal ini,Tautoto menyatakan,mengaku tak memahami cara pandang pemerintah pusat dari belanja pegawai tersebut.

Dia berdalih, setiap provinsi berbeda-beda dalam kebutuhan anggaran kepegawaiannya. “Itu dilihat dari kacamata nasional. Jangan dong Indinesia dipenggal-penggal dari Jakarta. Kita masih kekurangan pegawai, contohnya setiap SKPD diwajibkan memiliki akuntan,dan itu baru dipenuhi oleh sebagian kecil SKPD,”bebernya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …