Langsung ke konten utama

Kuota CPNS 2013 Untuk Formasi Pelamar Umum Sebanyak 60 Ribu

Ke­men­te­rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­menPAN dan RB) mem­berikan kuota calon pengawai negeri sipil (CPNS) 2013 dari pelamar umum sebanyak 60 ribu. Jumlah tersebut belum termasuk honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat seba­gian pada 2013.

“Kuota yang kita kasih untuk pelamar umum sebanyak 60 ribu. Itu di luar honorer ter­ting­gal. Kita berharap kuota ter­se­but bisa terpenuhi,” kata De­puti SDM bidang Aparatur Ke­men­PAN dan RB, Ramli Nai­baho usai jumpa pers di kantornya, Jakarta.

Ramli juga meminta kepada seluruh instansi baik pusat maupun daerah yang akan me­nga­dakan seleksi CPNS 2013 untuk memasukkan usulan ke­butuhan pegawai di KemenPAN dan RB paling lambat De­sem­ber mendatang. Bila lewat dari tenggat waktu yang diberikan, dianggap tidak membutuhkan tambahan pegawai. “Bagi yang membutuhkan tambahan pega­wai sudah harus memasukkan usulannya paling lambat De­sem­ber 2012. Sistemnya tidak sama seperti tahun-tahun sebe­lum­nya, di mana daerah bisa minta toleransi waktu kepada Ke­men­PAN dan RB. Sekarang ini yang menentukan wakil presiden,” terang Ramli.

Disebutkannya, ada 290 instansi daerah dan 42 instansi pusat yang sudah memasukkan ana­lisa jabatan (Anjab). Sedangkan yang memasukkan analisa be­ban kerja ada 38 dari instansi pusat dan 263 instansi daerah. “Berarti masih 310 instansi yang belum mengajukan. Jadi kita masih beri kesempatan dua bulan lagi,” ucapnya.

Untuk pengadaan CPNS 2013, lanjutnya, persyaratannya masih tetap seperti tahun ini. Di mana setiap instansi harus me­ma­sukkan analisa jabatan, ana­lisa beban kerja, proyeksi ke­bu­tuhan pegawai lima tahun. “Tan­pa itu, kami tidak akan mem­be­rikan kuota kepada dae­rah atau instansi pelaksana,” te­gas­nya.

Ditambahkan Kepala Ba­dan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, belanja pegawai dalam APBD harus tetap di bawah 50 persen. Bila lebih dari 50 persen, kuota maupun formasi tidak akan diberikan. “Syarat pe­nga­daan CPNS pada 2013 sama seperti tahun ini. Meski moratorium sudah dicabut, namun daerah tidak bisa semaunya mengajukan usulan. Terlebih kalau APBD-nya sudah di atas 50 persen terpakai untuk kebu­tuhan pegawai,” tandasnya.

Listing Honorer K-1

Di sisi lain, BKN terus me­nge­but penuntasan validasi data-data TH K-1 seiring makin mepetnya batas waktu bagi pemerintah mengangkat se­lu­ruh tenaga honorer kategori 1 (TH K-1).

Sesuai amanah pera­turan pemerintah, mereka wajib diangkat paling lambat akhir tahun ini. Data sementara, TH K-1 yang positif akan diangkat CPNS hanya 47.622 orang. “Jad­wal kami, November depan listing atau daftar nama-nama TH K-1 yang akan diangkat sudah dikeluarkan,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno di kantor Kemen PAN-RB.

Listing tersebut akan disam­paikan ke KemenPAN-RB untuk mendapatkan pengesahan kuota CPNS baru. Selanjutnya akan diserahkan ke kepala masing-masing instansi untuk diu­mum­kan dan segera melaksanakan pemberkasan NIP.

Dia mengatakan, jika tugas pengangkatan TH K-1 pada 2012 diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Dia menjelaskan, jika saat ini BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) tengah me­lakukan quality assurance (QA) kepada seluruh daftar TH K-1.

Menurut Eko, data TH K-1 yang masuk pengecekan akhir dengan sistem QA tadi adalah tenaga honorer yang telah me­me­nuhi kriteria (MK). Jumlah TH K-1 yang telah ditetapkan berstatus MK berjumlah 71.467 orang. Jumlah yang lumayan banyak ini diprediksi bakal menyusut. Alias jumlah TH K-1 yang diangkat nanti tidak genap 71.467 orang.

Fenomena ini muncul lanta­ran banyak nama-nama TH K-1 yang tidak lolos dalam saringan QA. Hingga 15 Oktober lalu, BKN menyatakan bahwa TH K-1 yang lolos QA dan berhak diangkat menjadi CPNS akhir tahun ini hanya berjumlah 47.­622 orang saja. Ini berarti ma­sih saja ada nama-nama TH K-1 MK yang ternyata siluman atau palsu.

“Proses QA masih berjalan tetapi sebagian besar (TH K-1 MK) sudah disaring,” kata dia. Eko menuturkan karena pro­ses QA masih berjalan, TH K-1 yang siap diangkat sejumlah 47.622 tadi berpeluang ber­tambah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar