Langsung ke konten utama

Nasib Ribuan Honorer Makin Tidak Jelas

Ribuan guru di provinsi Jambi saat ini ternyata masih berstatus honorer. Mereka sudah mengabdi di sekolah-sekolah di seluruh provinsi Jambi. Di Kabupaten Kerinci, saat ini terdapat sekitar 1.000 orang tenaga honorer. Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kerinci, Evron Edison kepada harian ini. “Iya, tenaga honorer di Kerinci sebanyak lebih kurang 1000 orang dan telah diusulkan ke pusat sebagai kategori II.

Ia mengatakan, para tenaga honorer kategori II, mendatang. “Sesuai dengan petunjuk pusat, pelaksanaan tes tertulis khusus tenaga honorer kategori II akan dilaksanakan April tahun depan,” kata Evron.

Sementara di Kota Sungaipenuh, berdasarkan data di BKD, jumlah tenaga honorer saat ini sebanyak 436 orang lebih, yang tergolong dalam Kategori II.

          “Honorer di Kota Sungaipenuh sekarang sebanyak 436 kategori II, yang menyebar disemua instansi lingkup Pemkot. Sementara  untuk kategori I tidak ada, karena Kota Sungaipenuh baru terbentuk pada tahun 2008,”sebut Kepala BKD Kota Sungaipenuh, Pusri Amsyi.

          Ditanyai apakah ada rencana untuk perekrutan tenaga Honorer menjadi PNS di Pemkot Sungaipenuh? Pusri mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengusulkan tenaga honorer tersebut ke BKN pusat.

Dari kabupaten Muarojambi dilaporkan bahwa sampai dengan saat ini di Kabupaten Muarojambi masih terdapat sekitar 160 orang Guru honor yang belum diangkat menjadi PNS, yang terdiri dari 150 guru honorer kategori II dan 17 orang guru honorer Kategori I, sementara untuk guru Tidak Tetap (GTT) sampai saat ini Diknas Muarojambi belum memiliuki data pasti.

“Kami tidak memiliki data GTT, sebab itu merupakan pengangkatan olek Kepsek digaji dengan uang BOS, jadi kepseklah yang memiliki datanya, kami tidak melakukan perekapan,’ujar kadis Diknas Muarojambi drs. Ulil amri ME

Sementara untuk jadwal pengangkatan Diknas mengaku tidak mengetahuinya, sebab prosesnya ada di BKD. “jadwalnya kami tidak mengetahui, semua proses ditangani oleh pihak BKD Muarojambi,’tukas Ulil.

Kadis Pendidikan Tanjab Timur, Feri Marjoni mengatakan, selama ini guru honor tidak memiliki perjanjian untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun, meskipun tidak memiliki perjanjian diangkat sebagai PNS, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi guru honor tersebut untuk bisa diangkat sebagai PNS. “Kami tetap prioritaskan bagi guru honor apabila pemda membuka penerimaan PNS,” ujarnya kemarin (19/11).
Dikatakannya, karena selama ini, guru honor di Tanjab Timur adalah guru yang mengajar mata pelajaran seni dan guru olahraga. Sedangkan di Tanjab Timur masih kekurangan guru dua mata pelajaran itu. “Apalagi
Tanjab Timur sudah memiliki pegawai honor kategori I dan II yang telah didaftarkan ke BKN, tinggal tahap seleksi,” jelasnya.
Terpisah, Kabid Dikdas, P  Sidabutar mengungkapkan, Tanjab Timur memiliki 12 guru honor daerah dan 26 guru unit sekolah baru. “Itu guru honor yang digaji oleh pemda. Kalau guru honor yang diangkat kepala
sekolah lain lagi. Karena gajinya kan berasal dari komite,” bebernya.

Diknas Miliki 1200 Tenaga Honor

Dinas Pendidikan (Diknas) kabupaten sarolangun memiliki sebanyak 1200 tenaga honor daerah, yang terdiri guru dan tenaga teknis atau tata usaha. Menurut Ahmad Nasri kabid penjaminan mutu pendidikan  dan tenaga kependidikan (PMPTK) diknas Sarolangun, dinas pendidikan memiliki banyak tenaga honor.

“Yang pasti untuk tenaga honor daerah saya kurang tahu, tapi kalau secara keseluruhan, baik guru, tata usaha dan keamanaan sekolah sebanyak seribu dua ratusa, sedangkan yang merupakan honor kepala sekolah masih banyak lagi,” kata Ahmad Nasri pada harian ini kemarin.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …