Langsung ke konten utama

Nasib Ribuan Honorer Makin Tidak Jelas

Ribuan guru di provinsi Jambi saat ini ternyata masih berstatus honorer. Mereka sudah mengabdi di sekolah-sekolah di seluruh provinsi Jambi. Di Kabupaten Kerinci, saat ini terdapat sekitar 1.000 orang tenaga honorer. Peltu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kerinci, Evron Edison kepada harian ini. “Iya, tenaga honorer di Kerinci sebanyak lebih kurang 1000 orang dan telah diusulkan ke pusat sebagai kategori II.

Ia mengatakan, para tenaga honorer kategori II, mendatang. “Sesuai dengan petunjuk pusat, pelaksanaan tes tertulis khusus tenaga honorer kategori II akan dilaksanakan April tahun depan,” kata Evron.

Sementara di Kota Sungaipenuh, berdasarkan data di BKD, jumlah tenaga honorer saat ini sebanyak 436 orang lebih, yang tergolong dalam Kategori II.

          “Honorer di Kota Sungaipenuh sekarang sebanyak 436 kategori II, yang menyebar disemua instansi lingkup Pemkot. Sementara  untuk kategori I tidak ada, karena Kota Sungaipenuh baru terbentuk pada tahun 2008,”sebut Kepala BKD Kota Sungaipenuh, Pusri Amsyi.

          Ditanyai apakah ada rencana untuk perekrutan tenaga Honorer menjadi PNS di Pemkot Sungaipenuh? Pusri mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengusulkan tenaga honorer tersebut ke BKN pusat.

Dari kabupaten Muarojambi dilaporkan bahwa sampai dengan saat ini di Kabupaten Muarojambi masih terdapat sekitar 160 orang Guru honor yang belum diangkat menjadi PNS, yang terdiri dari 150 guru honorer kategori II dan 17 orang guru honorer Kategori I, sementara untuk guru Tidak Tetap (GTT) sampai saat ini Diknas Muarojambi belum memiliuki data pasti.

“Kami tidak memiliki data GTT, sebab itu merupakan pengangkatan olek Kepsek digaji dengan uang BOS, jadi kepseklah yang memiliki datanya, kami tidak melakukan perekapan,’ujar kadis Diknas Muarojambi drs. Ulil amri ME

Sementara untuk jadwal pengangkatan Diknas mengaku tidak mengetahuinya, sebab prosesnya ada di BKD. “jadwalnya kami tidak mengetahui, semua proses ditangani oleh pihak BKD Muarojambi,’tukas Ulil.

Kadis Pendidikan Tanjab Timur, Feri Marjoni mengatakan, selama ini guru honor tidak memiliki perjanjian untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun, meskipun tidak memiliki perjanjian diangkat sebagai PNS, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi guru honor tersebut untuk bisa diangkat sebagai PNS. “Kami tetap prioritaskan bagi guru honor apabila pemda membuka penerimaan PNS,” ujarnya kemarin (19/11).
Dikatakannya, karena selama ini, guru honor di Tanjab Timur adalah guru yang mengajar mata pelajaran seni dan guru olahraga. Sedangkan di Tanjab Timur masih kekurangan guru dua mata pelajaran itu. “Apalagi
Tanjab Timur sudah memiliki pegawai honor kategori I dan II yang telah didaftarkan ke BKN, tinggal tahap seleksi,” jelasnya.
Terpisah, Kabid Dikdas, P  Sidabutar mengungkapkan, Tanjab Timur memiliki 12 guru honor daerah dan 26 guru unit sekolah baru. “Itu guru honor yang digaji oleh pemda. Kalau guru honor yang diangkat kepala
sekolah lain lagi. Karena gajinya kan berasal dari komite,” bebernya.

Diknas Miliki 1200 Tenaga Honor

Dinas Pendidikan (Diknas) kabupaten sarolangun memiliki sebanyak 1200 tenaga honor daerah, yang terdiri guru dan tenaga teknis atau tata usaha. Menurut Ahmad Nasri kabid penjaminan mutu pendidikan  dan tenaga kependidikan (PMPTK) diknas Sarolangun, dinas pendidikan memiliki banyak tenaga honor.

“Yang pasti untuk tenaga honor daerah saya kurang tahu, tapi kalau secara keseluruhan, baik guru, tata usaha dan keamanaan sekolah sebanyak seribu dua ratusa, sedangkan yang merupakan honor kepala sekolah masih banyak lagi,” kata Ahmad Nasri pada harian ini kemarin.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar