Langsung ke konten utama

Negara Hanya Tanggung Iuran BPJS Masyarakat Miskin dan Pegawai Negeri

Menteri Keuangan  (Menkeu), Agus DW Martowardojo menegaskan, negara hanya menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat miskin serta pegawai negeri, baik itu Pegawai Negari Sipil (PNS), TNI, Polri, Pensiunan, Veteran dan Pejuang Kemerdekaan. Sedangkan untuk masyarakat yang diluar golongan tersebut maka iuran BPJS harus ditanggung sendiri.  

Hal ini terkait adanya tuntutan serikat buruh yang ingin iuran BPJS ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja terkait. Sedangkan untuk komposisi iurannya, Menkeu menyatakan masih akan difinalisasikan bersama para pemangku kepentingan terkait. “Seandainya rakyat itu miskin atau tidak mampu, dia ditanggung negara iuran asuransi sosialnya. Untuk yang tidak miskin itu harus ada iuran dari individu pegawai atau individu masyarakat yang dinonformal tadi untuk kepesertaan di dalam BPJS. Jadi bagaimana komposisi ditanggung oleh rakyat, ditanggung oleh pemberi kerja, itu kita akan memfinalisasikan,” ujar Menkeu dikantornya.  

Menurutnya negara berkewajiban menanggung iuran para pegawai negeri karena porsi negara sebagai pemberi kerja, sedangkan masyarakat miskin sesuai Undang-Undang (UU) harus ditanggung negara, termasuk iuran sosialnya.

Untuk itu dia menghimbau supaya rakyat turut berpartisipasi dalam BPJS dengan membayar iuran karena telah menjadi komitmen nasional.  

“Jadi tidak bisa nanti masyarakat kaya mengatakan saya nggak akan menggunakan fasilitas dari provider kesehatan untuk masyarakat miskin, saya akan pakai sendiri. Tidak, ini adalah komitmen nasional. Kita harus berpartisipasi di situ,” tukas dia.  

Menkeu menjelaskan pemerintah tetap akan berupaya mewujudkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yang dimulai pada 2014 untuk BPJS Kesehatan lalu 1Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sistem BPJS, lanjutnya, pemerintah menargetkan seluruh rakyat Indonesia sudah ikut serta pada 2019.  

Namun Menkeu mengaku desain SJSN harus dirancang secara hati-hati mengingat ini akan meliputi lima jaminan sosial, yakni kesehatan, tunjangan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah krisis keuangan akibat tingginya beban fiskal yang menanggung jaminan sosial masyarakat seperti yang terjadi di sejumlah negara Zona Eropa, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Jepang.  

“(Masalah fiskal) itu semua dari social security system itu betul-betul membuat fiskalnya beban. Itu bisa 60-70 persen anggaran untuk nanggung itu. Konsekuensi anggarannya besar, kita perlu menyusun ini dengan hati-hati,” jelas dia.  

Dia juga mengaku pihaknya sudah berencana akan membahas sistem jaminan sosial tersebut dengan sejumlah negara dalam pertemuan APEC pada 2013 di Bali.

Selain itu, katanya, pemerintah juga akan mengajak negara-negara anggota APEC untuk menyusun sistem jaminan sosial yang baik. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …