Langsung ke konten utama

Negara Hanya Tanggung Iuran BPJS Masyarakat Miskin dan Pegawai Negeri

Menteri Keuangan  (Menkeu), Agus DW Martowardojo menegaskan, negara hanya menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat miskin serta pegawai negeri, baik itu Pegawai Negari Sipil (PNS), TNI, Polri, Pensiunan, Veteran dan Pejuang Kemerdekaan. Sedangkan untuk masyarakat yang diluar golongan tersebut maka iuran BPJS harus ditanggung sendiri.  

Hal ini terkait adanya tuntutan serikat buruh yang ingin iuran BPJS ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja terkait. Sedangkan untuk komposisi iurannya, Menkeu menyatakan masih akan difinalisasikan bersama para pemangku kepentingan terkait. “Seandainya rakyat itu miskin atau tidak mampu, dia ditanggung negara iuran asuransi sosialnya. Untuk yang tidak miskin itu harus ada iuran dari individu pegawai atau individu masyarakat yang dinonformal tadi untuk kepesertaan di dalam BPJS. Jadi bagaimana komposisi ditanggung oleh rakyat, ditanggung oleh pemberi kerja, itu kita akan memfinalisasikan,” ujar Menkeu dikantornya.  

Menurutnya negara berkewajiban menanggung iuran para pegawai negeri karena porsi negara sebagai pemberi kerja, sedangkan masyarakat miskin sesuai Undang-Undang (UU) harus ditanggung negara, termasuk iuran sosialnya.

Untuk itu dia menghimbau supaya rakyat turut berpartisipasi dalam BPJS dengan membayar iuran karena telah menjadi komitmen nasional.  

“Jadi tidak bisa nanti masyarakat kaya mengatakan saya nggak akan menggunakan fasilitas dari provider kesehatan untuk masyarakat miskin, saya akan pakai sendiri. Tidak, ini adalah komitmen nasional. Kita harus berpartisipasi di situ,” tukas dia.  

Menkeu menjelaskan pemerintah tetap akan berupaya mewujudkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN), yang dimulai pada 2014 untuk BPJS Kesehatan lalu 1Juli 2015 untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sistem BPJS, lanjutnya, pemerintah menargetkan seluruh rakyat Indonesia sudah ikut serta pada 2019.  

Namun Menkeu mengaku desain SJSN harus dirancang secara hati-hati mengingat ini akan meliputi lima jaminan sosial, yakni kesehatan, tunjangan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

Hal ini dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah krisis keuangan akibat tingginya beban fiskal yang menanggung jaminan sosial masyarakat seperti yang terjadi di sejumlah negara Zona Eropa, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Jepang.  

“(Masalah fiskal) itu semua dari social security system itu betul-betul membuat fiskalnya beban. Itu bisa 60-70 persen anggaran untuk nanggung itu. Konsekuensi anggarannya besar, kita perlu menyusun ini dengan hati-hati,” jelas dia.  

Dia juga mengaku pihaknya sudah berencana akan membahas sistem jaminan sosial tersebut dengan sejumlah negara dalam pertemuan APEC pada 2013 di Bali.

Selain itu, katanya, pemerintah juga akan mengajak negara-negara anggota APEC untuk menyusun sistem jaminan sosial yang baik. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Kementerian Agama Ingin Tambahan 1.500 Formasi CPNS 2014

Salah satu kementerian yang mendapat alokasi penerimaan CPNS 2014 adalah Kementerian Agama. Seperti info yang kami dapatkan dari situs KemenpanRB, Kementerian Agama sudah mendapatkan jatah formasi CPNS 2014 sebanyak 596. Tetapi jumlah tersebut dirasa kurang.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nur Syam mengatakan, pihaknya akan minta tambahan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraasi (KemenPAN-RB) sebanyak 1.500 kursi CPNS.“Kita sedang berusaha memperoleh tambahan kira-kira sekitar 1.500. Jadi kalau jumlah keseluruhan, maka kira-kira formasinya sekitar 2.096,” terang Nur Syam seperti dilansir Bagian Humas Kemenag, Jumat (18/7).Menurut Nur Syam, dari 2.096 itu, formasi yang lebih banyak adalah untuk dosen. Ini karena banyaknya alih status dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN. “Ini saya rasa memang membutuhkan banyak dosen,” kata Nur Syam.Disinggung kapan pendaftaran CPNS Kemenag akan dibuka, Nur Syam mengaku belum tahu pasti karena hal itu menjadi domain …