Langsung ke konten utama

Nilai Tinggi Belum Tentu Lulus TKD CPNS 2012

Nilai tinggi belum tentu lulus tes kompetensi dasar (TKD) CPNS 2012. Sebab dalam penentuan passing grade kelulusan ada tiga kelompok soal yang harus dipenuhi. Ketiga kelompok itu adalah karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.

“Dari ketiganya, karakteristik pribadi merupakan faktor paling menentukan. Dan tidak sedikit peserta TKD yang tidak memenuhi ambang batas,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) Azwar Abubakar di Jakarta.

Dia mengungkapkan, dari 166.080 peserta TKD pada 8 September 2012 lalu, hanya 44.216 peserta atau 28,9 persen yang lolos passing grade. Namun jumlah itu tidak otomatis memenuhi seluruh formasi yang telah ditetapkan sebanyak 11.669 CPNS. Dari formasi sebanyak itu, hanya terpenuhi 9.821 orang atau sekitar 84,2 persen. “Sebanyak 1.848 formasi yang telah ditetapkan tidak terpenuhi,” ucap mantan Plt Gubernur Aceh ini.

Dijelaskan, pelamar untuk instansi pusat sebanyak 148.259, namun yang mengikuti tes hanya 121.005 orang. Mereka memperebutkan 9.304 kursi CPNS di 20 instansi. Dari jumlah itu, terdapat 6.947 lembar jawaban computer (LJK) yang tidak sah.

Adapun peserta yang memenuhi passing grade sebanyak 32.744 orang, atau 28,70 persen. Namun, formasi yang terpenuhi hanya 8.053 atau 86,60 persen, sehingga sebanyak 1.251 formasi tidak terpenuhi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…