Langsung ke konten utama

Pakaian Dinas Tenaga Honorer akan Dibedakan Dengan PNS

Pakaian Dinas tenaga honorer di Lingkup Pemerintah Kota Sungaipenuh bakal dibedakan dengan pakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini merupakan wacana Pemkot Sungaipenuh untuk meningkat kedisplinan honorer dan PNS.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kota Sungaipenuh Candra Purnama SH,MH kepada harian ini, menurutnya wacana pakaian dinas tenaga honorer dibedakan dengan pakaian dinas PNS ini tengah dibahas oleh pihaknya.“Iya, saat ini kita lagi menyusut wacana berpedaan pakaian dinas antara honorer dan PNS,” katanya.

Ia mengatakan, wacana pakaian tenaga honorer dibedakan dengan pakaian PNS itu bertujuan untuk membedakan antara PNS dengan honorer.

“Tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang PNS dan dengan yang honorer. Sedangkan sekarang yang terjadi banyak honorer yang mengaku kepala dinas dan PNS, hal ini sudah banyak terjadi di dinas-dinas,” ujarnya.

Jika adanya perbedaan pakaian dinas honorer dan PNS tidak ada lagi pegawai honorer yang mengaku-ngaku sebagai kadis dan seorang PNS. “Jika wacana nanti disetujui, maka nanti bisa dibedakan mana yang PNS dan mana yang honorer,”  terangnya.

Ditambahnya, hingga saat ini pihaknya telah menyurati setiap SKPD, badan dan kantor tentang wacana tersebut. “Kita sudah menyurati setiap SKPD agar menindak lanjuti wacana tersebut dengan secepat mungkin,” tambahnya.

Adanya wacana ini, kata Candra Purnama, juga didasari oleh banyaknya temuan bahwa para oknum honorer yang mengaku sebagai PNS, apalagi saat tertangkap basah tengah keluyuran dipasar saat jam kerja.

Selain itu, petugas, seperti Pol PP dan tim sidak acap kali sulit membedakan mana PNS dan mana honorer, karena tidak adanyan perbedaan warna pakaian.

“Kadang stelan pakaian honorer lebih bagus dari PNS, sehingga sulit dibedakan. Sudah sering kali kejadian oknum berpakaian PNS terjaring razia sedang keluyuran di pasar, namun dia mengaku sebagai PNS,” sebutnya.

Pihaknya juga telah mengistruksi kepada Pol- PP dan tim yang sering melakukan sidak, setiap ada oknum berpakaian PNS ditemukan berkeliaran dipasar saat jam dinas, untuk terlebih dahulu mengecek indentitasnya, agar bisa diketahui dimana tempat dinasnya, serta sebagai PNS atau honorer.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar