Langsung ke konten utama

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap.

Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarin

Menurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.

Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis.

Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pengualifikasian setelah masa pengabdian jangka waktu tertentu untuk memenuhi syarat diangkat. “Jadi, perangkat desa tidak menuntut harus diangkat menjadi PNS secara bersamaan,” ucapnya.

Hingga saat ini beberapa fraksi di parlemen belum menyepakati usul itu. Beberapa alasan dikemukakan. Di antaranya, kekuatan anggaran terkini. Mengingat ada 62.806 desa di seluruh Indonesia, belanja pegawai di APBN bisa dipastikan meningkat drastis.

Pada 2011, anggaran di pos tersebut naik dari Rp 161,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp 180,6 triliun.”Meski demikian, harus diperhatikan kondisi perangkat desa sekarang. Kami sudah mengecek di lapangan dan kondisinya sangat ironis,” ucap Taufik.

Dia menambahkan, selain mengusulkan pengangkatan perangkat menjadi PNS secara bertahap, partainya mendorong masa jabatan kepala daerah ditetapkan selama delapan tahun dan bisa dipilih lagi satu periode. “Kami serius mendorong karena semua ini penting dan mendesak,” tuturnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…