Langsung ke konten utama

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap.

Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarin

Menurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.

Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis.

Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pengualifikasian setelah masa pengabdian jangka waktu tertentu untuk memenuhi syarat diangkat. “Jadi, perangkat desa tidak menuntut harus diangkat menjadi PNS secara bersamaan,” ucapnya.

Hingga saat ini beberapa fraksi di parlemen belum menyepakati usul itu. Beberapa alasan dikemukakan. Di antaranya, kekuatan anggaran terkini. Mengingat ada 62.806 desa di seluruh Indonesia, belanja pegawai di APBN bisa dipastikan meningkat drastis.

Pada 2011, anggaran di pos tersebut naik dari Rp 161,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp 180,6 triliun.”Meski demikian, harus diperhatikan kondisi perangkat desa sekarang. Kami sudah mengecek di lapangan dan kondisinya sangat ironis,” ucap Taufik.

Dia menambahkan, selain mengusulkan pengangkatan perangkat menjadi PNS secara bertahap, partainya mendorong masa jabatan kepala daerah ditetapkan selama delapan tahun dan bisa dipilih lagi satu periode. “Kami serius mendorong karena semua ini penting dan mendesak,” tuturnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

CPNS Sikka 48 Formasi, Didominasi Teknisi Umum

Formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Sikka tahun 2014 yang disetujui pemerintah pusat hanya 48 orang.
Dari formasi itu, yang paling banyak diterima adalah teknis umum, menyusul kesehatan dan guru. Namun jadwal kapan dimulainya pendaftaran di Sikka, masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pusat.Demikian penjelasan Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Sikka, Benny Marcus, kepada Pos Kupang di Kantor BKD Sikka, Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Maumere, Sabtu (19/7/2014) siang. Benny menjelaskan, formasi teknis umum dari bidang ilmu apa saja belum bisa disampaikan kepada publik. Namun tahun ini formasi tersebut cukup banyak.“Kesehatan dan guru juga ada. Tetapi untuk sementara belum bisa kami publikasikan di media. Jika ada juknisnya kami akan umumkan di media,” papar Benny.Ia mengatakan, usulan penambahan formasi CPNS Sikka memang banyak tapi yang mendapat persetujuan dari pusat sesuai analisa kemampuan keuangan hanya 48 orang. “Tentunya kekurangan yang kami ajukan cu…