Langsung ke konten utama

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku Ngamuk, Kantor BKD Dirusak

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku,  mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Ratusan pendemo ini marah, karena Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai PNS tidak juga diterima. Oleh pejabat berwenang di Pemkab SBB, ratusan CPNS ini malah hanya diberikan SK honor, padahal ratusan CPNS ini dinyatakan telah lolos seleksi CPNS pada tahun 2010 lalu.

Ratusan pendemo mulai berkumpul dan memulai aksinya dari terminal Piru, sekitar pukul 10.00 Wit, pendemo lalu melakukan longmarch menuju Kantor BKD yang hanya beberapa meter dari Kantor Bupati.

Saat mendekati kantor BKD, ratusan pendemo yang sudah emosi dan kesal ini lalu melampiaskan kekesannya dengan melempari Kantor BKD dengan batu hingga seluruh kaca kantor tersebut pecah. Tidak puas dengan melempar baru, para pendemo ini juga merusak jendela dengan cara memukul jendela.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan Bupati SBB, Jakobus Putileihalat harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang mengeluarkan sebagian SK CPNS dan sebagian SK kontrak. Pendemo meminta agar kebijakan tersebut segera dibatalkaan. “Kami minta kebijakan ini dibatalkan, masa sebagian dapat SK PNS dan sebagian dapat SK kontrak, Bupati harus bertanggungjawab,” kata pendemo dalam tuntutannya.

Dalam aksinya, pendemo menilai pemerintah kabupaten SBB telah melakukan penipuan, dan kejahatan terhadap ratusan CPNS SBB, pendemo juga meminta agar Bupati SBB, Kepala BKD dapat diperiksa terkait masalah tersebut. “Ini sudah masuk pada tindakan kriminal, ini penipuan dan kejahatan kami minta Bupati dan Kepala BKD segera diperiksa,” teriak pendemo.

Selain merusak kantor BKD, pendemo juga melampiaskan kekesalannya dengan melempari sejumlah kantor pemerintahan yang berdekatan dengan Kantor BKD seperti kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kaca jendela di kantor tersebut dan sejumlah kantor lainnya juga tak luput dari kerusakan.

Untuk menghindari terjadinya amuk masa yang lebih parah lagi, ratusan aparat polisi dari Polres SBB langsung diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Informasi yang dihimpun Kompas.com, hingga kini tidak ada satu pejabat berwenangpun yang mau menerima pendemo, hingga berita ini dipublikasikan, pendemo masih menduduki kantor BKD SBB. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …