Langsung ke konten utama

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku Ngamuk, Kantor BKD Dirusak

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku,  mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Ratusan pendemo ini marah, karena Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai PNS tidak juga diterima. Oleh pejabat berwenang di Pemkab SBB, ratusan CPNS ini malah hanya diberikan SK honor, padahal ratusan CPNS ini dinyatakan telah lolos seleksi CPNS pada tahun 2010 lalu.

Ratusan pendemo mulai berkumpul dan memulai aksinya dari terminal Piru, sekitar pukul 10.00 Wit, pendemo lalu melakukan longmarch menuju Kantor BKD yang hanya beberapa meter dari Kantor Bupati.

Saat mendekati kantor BKD, ratusan pendemo yang sudah emosi dan kesal ini lalu melampiaskan kekesannya dengan melempari Kantor BKD dengan batu hingga seluruh kaca kantor tersebut pecah. Tidak puas dengan melempar baru, para pendemo ini juga merusak jendela dengan cara memukul jendela.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan Bupati SBB, Jakobus Putileihalat harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang mengeluarkan sebagian SK CPNS dan sebagian SK kontrak. Pendemo meminta agar kebijakan tersebut segera dibatalkaan. “Kami minta kebijakan ini dibatalkan, masa sebagian dapat SK PNS dan sebagian dapat SK kontrak, Bupati harus bertanggungjawab,” kata pendemo dalam tuntutannya.

Dalam aksinya, pendemo menilai pemerintah kabupaten SBB telah melakukan penipuan, dan kejahatan terhadap ratusan CPNS SBB, pendemo juga meminta agar Bupati SBB, Kepala BKD dapat diperiksa terkait masalah tersebut. “Ini sudah masuk pada tindakan kriminal, ini penipuan dan kejahatan kami minta Bupati dan Kepala BKD segera diperiksa,” teriak pendemo.

Selain merusak kantor BKD, pendemo juga melampiaskan kekesalannya dengan melempari sejumlah kantor pemerintahan yang berdekatan dengan Kantor BKD seperti kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kaca jendela di kantor tersebut dan sejumlah kantor lainnya juga tak luput dari kerusakan.

Untuk menghindari terjadinya amuk masa yang lebih parah lagi, ratusan aparat polisi dari Polres SBB langsung diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Informasi yang dihimpun Kompas.com, hingga kini tidak ada satu pejabat berwenangpun yang mau menerima pendemo, hingga berita ini dipublikasikan, pendemo masih menduduki kantor BKD SBB. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar