Langsung ke konten utama

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku Ngamuk, Kantor BKD Dirusak

Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku,  mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat mereka menggelar aksi unjuk rasa. Ratusan pendemo ini marah, karena Surat Keputusan pengangkatan mereka sebagai PNS tidak juga diterima. Oleh pejabat berwenang di Pemkab SBB, ratusan CPNS ini malah hanya diberikan SK honor, padahal ratusan CPNS ini dinyatakan telah lolos seleksi CPNS pada tahun 2010 lalu.

Ratusan pendemo mulai berkumpul dan memulai aksinya dari terminal Piru, sekitar pukul 10.00 Wit, pendemo lalu melakukan longmarch menuju Kantor BKD yang hanya beberapa meter dari Kantor Bupati.

Saat mendekati kantor BKD, ratusan pendemo yang sudah emosi dan kesal ini lalu melampiaskan kekesannya dengan melempari Kantor BKD dengan batu hingga seluruh kaca kantor tersebut pecah. Tidak puas dengan melempar baru, para pendemo ini juga merusak jendela dengan cara memukul jendela.

Dalam orasinya, pendemo mengatakan Bupati SBB, Jakobus Putileihalat harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang mengeluarkan sebagian SK CPNS dan sebagian SK kontrak. Pendemo meminta agar kebijakan tersebut segera dibatalkaan. “Kami minta kebijakan ini dibatalkan, masa sebagian dapat SK PNS dan sebagian dapat SK kontrak, Bupati harus bertanggungjawab,” kata pendemo dalam tuntutannya.

Dalam aksinya, pendemo menilai pemerintah kabupaten SBB telah melakukan penipuan, dan kejahatan terhadap ratusan CPNS SBB, pendemo juga meminta agar Bupati SBB, Kepala BKD dapat diperiksa terkait masalah tersebut. “Ini sudah masuk pada tindakan kriminal, ini penipuan dan kejahatan kami minta Bupati dan Kepala BKD segera diperiksa,” teriak pendemo.

Selain merusak kantor BKD, pendemo juga melampiaskan kekesalannya dengan melempari sejumlah kantor pemerintahan yang berdekatan dengan Kantor BKD seperti kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kaca jendela di kantor tersebut dan sejumlah kantor lainnya juga tak luput dari kerusakan.

Untuk menghindari terjadinya amuk masa yang lebih parah lagi, ratusan aparat polisi dari Polres SBB langsung diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. Informasi yang dihimpun Kompas.com, hingga kini tidak ada satu pejabat berwenangpun yang mau menerima pendemo, hingga berita ini dipublikasikan, pendemo masih menduduki kantor BKD SBB. 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk

Info CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk KependudukanInfo CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Membutuhkan Nomor Induk Kependudukan. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini memang dipermudah. Selain syarat pendaftaran yang dikurangi, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, calon peserta yang akan mendaftar secara online pun hanya membutuhkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) saja. Tahun ini, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal  http://panselnas.menpan.go.id.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan proses pendaftaran seleksi CPNS yang terintegrasi. “Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online,” kata Setiawan dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.Sementara itu, Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB  Iwan Hermanto Soetjipto menuturkan urutan yang harus dilakukan pelamar jika melamar sec…