Langsung ke konten utama

Rekruitmen CPNS hanya 40 Persen dari Total Pensiun

Rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) hanya sekitar 30 sampai 40 persen dari total pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.”Kalau setiap tahun terdapat 130 ribu orang pegawai yang pensiun, maka rekrutimen CPNS hanya 30-40 persen saja dari jumlah yang pensiun,” kata Kepala Humas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Gatot Sugiharto.

Gatot mengatakan itu pada Training tentang Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, kebijakan itu ditempuh akibatnya jumlah rasio pegawai negeri sudah melampaui jumlah yang ideal, dilihat dari segi kinerja dan beban kerjanya.

Karena itu, lanjut dia, jumlah pegawai yang ada saja akan ditingkatkan kinerja maupun kualitasnya. Sedangkan untuk kuantitas CPNS akan ditekan untuk menormalkan rasio jumlah pegawai dan kinerjanya. Karena itu, dia menambahkan rekruitmen CPNS akan lebih diperketat dan harus memenuhi tiga kategori untuk kompetensi dasar.

Tiga tes kompetensi dasar tersebut adalah tes kepribadian, inteligensia umum dan wawasan kebangsaan. Sementara masing-masing tes memiliki standar nilai minimum yakni 30 untuk tes kepribadian, 15 inteligensia umum dan wawasan kebangsaan minimal bernilai 10.

“Dengan demikian, jika salah satu dari ketiga tes itu nilainya di bawah standar, maka dinyatakan tidak lulus,” katanya.

Sementara mengenai upaya menekan pemborosan APBN, Gatot mengatakan, untuk langkah reformasi birokrasi maka sudah diusulkan menghapuskan 10 lembaga nonstruktural ataupun menggabungnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar