Langsung ke konten utama

Rekruitmen CPNS hanya 40 Persen dari Total Pensiun

Rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) hanya sekitar 30 sampai 40 persen dari total pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.”Kalau setiap tahun terdapat 130 ribu orang pegawai yang pensiun, maka rekrutimen CPNS hanya 30-40 persen saja dari jumlah yang pensiun,” kata Kepala Humas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Gatot Sugiharto.

Gatot mengatakan itu pada Training tentang Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, kebijakan itu ditempuh akibatnya jumlah rasio pegawai negeri sudah melampaui jumlah yang ideal, dilihat dari segi kinerja dan beban kerjanya.

Karena itu, lanjut dia, jumlah pegawai yang ada saja akan ditingkatkan kinerja maupun kualitasnya. Sedangkan untuk kuantitas CPNS akan ditekan untuk menormalkan rasio jumlah pegawai dan kinerjanya. Karena itu, dia menambahkan rekruitmen CPNS akan lebih diperketat dan harus memenuhi tiga kategori untuk kompetensi dasar.

Tiga tes kompetensi dasar tersebut adalah tes kepribadian, inteligensia umum dan wawasan kebangsaan. Sementara masing-masing tes memiliki standar nilai minimum yakni 30 untuk tes kepribadian, 15 inteligensia umum dan wawasan kebangsaan minimal bernilai 10.

“Dengan demikian, jika salah satu dari ketiga tes itu nilainya di bawah standar, maka dinyatakan tidak lulus,” katanya.

Sementara mengenai upaya menekan pemborosan APBN, Gatot mengatakan, untuk langkah reformasi birokrasi maka sudah diusulkan menghapuskan 10 lembaga nonstruktural ataupun menggabungnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…