Langsung ke konten utama

Satpol PP Incar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bolos

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang suka bolos kerja harus berhati-hati. Satpol PP Bontang segera melaksanakan razia PNS yang membolos pada jam kerja.“Yang jelas dalam waktu dekat ini. Soal waktu nanti saya kabarin. Takut bocor. Dalam razia ini, kami akan berusaha meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja, salah satunya adalah melalui razia untuk pegawai yang keluyuran pada saat jam dinas,” kata Kepala Satpol PP Sofiansyah saat ditemui di kantornya.
Menurutnya, razia tersebut akan dilaksanakan secara tiba-tiba, jadi tidak ada yang tahu kapan waktu pelaksanaannya.
Ia mengatakan, razia terhadap PNS yang keluyuran semata-mata sebagai upaya meningkatkan disiplin agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, dan target lokasi adalah pusat-pusat keramaian.
“Kami sudah memberikan peringatan sebelumnya. Jadi, kalau masih ada yang suka keluyuran maka jangan salahkan Satpol PP apabila melakukan penertiban,” ucapnya.
Secara teknis, Satpol PP akan mendatangi beberapa tempat. Salah satunya kantor SKPD terkait. Ia mengatakan PNS yang tidak hadir akan didata nama dan alasan ketidakhadirannya. Selain itu, anggota Satpol PP nanti juga akan disebar di lokasi lain. “Pasti ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sesuai aturan berlaku,” kata dia.
Ia mencontohkan jika PNS yang tidak masuk kerja adalah staf biasa, maka yang wajib memberikan penalti adalah kepala seksi. Dan, sebaliknya, jika kepala seksi tidak masuk diberikan penalti oleh kepala bidang.
Begitu seterusnya, jika kepala bidang tidak masuk kerja maka kepala dinas yang harus mengambil tindakan. “Jika kepala dinas yang tidak hadir, maka segera dilaporkan ke Sekretaris Kota (Sekkot) untuk diberikan sanksi,” tandasnya.
Pihaknya juga akan menurunkan personel untuk mengawasi sejumlah warung dan kedai kopi di Kota Taman.Sofiansyah  menegaskan, jika ditemukan para PNS yang bolos pada jam kerja ini, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mencatat nama PNS bersangkutan dan diserahkan ke atasan melalui Dinas, tempat mereka bekerja.Pihaknya menjelaskan, bagi PNS yang tertangkap basah kelayapan pada jam kerja akan langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, para PNS tersebut akan didata dan diserahkan kepada pimpinannya masing-masing untuk memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yang sekiranya dapat memberi efek jera.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh PNS jajaran Pemkot Bontang agar tidak keluyuran pada jam kerja.
Tidak hanya PNS, Sofiansyah juga mengatakan, nanti pihaknya akan melakukan razia  pelajar yang suka membolos sekolah, baik itu dari tingkat SMP dan SMA.
“Kami akan selalu berusaha melakukan penertiban semaksimal mungkin, agar sumber daya manusia Bontang bisa terus meningkat khususnya dari segi disiplin,” pungkasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …