Langsung ke konten utama

Tanah Dicaplok, Ratusan Pegawai 2 BUMN Demo

Ratusan karyawan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api dan Serikat Pekerja Perkebunan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (SP-BUN PPKS) berunjuk rasa secara terpisah di Medan, Mereka berdemo terkait persoalan aset tanah kedua BUMN ini yang diklaim pihak lain.

Massa Serikat Pekerja Kereta Api berdemo di depan kantor Wali Kota Medan, Gedung DPRD Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Mereka menuntut agar lahan milik PT KAI yang dikuasai dan sudah dibangun pihak lain segera dikembalikan. “Kami berunjuk rasa agar aset PT KAI seluas 74.402 meter persegi di Kelurahan Gang Buntu agar dikembalikan,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api Nugroho.

Lahan di kelurahan tersebut sebelumnya merupakan kompleks perumahan karyawan PT KAI. Namun, saat ini lahan itu dikuasai pihak swasta dan sudah dibangun rumah sakit mewah, kompleks ruko dan pusat perbelanjaan.

“Dari dulu orang tahu, itu lahan kereta api dan sudah ada putusan MA yang menyatakan status tanah hak dan milik PT KAI,” kata Nugroho lagi. Mereka yang berdemo bukan hanya anggota serikat pekerja dari Sumut, sebagian datang dari Jember, Surabaya, Mojokerto, dan Jakarta.

Massa berencana mempertanyakan progres proses hukum terkait dugaan penyimpangan dilakukan pihak-pihak yang menjual lahan milik PT KAI. Tidak tertutup kemungkinan, mereka juga akan mempertanyakan persoalan ini ke KPK. “Ini akan terus bergulir,” sebut Nugroho.

Sementara itu, empat ratusan anggota SP-BUN PPKS mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Medan. Mereka berunjuk rasa menyusul gugatan pihak lain terhadap lahan kantor dan perumahan mereka yang dilakukan pihak lain yang mengklaim memiliki lahan tersebut.

“Lahan ini resmi milik PPKS, yang sudah ada sejak zaman Belanda. Lalu, pada 1988 kita sudah punya hak pakai dari Departemen Pertanian. Itu jelas dan resmi, tiba-tiba pada 2006 ada akta jual beli menggunakan Grand Sultan yang dilakukan oknum yang pernah tersangkut kasus Grand Sultan palsu, bahkan sekarang dia sudah ditetapkan sebagai DPO,” kata Yusran Pangaribuan, Ketua Umum SP-BUN PPKS.

Massa SP-BUN PPKS meminta agar hakim yang menyidangkan gugatan itu bersikap adil dan berpihak pada kebenaran. “Sidang kasus ini akan terus kami pantau, jangan sampai jadi mainan mafia tanah,” tegas Yusran.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…