Langsung ke konten utama

Basuki Ragukan Transparansi Rekrutmen CPNS DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyoroti proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov DKI Jakarta yang menurutnya masih bisa diakal-akali. Dia meminta sistem rekrutmen yang transparan. Dalam rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, seperti yang ditayangkan di YouTube berjudul “22 Nov 2012 Gub & Wagub menerima paparan BKD”, Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki mendapat penjelasan soal rekrutmen CPNS di Pemprov DKI.

Kepala BKD Budhihastuti menjelaskan, Pemprov DKI sudah menggunakan e-recruitment berbasis IT. Pelamar, kata dia, mencapai 24.000 orang. Namun, yang dibutuhkan hanya 5.000 CPNS. “Tes dilakukan di Gelora Bung Karno dengan anggaran Rp 3 miliar,” jelas Budhihastuti.

Basuki pun menanyakan terkait prosesnya apakah sudah terkomputerisasi. Menurut Kepala BKD DKI belum. Hasil lembar jawaban masih diserahkan ke perguruan tinggi untuk penilaian. Basuki pun menyebut hal itu rawan kecurangan.

“Itu tidak transparan. DKI itu sudah ada sistem. Jadi, ujian itu tidak transparan. Saya tukangnya ngatur-ngatur nilai itu semua. Digeser-geser nilainya. Tanya ke Pak Taufik Effendy sebagai (mantan) Menteri PAN. Jadi dikasih ke PT, oknum juga main di sana,” ujar Basuki.

Basuki meminta sistem rekrutmen CPNS benar-benar elektronik. Jika tidak, Basuki menegaskan tidak boleh ada perekrutan CPNS di Pemprov DKI.

“Kalau hasilnya dibawa, sistem komputerisasi, itu pasti bohong. Itu semua main. Jadi, saya izin Pak Gubernur kalau sistemnya masih seperti itu, enggak boleh ada rekrutmen,” kata Basuki kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya.

Menurut Basuki, DKI harus menjadi contoh semua daerah di Indonesia sebagai provinsi yang paling transparan merekrut CPNS. “Jadi, enggak boleh ada rekrutmen dengan kirim data hasil ujian, bohong semua,” cetusnya.

Menanggapi hal itu, Budhihastuti menyatakan akan melakukan yang diminta Wagub. Namun, pengadaan komputernya baru diusulkan pada 2013.

Basuki pun memberi solusi bahwa BKD DKI bisa meminjam fasilitas Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ujian. Dengan begitu, hasil ujian bisa langsung dilihat tanpa ada kecurangan.

“Di luar DKI aja bayar Rp 150 juta, apalagi DKI. Saya bukan menuduh siapa-siapa, tapi ini bukan soal uang, tapi soal sistem,” ucap Basuki. Agar tidak membeludak, lanjut Basuki, ujian bisa diatur tidak serentak. Soal pun bisa diacak komputer sehingga urutan soal tidak ada yang sama.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…