Langsung ke konten utama

Terbuka, Sarjana Mendidik Jadi PNS

Peluang Sarjana Mendidik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbuka luas. Sebab, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), merekrut  sebanyak 2.630 orang Sarjana Mendidik untuk  ditebar ke 34  daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM-3T).

“Kabupaten Biak, misalnya, bagi guru yang ingin kembali ke daerahnya akan diterima dan akan diangkat menjadi PNS disana. Hal itu disampaikan oleh Bupatinya,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, Supriadi Rustad  dalam penjelasanya kepada sejumlah Sarjana Mendidik yang jadi peserta SM-3T di workshop media  tentang SM-3T, di Jakarta.

Menurut  Supraidi tahun ini  pesrta Sarjana Menddidik untuk di daerah T-3  terus meningkat dibanding 2011  yang hanya sebanyak 2.479 orang.

“Kenapa bertambah? Karena kita ekspan ke daerah-daerah  yang lain. Misal Kalimantan Barat yang berbatasan dengan  negara tetangga, Pulau Nias, Sulawesi Utara, ada tambahan di sana,” kata Supriadi Rustad disela-sela workshop media  tentang SM-3T, di Jakarta.

Saat ini, program SM-3T masih berlaku jangka pendek,  dimana pesertanya hanya berada di daerah selama satu  tahun. Namun demikian, Supriadi menilai banyak manfaat  yang diperoleh dari peserta SM-3T sebagai masukan bagi  Kemendikbud, terutama tentang kebutuhan pendidikan di  daerah 3T tersebut.

Keberadaan Sarjana Mendidik di daerah 3T juga diklaim,  selain memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di wilayah  pengabdiaannya, total 4996 peserta SM-3T yang turun ke  lapangan dalam dua tahun ini juga telah menjadi guru  multifungsi.

“Dengan bekal keterampilan mendidik dan disiplin keilmuan  memadai, para Sarjana ini juga mampu menginspirasi anak agar mau kembali ke sekolah,” ujar Supriadi.

Diketahui, SM-3T merupakan bagian dari program Maju  Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI), untuk mempercepat  pembangunan pendidikan di daerah terdepan, terluar dan  tertinggal. Program ini dijalankan sebagai solusi jangka  pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka panjang, MBMI menyiapkan ketersediaan  pendidik di daerah 3T. Jadi anak-anak berbakat dari daerah  3T diasramakan di LPTK yang sudah disiapkan dalam skema  Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi,” jelasnya.

SM-T3 POSITIF

Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas mengatakan  program SM-T3 dinilai positif untuk melahirkan bibit-bibit guru masa depan. “Program ini bagus untuk mencari bibit calon guru. Ini  langkah baru yang harus diapresiasi,” kata Darmaningtyas, di Jakarta.

Katanya,  keberadaan program Sarjana Mendidik ini akan mampu melahirkan guru-guru berkualitas. Karena para sarjana tidak langsung diterima begitu saja menjadi guru, tapi harus melakukan praktek mengajar terlebih dulu.

Meski program ini masih baru, kata Darmaningtyas, namun program ini sejalan dengan apa yang dia harap-harapkan dulu, dimana penerimaan guru dilakukan secara selektif.

“Dan program ini akan lahirkan guru kreatif, punya idealisme dan panggilan jiwa yang tinggi. Karena guru  akhir-akhir ini lebih banyak mengejar soal materi,” tuturnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …