Langsung ke konten utama

Terbuka, Sarjana Mendidik Jadi PNS

Peluang Sarjana Mendidik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbuka luas. Sebab, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), merekrut  sebanyak 2.630 orang Sarjana Mendidik untuk  ditebar ke 34  daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM-3T).

“Kabupaten Biak, misalnya, bagi guru yang ingin kembali ke daerahnya akan diterima dan akan diangkat menjadi PNS disana. Hal itu disampaikan oleh Bupatinya,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, Supriadi Rustad  dalam penjelasanya kepada sejumlah Sarjana Mendidik yang jadi peserta SM-3T di workshop media  tentang SM-3T, di Jakarta.

Menurut  Supraidi tahun ini  pesrta Sarjana Menddidik untuk di daerah T-3  terus meningkat dibanding 2011  yang hanya sebanyak 2.479 orang.

“Kenapa bertambah? Karena kita ekspan ke daerah-daerah  yang lain. Misal Kalimantan Barat yang berbatasan dengan  negara tetangga, Pulau Nias, Sulawesi Utara, ada tambahan di sana,” kata Supriadi Rustad disela-sela workshop media  tentang SM-3T, di Jakarta.

Saat ini, program SM-3T masih berlaku jangka pendek,  dimana pesertanya hanya berada di daerah selama satu  tahun. Namun demikian, Supriadi menilai banyak manfaat  yang diperoleh dari peserta SM-3T sebagai masukan bagi  Kemendikbud, terutama tentang kebutuhan pendidikan di  daerah 3T tersebut.

Keberadaan Sarjana Mendidik di daerah 3T juga diklaim,  selain memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di wilayah  pengabdiaannya, total 4996 peserta SM-3T yang turun ke  lapangan dalam dua tahun ini juga telah menjadi guru  multifungsi.

“Dengan bekal keterampilan mendidik dan disiplin keilmuan  memadai, para Sarjana ini juga mampu menginspirasi anak agar mau kembali ke sekolah,” ujar Supriadi.

Diketahui, SM-3T merupakan bagian dari program Maju  Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI), untuk mempercepat  pembangunan pendidikan di daerah terdepan, terluar dan  tertinggal. Program ini dijalankan sebagai solusi jangka  pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka panjang, MBMI menyiapkan ketersediaan  pendidik di daerah 3T. Jadi anak-anak berbakat dari daerah  3T diasramakan di LPTK yang sudah disiapkan dalam skema  Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi,” jelasnya.

SM-T3 POSITIF

Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas mengatakan  program SM-T3 dinilai positif untuk melahirkan bibit-bibit guru masa depan. “Program ini bagus untuk mencari bibit calon guru. Ini  langkah baru yang harus diapresiasi,” kata Darmaningtyas, di Jakarta.

Katanya,  keberadaan program Sarjana Mendidik ini akan mampu melahirkan guru-guru berkualitas. Karena para sarjana tidak langsung diterima begitu saja menjadi guru, tapi harus melakukan praktek mengajar terlebih dulu.

Meski program ini masih baru, kata Darmaningtyas, namun program ini sejalan dengan apa yang dia harap-harapkan dulu, dimana penerimaan guru dilakukan secara selektif.

“Dan program ini akan lahirkan guru kreatif, punya idealisme dan panggilan jiwa yang tinggi. Karena guru  akhir-akhir ini lebih banyak mengejar soal materi,” tuturnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar