Langsung ke konten utama

Aneh, Berkas Honorer Tak Dikirim, tetapi Lolos CPNS

Puluhan pegawai honorer Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat terkait pengumuman kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kedatangan para pegawai honorer dari sejumlah instansi ini memprotes ketimpangan dalam pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS. Pasalnya dari 2.472 pegawai honorer yang diusulkan menjadi PNS, hanya 2.094 yang dinyatakan lulus.

Para pengunjukrasa mempertanyakan mekanisme pengangkatan yang dinilai sarat nepotisme. Mereka menduga, sebagian besar yang dinyatakan lulus merupakan keluarga dekat dari para pejabat kabapaten setempat. Hal itu terlihat dari banyaknya pegawai honorer yang baru bertugas dinyatakan lulus, sementara yang telah lama mengabdi gagal.

“Masak pegawai honorer baru yang diangkat, sementara kita ini yang sudah lama belum (diangkat CPNS, red), hanya dijanjikan saja terus, padahal katanya yang diutamakan adalah pegawai honor lama, apakah karena kita ini bukan keluarga bupati atau pejabat atau karena kami tidak punya uang teriak,” teriak Taufik Hidayat, salah seorang pegawai honorer.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Muhammad Ridwan yang dikonfirmasi tentang protes honorer, mengaku bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya sudah mengirimkan nama-nama para pegawai honorer ke kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat.

“Yang menentukan kelulusan adalah dari pusat,” kilah Muhammad Ridwan.

Setelah berorasi di depan kantor BKDD, puluhan pegawai honorer ini melanjutkan aksi demo ke gedung DPRD Bone. Di gedung wakil rakyat ini, perwakilan pengunjukrasa dipertemukan dengan kepala dinas terkait.

Di DPRD inilah terkuak bahwa berkas yang dikirim ke BKN adalah pegawai honorer tahun 2005 hingga tahun 2007, tidak ada pengiriman berkas pegawai honorer tahun 2008. Namun kebanyakan yang diangkat jadi PNS honorer tahun 2008.

“Berkas yang dikirim itu semuanya yang angkatan 2005 dan 2007, jadi aneh memang kalau banyak angkatan 2008 yang lulus, dari mana berkasnya kenapa bisa lulus,” ungkap Firman, Ketua DPRD Bone.

Sementara sejak pagi, puluhan personel kepolisian dari Mapolres Bone tampak melakukan pengamanan untuk mengawal aksi unjuk rasa ini.

“Kehadiran personel di sini semata-mata untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Kompol Ali Syahban, Kepala Kepolisian Sektor Taneteriattang.

Tags: Berkas, Dikirim, Honorer, Lolos, tetapi

This entry was posted on Sunday, April 21st, 2013 at 2:29 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …