Langsung ke konten utama

Pemda Diminta Prioritaskan Anggaran untuk Masyarakat

Pemerintah daerah (Pemda) diminta agar memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.”Ada beberapa daerah yang jumlah penduduk miskinnya masih di atas 20 persen, tapi rumah-rumah pejabatnya tergolong mewah. Ini kan tidak patut,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis (25/4).

Menurut mendagri, alokasi anggaran di daerah-daerah cenderung lebih banyak tersedot untuk belanja aparatur. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pegawai negeri sipil secara tidak proporsional di daerah yang bersangkutan.

“Ada yang biaya belanja aparaturnya mencapai 72 persen APBD, sedangkan yang tersisa buat urusan lainnya cuma tinggal 28 persen. Ini jelas tak adil,” ujarnya.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa dua tahun belakangan Kemendagri melakukan moratorium penerimaan PNS terhadap daerah-daerah yang beban belanja aparaturnya di atas 50 persen. Mendagri menyatakan akan terus konsisten dengan kebijakan tersebut.

“Nanti tidak akan kami loloskan permintaan penambahan aparaturnya, sampai (alokasi anggaran daerah) itu betul-betul rasional,” katanya menegaskan.

Di samping itu, Gamawan juga meminta kepada para gubernur agar dalam mengevaluasi APBD 2014 nanti betul-betul mendalami dan mempelajarinya secara cermat. Kepala daerah tidak boleh asal menyetujui RAPBD yang dirumuskan bersama DPRD.

Ia pun memaparkan, otonomi daerah pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni demokrasi dan kesejahteraan. Tujuan demokrasi memosisikan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam instrumen pendidikan politik yang menekankan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Sementara, tujuan kesejahteraan mengisyaratkan agar pemerintah daerah melayani publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Gamawan menambahkan, intitas pemerintahan daerah di negara ini terbilang sangat masif.

Saat ini, Indonesia memiliki 538 daerah otonomi yang terdiri dari 34 provinsi, 411 kabupaten, dan 93 kota. Di sisi lain, kondisi geografis kepulauan dan jumlah penduduk yang masuk terbesar di dunia membuat corak sosial di Indonesia menjadi kaya dan beragam.

“Untuk itu, penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk selalu bekerja secara reseponsif dan bijaksana,” katanya.

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu(QS.Al-Baqarah:45)

Tags: anggaran, Diminta, Masyarakat, Pemda, Prioritaskan, untuk

This entry was posted on Wednesday, May 1st, 2013 at 3:00 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…