Langsung ke konten utama

Buruh Kecam PNS Disnaker yang Main “Game Online” saat Kerja

Puluhan buruh yang tergabung di Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Indonesia Bersatu (LP3IB) berunjuk rasa di gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka mengecam etos kerja yang buruk serta adanya dugaan praktik KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

Thony Charles, Koordinator LP3IB, mengatakan, pihaknya menemukan banyak pegawai negeri sipil yang tak memiliki etos kerja yang baik. Hal itu bisa terlihat dari aktivitas PNS Disnaker DKI tiap hari.

“Lingkungan Disnakertrans DKI etos kerja yang lemah. Sering kumpul-kumpul di kantin belakang dinas, baca koran, main game online dan internet, ngobrol ngalor ngidul yang enggak perlu,” ujarnya.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa mendapati praktik KKN dan sejumlah pungutan liar oleh para oknum pejabatnya. Mulai dari pembebanan biaya bagi para calon pencari kerja, direkayasanya lelang pengadaan barang dan jasa dan kasus lain.

Thony memberikan contoh, program magang ke Jepang bagi calon pencari kerja di mana dalam sosialisasi jelas dikatakan tak dipungut biaya alias gratis. Namun, praktik di lapangan sangat berbeda. Masih banyak pungutan liar yang membebani para calon pencari kerja itu.

“Lelang yang dilakukan Disnakertrans juga penuh rekayasa. Kita menduga, sudah ada pemenang sebelum lelang tersebut dilaksanakan,” ujarnya.

Pantauan Kompas.com, puluhan pengunjuk rasa memadati depan gerbang di Balaikota. Mereka berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk dan melakukan orasi politiknya. Tak tampak ada penjagaan khusus dalam unjuk rasa tersebut.

Tags: Buruh, Disnaker, Kecam, Kerja, Online

This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 11:01 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk

Info CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk KependudukanInfo CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Membutuhkan Nomor Induk Kependudukan. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini memang dipermudah. Selain syarat pendaftaran yang dikurangi, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, calon peserta yang akan mendaftar secara online pun hanya membutuhkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) saja. Tahun ini, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal  http://panselnas.menpan.go.id.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan proses pendaftaran seleksi CPNS yang terintegrasi. “Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online,” kata Setiawan dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.Sementara itu, Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB  Iwan Hermanto Soetjipto menuturkan urutan yang harus dilakukan pelamar jika melamar sec…