Langsung ke konten utama

Jokowi Rotasi 13 Pejabat

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali merotasi beberapa pegawai negeri sipil (PNS) eselon III. Kali ini, pejabat eselon III yang dirotasi oleh Jokowi adalah Direktur UPT Jamkesda Yudhita Endah. Selain Yudhita, Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jati Waluyo juga terkena rotasi. Sebanyak 13 pejabat eselon III dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI Wiriyatmoko.

“Benar, pelantikan 13 pejabat eselon III dilakukan oleh Plt Sekda DKI Jakarta Wiriyatmoko, pagi tadi,” kata Chaidir, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta.

Jokowi memutasi Yuditha menjadi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun pengganti posisi Yudhita sebagai Direktur UPT Jamkesda adalah Theryoto, yang dahulu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan DKI Jakarta.

Berikut adalah 13 pejabat eselon III yang dilantik:

1. Zaenal Soleman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Zaenal menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

2. Sujadiyono sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Balai Pengembangan Pelatihan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Sujadiyono menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Ari Budiman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Ari menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. Budiana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kini, Budiana menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

5. Yudhita Endah Prihmaningtyas sebelumnya menjabat Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan. Kini, Yudhita menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

6. Theryoto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Theryoto menjabat sebagai Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan.

7. Safaruddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kini, Safaruddin menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

8. Trijahyani Resmiwati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo Jakarta. Kini, Trijahyani menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Pasar Rebo, Jakarta.

9. Nadirsyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPT Balai Pelayanan Kesehatan Karyawan Dinas Kesehatan DKI. Kini ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Pasar Rebo.

10. Eni Rochaeni sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembang SDM RSUD Pasar Rebo, Jakarta. Kini, Eni menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo, Jakarta.

11. Maria Margaretha sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional Bidang Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI. Kini, Maria menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

12. Jati Waluyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI. Kini, Jati menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur.

13. Ika Prikasih Setyowati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kini, Ika menjabat sebagai Kepala UPT Museum Seni Rupa dan Keramik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Tags: Jokowi, pejabat, Rotasi

This entry was posted on Tuesday, July 9th, 2013 at 12:42 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar