Langsung ke konten utama

Jokowi Rotasi 13 Pejabat

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali merotasi beberapa pegawai negeri sipil (PNS) eselon III. Kali ini, pejabat eselon III yang dirotasi oleh Jokowi adalah Direktur UPT Jamkesda Yudhita Endah. Selain Yudhita, Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jati Waluyo juga terkena rotasi. Sebanyak 13 pejabat eselon III dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI Wiriyatmoko.

“Benar, pelantikan 13 pejabat eselon III dilakukan oleh Plt Sekda DKI Jakarta Wiriyatmoko, pagi tadi,” kata Chaidir, Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta.

Jokowi memutasi Yuditha menjadi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Adapun pengganti posisi Yudhita sebagai Direktur UPT Jamkesda adalah Theryoto, yang dahulu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan DKI Jakarta.

Berikut adalah 13 pejabat eselon III yang dilantik:

1. Zaenal Soleman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Zaenal menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

2. Sujadiyono sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Balai Pengembangan Pelatihan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Sujadiyono menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Ari Budiman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kini, Ari menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. Budiana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat. Kini, Budiana menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

5. Yudhita Endah Prihmaningtyas sebelumnya menjabat Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan. Kini, Yudhita menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

6. Theryoto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta. Kini, Theryoto menjabat sebagai Direktur UPT Jamkesda Dinas Kesehatan.

7. Safaruddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kini, Safaruddin menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

8. Trijahyani Resmiwati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo Jakarta. Kini, Trijahyani menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD Pasar Rebo, Jakarta.

9. Nadirsyah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPT Balai Pelayanan Kesehatan Karyawan Dinas Kesehatan DKI. Kini ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Pasar Rebo.

10. Eni Rochaeni sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembang SDM RSUD Pasar Rebo, Jakarta. Kini, Eni menjabat sebagai Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan RSUD Pasar Rebo, Jakarta.

11. Maria Margaretha sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keahlian dan Tradisional Bidang Pelayanan dan Kesehatan Dinas Kesehatan DKI. Kini, Maria menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tarakan Provinsi DKI Jakarta.

12. Jati Waluyo sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI. Kini, Jati menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur.

13. Ika Prikasih Setyowati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Kini, Ika menjabat sebagai Kepala UPT Museum Seni Rupa dan Keramik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Tags: Jokowi, pejabat, Rotasi

This entry was posted on Tuesday, July 9th, 2013 at 12:42 am and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …