Langsung ke konten utama

Pemkot Solo Pastikan Tak Rekrut CPNS 2013

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Solo yang terus menyusut tak mengusik keputusan Pemkot dalam menunda rekrutmen CPNS. Pada triwulan pertama tahun ini, sebanyak 98 PNS tenaga fungsional purna tugas dari pengabdiannya. Saat ini jumlah PNS tersisa di Pemkot sekitar 9.000 dari 10.000 PNS yang tercatat sebelum moratorium.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat ditemui wartawan di Balaikota, menyatakan pos belanja pegawai yang mencapai 59,53% tahun ini menjadi alasan utama penundaan rekrutmen. Pihaknya mengaku tak berminat memanfaatkan kelonggaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang membolehkan rekrutmen meski belanja pegawai di atas 50% APBD.

“Kebutuhan PNS kita masih cukup, bahkan meski berkurang dua tiga tahun lagi,” klaimnya.

Sekda memperkirakan tahun ini Pemkot bakal kehilangan 400 PNS akibat purna tugas. Jika dikali tiga tahun, jumlah PNS yang meninggalkan status abdi negaranya diasumsi menembus 1.200 orang. Dengan 7.000-an PNS yang tersisa, Budi masih optimistis Pemkot mampu mengkaver pelayanan publik dengan baik. Sekda menegaskan minimnya personel bisa disiasati dengan pengembangan teknologi informasi (TI).

“Mindset kita jangan melulu terpatok angka. Harusnya penguatan-penguatan PNS yang menjadi perhatian, salah satu pemaksimalan IT,” kata dia.

Pihaknya tak menutup kemungkinan melakukan rekrutmen jika neraca belanja pegawai telah stabil. Sekda mengindikasi perekrutan baru dilakukan jika belanja pegawai Pemkot minimal mendekati 50%. Namun, dirinya menegaskan aturan itu tak berlaku bagi kebutuhan tenaga medis dan pendidikan.

“Kalau belanja pegawainya sudah 51%, mungkin bisa merekrut lagi. Namun khusus tenaga medis ada pengecualian.”

Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kebutuhan PNS berdasar analisis beban kepegawaian (ABK) tahun ini mencapai 1.545 pegawai. Jumlah itu meliputi 875 pegawai jabatan fungsional khusus dan 670 jabatan fungsional umum.

Menurut Kabid Pengembangan BKD, Lancer S Naibaho, separuh kebutuhan PNS bisa ditutup dengan rencana pengangkatan 836 tenaga honorer kategori II (KII). “Kepastian rekrutmen CPNS dari kategori ini akan diketahui bulan September,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD, Hari Prihatno, mengklaim keuangan daerah siap apabila rekrutmen CPNS diselenggarakan tahun ini. Pihaknya tinggal menunggu kebijakan pemerintah pusat ihwal rekrutmen CPNS dari KII.

“APBD sudah mengantisipasi kebutuhan rekrutmen,” tandasnya.

Tags: Pastikan, Pemkot, rekrut

This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 11:20 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …