Langsung ke konten utama

Formasi CPNS Rekrutan Khusus 2014

Formasi CPNS Rekrutan Khusus 2014

Selain kebijakan diatas, rupanya Menteri PAN RB akan membuat perekrutan khusus dalam penerimaan CPNS tahun ini, apa saja ??

300 Formasi Kaum Penyandang Cacat

Penambahan Jumlah alokasi formasi untuk penyandang cacat pada tahun ini patut diacungi jempol, karena ini adalah merupakan terobosan baru bagi dunia kerja, dimana penyandang cacat diberikan hak yang sama dan hak yang seluas luasnya untuk mengabdi kepada negara.

Pada pengadaan cpns tahun sebelumnya formasi untuk kaum disable disediakan sebanyak 250 formasi, dan untuk tahun ini formasi ditingkatkan lagi menjadi 300 formasi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini berarti ada peningkatan sebanyak 20%.

Dikutip dari perkataan Azwar, Menteri PAN RB tersebut menyatakan bahwa formasi kaum disabilitas ini sebaiknya ditempatkan di slot formasi khusus, misalnya untuk pengoperasian komputer dan Call Center.

Kriteria kecacatan kaum disable ini diserahkan langsung kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah daerah yang akan merekrut formasi tersebut dengan disesuaikan kesiapan sarana masing-masing instansi yang bersangkutan.

Pengadaan formasi bagi kaum disable dimulai pada tahun 2013, dan rupanya formasi ini akan selalu ada setiap tahunnya sebagai persamaan hak warga negara tanpa memandang kekurangan fisik yang dimilikinya.

Dokter Spesialis Ditempatkan di Puskesmas

Azwar Abu Bakar rupanya tidak main main dalam memperhatikan masalah kesehatan manusia manusia Indonesia, karena bagaimana tidak – tahun ini Azwar Abubakar menginginkan dokter spesialis bisa ditempatkan di puskesmas di berbagai daerah. Selain sebagai salah satu membantu pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong program BPJS Kesehatan agar bisa berjalan sesuai harapan.

“Pemerintah mengeluarkan uang sekian triliun, tetapi tenaganya juga harus cukup. Kita imbangi, nanti kerjasama dengan Depkes daerah mana saja yang dibutuhkan,” kata dia.

Untuk dokter sendiri dibutuhkan 3000 orang. Sehingga semua puskesmas diwajibkan ada dokter. “Kalau tidak ada dokter, namanya bukan rumah sakit itu,” ujar Azwar.

Mencegah Sarjana Pintar Direbut Negera Lain

Pemerintah akan membentuk tim agar para sarjana sarjana Indonesia yang pintar tidak direbut bangsa lain. Sebagai upaya hal tersebut pemerintah akan  mengadakan perekrutan khusus untuk para sarjana pintar agar bisa menjadi pegawai negara.

“Kita buat tim untuk perekrutan untuk masuk ke LIPI, BPPT, jadi orang-orang itu jangan dicuri luar negeri. Walaupun pembayaran tidak memuaskan, minimal kita merangkullah,” ucapnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Perekrutan Anak SMA di Daerah Maluku dan Papua

Karena kurangnya minat untuk menjadi PNS di tanah Papua, pemerintah saat ini akan melakukan perekrutan khusus anak SMA di daerah Papua dan Maluku. Setelah direkrut mereka akan dilatih untuk menjadi seorang guru dan perawat menggunakan beasiswa. 

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …