Langsung ke konten utama

KemenPAN-RB: Nasib CPNS 2013 Madina di Tangan Bupati

Pernyataan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, Dahlan Hasan Nasution yang menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013, dibantah pihak kementerian tersebut.

Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, urusan pengumuman dan penetapan kelulusan CPNS 2013 itu saat ini menjadi kewenangan bupati Madina sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Mestinya konfirmasinya ke bupati Madina karena bola sudah ada di sana. Panselnas sudah menyerahkan hasil TKD (tes kompetensi dasar), ya selanjutnya kewenangan bupati untuk menetapkan dan mengumumkannya. Daerah-daerah lain sudah kok, tinggal Madina saja yang belum,” urai Herman kepada JPNN kemarin (10/6).

Pernyataan Herman menanggapi aksi unjuk rasa para pelamar CPNS 2013 di Madina, yang sudah menginap di halaman kantor bupati selama sepakan lamanya. Senin pagi (9/6), Dahlan Hasan Nasution menemui mereka.

Dahlan menjanjikan akan segera menuntaskan masalah ini. Dia pun menyebut pihak kemenpan yang bertanggung jawab.

“Persoalan ini bukan ada di Pemda tetapi di Kementerian PAN RB, kita tidak menunda-nunda pengumumannya, dan saya berharap agar kiranya perwakilan dari forum Pelamar CPNS tahun 2013 ini ikut bersama saya kejakarta menemui langsung Mentripan RB, persoalan ini tidak ada kesalahanya pada saya, tetapi Menpanlah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pegumuman CPNS tahun 2013 lalu. Saya meminta agar perwakilan forum pelamar CPNS tahun 2013 agar ikut serta untuk berjumpa lansung dengan Menpan,” ujar Dahlan.

Herman menjelaskan, jika memang ada masalah, mestinya plt bupati menemui MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk dicarikan solusinya. Namun, lanjutnya, Plt bupati belum pernah menemui Azwar dan hanya pernah mengirimkan kepala BKD-nya saja. “Kepala BKD yang datang dan saya yang menemuinya,” ujar Herman.

Dijelaskan, pokok masalah yang terjadi di Madina adalah keinginan bupati untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013. Sementara, hasil TKD merupakan hasil tes murni, yang tidak melihat apakah si pelamar yang lulus itu putra asli daerah atau tidak.

Mestinya, kata Herman, jika memang menghendaki porsi putra daerah bisa terakomodir, bupati sebagai PPK bisa melakukan tes kompetensi bidang (TKB) untuk menjaring putra asli daerah.

“Karena mengakomodir putra asli daerah itu dimungkinkan kok, disesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal,” kata dia. Sayangnya, bupati tidak menggunakan TKD dan malah menunda-nunda pengumuman.

Alternatif solusi kedua, jika memang tidak mau menggunakan TKD, putra asli daerah bisa diakomodir di tes CPNS 2014 ini. “Caranya, silakan membuat aturan persyaratan, misalnya harus yang ber-KTP lokal sehingga akan banyak putra asli daerah yang bisa menjadi CPNS,” terang Herman.

Cara ini, lanjutnya, juga dilakukan oleh Pemkab Meranti, Riau, yang juga ngotot minta banyak putra asli daerah terakomodir. Akhirnya diberikan solusi oleh kemenpan, untuk seleksi CPNS 2014 ini Meranti boleh memasang persyaratan yang memungkinkan banyak putra asli daerah terakomodir. Bupati Meranti pun akhirnya mengumumkan hasil tes CPNS 2013.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …