Langsung ke konten utama

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

type=’html’>Tasdik Kinanto selaku Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan dalam penataan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur harus sesuai dengan perencanaan. Setiap merekrut pegawai dilakukan secara dadakan maka sudah pasti manajemennya kurang baik.

Dalam acara forum pertemuan dari Bundayati asal Provinsi Kalimantan Utara yang bertempat di Media Center Kemenpan-RB, Tasdik menjelaskan supaya birokrasi terisi oleh orang-orang yang profesional, dengan demikian perekrutannya akan transparan dan adil. Siapapun anak bangsa harus diberi kesempatan yang sama sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini merupakan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menambah Jumlah PNS Tidak Bisa Didadak

Ditegaskan dalam menambahkan personil ASN, harus disesuaikan dengan analisis jabatan, beban kerja, serta rasio anggaran belanja pegawai setiap daerahnya. Dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil banyak putera daerah yang tidak lolos. Semua ini terjadi karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa daerah tidak sama. Akan tetapi pemerintah juga tidak akan menutup kemungkinan akan menentukan kelulusan mengambil kebijakan dengan memberikan tingkat ambang batas yang tidak sama.


Deputi SDM Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana putra daerah itu meningkatkan kemampuannya. Dan setiap orang yang akan menjadi PNS harus berpikir secara nasional serta mempunyai nasionalisme dalam pikiran dan tingkah lakunya. Dengan demikian yang harus dilakukan merupakan kualitas SDM putera daerah. Beliau juga menambahkan bahwa reformasi birokrasi mempunyai hakikat perubahan budaya pola pikir dan keniscayaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemabaharuan supaya reformasi birokrasi menjadi gerakan nasional.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Forum Bundayati, Yunus Hermingyus mengungkapkan, efesiensi dan efektivitas pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan bagian-bagian penting serta tertera pada pemerintahan daerah. Beliau juga menambahkan, potensi keanekaragaman daerah serta peluang dan persaingan umum dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah. Dengan demikian hal ini perlu disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam persatuan sisitem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…