Langsung ke konten utama

Pemprov Jatim Usulkan 3.973 Formasi CPNS 2014

Pemprov Jatim berencana mengusulkan formasi CPNS tahun 2014 sebanyak 3.973. Dari jumlah itu, formasi tenaga kesehatan 1.407 orang, sedangkan formasi tenaga teknis 2.566 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto mengatakan, rencana usulan formasi CPNS baru tersebut berasal dari usulan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan PemprovJatim.

“Pertimbangannya mengacu pada kebutuhan SDM yang sangat teknis,” ujarnya, kepada Surya(Tribunnews.com Network) , Selasa (10/6/2014).

Dari sekitar 68 SKPD di lingkungan Pemprov, rencana pengajuan usulan formasi CPNS terbanyak adalah Dinas Pertanian 479.

Dinas PU Pengairan 460 orang, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) 315.

Dinas PU Bina Marga 173, Dinas Peternakan 163, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 164.

Dinas Sosial 140, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 121.

Sementara Dinas PU Cipta Karya mengusulkan rencana formasi CPNS baru 60, UPT Meteria Medika 59.

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sama-sama mengusulkan 51.

Balai Kesehatan Mata 42, Akademi Keperawaran Madiun 41, Badan Penanaman Modal 38, Dinas Kesehatan 37.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 28.

Dinas Pariwisata 22 orang, Dinas Kominfo serta Dinas Koperasi dan UMKM sama mengusulkan formasi 16 orang.

“Untuk SKPD yang rencana usulan formasi paling sedikit adalah Badan Perpustakaan dan Arsip  hanya dua orang, Badan Diklat lima orang, dan Balitbang yang mengusulkan formasi sembilan orang,” jelas Akmal.

Dengan adanya rencana usulan dari masing-masing SKPD tersebut, pihaknya, kata Akmal, akan mengusulkan kepada Gubernur Soekarwo terlebih dahulu.

“Nah, berapa nanti jumlah pasti formasi usulan CPNS dari Pemprov Jatim yang disetujui Gubernur, itu yang selanjutkan akan diusulkan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi,” tegasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …