Langsung ke konten utama

Pemprov Jatim Usulkan 3.973 Formasi CPNS 2014

Pemprov Jatim berencana mengusulkan formasi CPNS tahun 2014 sebanyak 3.973. Dari jumlah itu, formasi tenaga kesehatan 1.407 orang, sedangkan formasi tenaga teknis 2.566 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto mengatakan, rencana usulan formasi CPNS baru tersebut berasal dari usulan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan PemprovJatim.

“Pertimbangannya mengacu pada kebutuhan SDM yang sangat teknis,” ujarnya, kepada Surya(Tribunnews.com Network) , Selasa (10/6/2014).

Dari sekitar 68 SKPD di lingkungan Pemprov, rencana pengajuan usulan formasi CPNS terbanyak adalah Dinas Pertanian 479.

Dinas PU Pengairan 460 orang, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) 315.

Dinas PU Bina Marga 173, Dinas Peternakan 163, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 164.

Dinas Sosial 140, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) 121.

Sementara Dinas PU Cipta Karya mengusulkan rencana formasi CPNS baru 60, UPT Meteria Medika 59.

Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan sama-sama mengusulkan 51.

Balai Kesehatan Mata 42, Akademi Keperawaran Madiun 41, Badan Penanaman Modal 38, Dinas Kesehatan 37.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 28.

Dinas Pariwisata 22 orang, Dinas Kominfo serta Dinas Koperasi dan UMKM sama mengusulkan formasi 16 orang.

“Untuk SKPD yang rencana usulan formasi paling sedikit adalah Badan Perpustakaan dan Arsip  hanya dua orang, Badan Diklat lima orang, dan Balitbang yang mengusulkan formasi sembilan orang,” jelas Akmal.

Dengan adanya rencana usulan dari masing-masing SKPD tersebut, pihaknya, kata Akmal, akan mengusulkan kepada Gubernur Soekarwo terlebih dahulu.

“Nah, berapa nanti jumlah pasti formasi usulan CPNS dari Pemprov Jatim yang disetujui Gubernur, itu yang selanjutkan akan diusulkan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi,” tegasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar