Langsung ke konten utama

Penerimaan CPNS Dibuka di 482 Instansi

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mulai dibuka Juli nanti akan dilakukan di 482 instansi. Total 100.000 CPNS baru akan terbagi untuk pegawai negeri dan kontrak.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Herman Suryatman mengatakan, tahun ini ada 482 instansi pemerintah yang mendapat formasi dan akan membuka lowongan CPNS. Dia menyebutkan, untuk instansi pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga.

Sedangkan di pemerintah daerah terdiri dari 28 pemerintah provinsi dan 383 pemerintah kabupaten kota. “Penentuan formasi ini berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja di masing-masing instansi,” katanya.

Herman menjelaskan, formasi aparatur sipil negara 2014 dibuka bagi 100.000 orang. Terdiri dari 65.000 CPNS dan 35.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut dia, untuk jenjang CPNS akan ada 25.000 formasi untuk instansi pemerintah pusat.

Sedangkan 40.000 formasi untuk pemerintah daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk pemerintah pusat dan 25.000 untuk daerah.

Herman menjelaskan, panitia seleksi nasional (panselnas) telah menetapkan prioritas rekrutmen CPNS Untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional tertentu yang menjadi jabatan utama di instansinya. Selain itu juga untuk jabatan fungsional lain sebagai penunjang jabatan utama.

Selain itu, juga diprioritaskan untuk jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis. “Jabatan khusus itu seperti instruktur, penyuluh ataupun teknisi kami prioritaskan,” ungkap Herman.

Dilanjutkannya, prioritas penerimaan CPNS di pemerintah daerah meliputi pelamar umum dengan prioritas jabatan di lingkungan dinas yang menunjang program pelaksanaan pembangunan sesuai potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing.

Selain itu juga pelamar khusus dengan prioritas jabatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) untuk penempatan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kurang diminati.

Menurut rencana, terangnya, pendaftaran CPNS secara online dan terintegrasi (sistem single entry) akan dilakukan pada Juli. Sedangkan tes kompetensi dasar (TKD) dilaksanakan mulai Agustus 2014. Satu pelamar dapat memilih tiga jabatan dalam satu instansi.

“Saat pendaftaran tidak perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Berbadan Sehat, dan Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja,” tambah Herman.

Diungkapkan, seperti tahun lalu materi TKD terdiri dari tiga kelompok soal. Kelompok pertama adalah wawasan kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Sedangkan kelompok kedua adalah karakteristk pribadi, yakni integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi dan orientasi pada pelayanan.

Adapun kelompok soal ketiga adalah inteligensia umum, yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, tahun ini pihaknya belum menerima formasi CPNS dari jalur umum dari Kemenpan dan RB sehingga belum ada penerimaan CPNS dari jalur umum. Meski demikian, pihaknya menjamin tidak akan ada masalah pada pelayanan publik.

Pasalnya, jumlah pegawai yang ada akan diefisienkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. “Kami tidak merasa kekurangan pegawai. Sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi pegawai memang terbatas namun mereka tetap dapat melayani dengan baik,” terangnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…