Langsung ke konten utama

Penerimaan CPNS Dibuka di 482 Instansi

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mulai dibuka Juli nanti akan dilakukan di 482 instansi. Total 100.000 CPNS baru akan terbagi untuk pegawai negeri dan kontrak.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Herman Suryatman mengatakan, tahun ini ada 482 instansi pemerintah yang mendapat formasi dan akan membuka lowongan CPNS. Dia menyebutkan, untuk instansi pusat terdiri dari 31 kementerian dan 40 lembaga.

Sedangkan di pemerintah daerah terdiri dari 28 pemerintah provinsi dan 383 pemerintah kabupaten kota. “Penentuan formasi ini berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja di masing-masing instansi,” katanya.

Herman menjelaskan, formasi aparatur sipil negara 2014 dibuka bagi 100.000 orang. Terdiri dari 65.000 CPNS dan 35.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut dia, untuk jenjang CPNS akan ada 25.000 formasi untuk instansi pemerintah pusat.

Sedangkan 40.000 formasi untuk pemerintah daerah. Sementara untuk PPPK terdiri dari 10.000 ribu untuk pemerintah pusat dan 25.000 untuk daerah.

Herman menjelaskan, panitia seleksi nasional (panselnas) telah menetapkan prioritas rekrutmen CPNS Untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional tertentu yang menjadi jabatan utama di instansinya. Selain itu juga untuk jabatan fungsional lain sebagai penunjang jabatan utama.

Selain itu, juga diprioritaskan untuk jabatan fungsional umum atau jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis. “Jabatan khusus itu seperti instruktur, penyuluh ataupun teknisi kami prioritaskan,” ungkap Herman.

Dilanjutkannya, prioritas penerimaan CPNS di pemerintah daerah meliputi pelamar umum dengan prioritas jabatan di lingkungan dinas yang menunjang program pelaksanaan pembangunan sesuai potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing.

Selain itu juga pelamar khusus dengan prioritas jabatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) untuk penempatan pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kurang diminati.

Menurut rencana, terangnya, pendaftaran CPNS secara online dan terintegrasi (sistem single entry) akan dilakukan pada Juli. Sedangkan tes kompetensi dasar (TKD) dilaksanakan mulai Agustus 2014. Satu pelamar dapat memilih tiga jabatan dalam satu instansi.

“Saat pendaftaran tidak perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Berbadan Sehat, dan Kartu Kuning dari Dinas Tenaga Kerja,” tambah Herman.

Diungkapkan, seperti tahun lalu materi TKD terdiri dari tiga kelompok soal. Kelompok pertama adalah wawasan kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Sedangkan kelompok kedua adalah karakteristk pribadi, yakni integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi dan orientasi pada pelayanan.

Adapun kelompok soal ketiga adalah inteligensia umum, yang meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, tahun ini pihaknya belum menerima formasi CPNS dari jalur umum dari Kemenpan dan RB sehingga belum ada penerimaan CPNS dari jalur umum. Meski demikian, pihaknya menjamin tidak akan ada masalah pada pelayanan publik.

Pasalnya, jumlah pegawai yang ada akan diefisienkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. “Kami tidak merasa kekurangan pegawai. Sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi pegawai memang terbatas namun mereka tetap dapat melayani dengan baik,” terangnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar