Langsung ke konten utama

SBY di Hadapan Praja IPDN: Negara Baik, Jika Aparatur Pemerintahannya Baik

Presiden SBY melantik 1.456 pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXI tahun 2014. Presiden SBY berharap para pamong praja muda harus senantiasa siap mendarmabaktikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara di seluruh tanah air.

“Saya berharap kalian dapat memberikan kerja dan pengabdian terbaik, dalam menapaki karier di jajaran pemerintahan. Di pundak kalian tergantung harapan rakyat akan hadirnya sosok aparatur pemerintah yang jujur, amanah, profesional, dan berwibawa,” ujar Presiden SBY dalam sambutannya di lapangan parade abdi praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

SBY mengatakan sejak era reformasi bergulir, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan dan pembaharuan dalam tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistis telah berubah menjadi desentralistis. Tugas dan kewenangan pemerintahan, sebagian besar telah didistribusikan ke daerah otonomi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekalipun masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.

“Semangat dan konsep dasar otonomi daerah yang kita kembangkan adalah untuk berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui langkah ini, kita ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, untuk meraih sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tuturnya

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, lanjut SBY, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, telah berjalan semakin optimal. Pembangunan di daerah-daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, telah mengalami percepatan dan semakin merata. Pembangunan daerah kita orientasikan baik untuk memacu pembangunan sektoral, integrasi antar-sektor dalam satu wilayah, maupun sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menentukan sendiri arah pembangunan daerahnya. Namun, pembangunan daerah haruslah tetap diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

“Kita ingin tidak ada lagi daerah yang satu tertinggal oleh daerah lainnya. Kita ingin mewujudkan dan memeratakan pembangunan untuk semua,” imbuhnya.

Menurut SBY, prinsip paling utama yang harus di pegang teguh adalah setiap kebijakan yang ditempuh haruslah mempertimbangkan azas manfaat bagi kepentingan rakyat. Kita dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana, bersedia mendengar, dan bersedia untuk berdialog dengan hati terbuka. Ketika ada kebijakan yang sifatnya kompleks dan terkait de-ngan kepentingan masyarakat luas, maka lakukanlah sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat mengerti seluk-beluk kebijakan yang akan kita tetapkan itu.

“Jika hal-hal yang saya kemukakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin kita akan mempunyai jajaran aparatur pemerintahan dengan birokrasi yang andal. Negara akan menjadi baik, jika aparatur pemerintahannya baik pula. Sebaliknya negara akan jatuh ke lembah sejarah, jika aparatur pemerintahannya tidak memiliki idealisme dan integritas untuk membangun dan memajukan bangsanya,” tegasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk

Info CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Memerlukan Nomor Induk KependudukanInfo CPNS 2014 : Pendaftaran CPNS Hanya Membutuhkan Nomor Induk Kependudukan. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini memang dipermudah. Selain syarat pendaftaran yang dikurangi, jika dibanding tahun-tahun sebelumnya, calon peserta yang akan mendaftar secara online pun hanya membutuhkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) saja. Tahun ini, pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal  http://panselnas.menpan.go.id.Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan proses pendaftaran seleksi CPNS yang terintegrasi. “Pemerintah berupaya mempermudah dan tidak memusingkan pelamar dengan sistem pendaftaran online,” kata Setiawan dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.Sementara itu, Direktur Pengolahan Data Kementerian PAN-RB  Iwan Hermanto Soetjipto menuturkan urutan yang harus dilakukan pelamar jika melamar sec…