Langsung ke konten utama

SBY di Hadapan Praja IPDN: Negara Baik, Jika Aparatur Pemerintahannya Baik

Presiden SBY melantik 1.456 pamong praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXI tahun 2014. Presiden SBY berharap para pamong praja muda harus senantiasa siap mendarmabaktikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara di seluruh tanah air.

“Saya berharap kalian dapat memberikan kerja dan pengabdian terbaik, dalam menapaki karier di jajaran pemerintahan. Di pundak kalian tergantung harapan rakyat akan hadirnya sosok aparatur pemerintah yang jujur, amanah, profesional, dan berwibawa,” ujar Presiden SBY dalam sambutannya di lapangan parade abdi praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

SBY mengatakan sejak era reformasi bergulir, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan dan pembaharuan dalam tatanan pemerintahan. Pemerintahan yang semula bersifat sentralistis telah berubah menjadi desentralistis. Tugas dan kewenangan pemerintahan, sebagian besar telah didistribusikan ke daerah otonomi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekalipun masih banyak tantangan yang harus diselesaikan.

“Semangat dan konsep dasar otonomi daerah yang kita kembangkan adalah untuk berbagi tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui langkah ini, kita ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, untuk meraih sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tuturnya

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, lanjut SBY, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, telah berjalan semakin optimal. Pembangunan di daerah-daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, telah mengalami percepatan dan semakin merata. Pembangunan daerah kita orientasikan baik untuk memacu pembangunan sektoral, integrasi antar-sektor dalam satu wilayah, maupun sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat menentukan sendiri arah pembangunan daerahnya. Namun, pembangunan daerah haruslah tetap diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan.

“Kita ingin tidak ada lagi daerah yang satu tertinggal oleh daerah lainnya. Kita ingin mewujudkan dan memeratakan pembangunan untuk semua,” imbuhnya.

Menurut SBY, prinsip paling utama yang harus di pegang teguh adalah setiap kebijakan yang ditempuh haruslah mempertimbangkan azas manfaat bagi kepentingan rakyat. Kita dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana, bersedia mendengar, dan bersedia untuk berdialog dengan hati terbuka. Ketika ada kebijakan yang sifatnya kompleks dan terkait de-ngan kepentingan masyarakat luas, maka lakukanlah sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat mengerti seluk-beluk kebijakan yang akan kita tetapkan itu.

“Jika hal-hal yang saya kemukakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin kita akan mempunyai jajaran aparatur pemerintahan dengan birokrasi yang andal. Negara akan menjadi baik, jika aparatur pemerintahannya baik pula. Sebaliknya negara akan jatuh ke lembah sejarah, jika aparatur pemerintahannya tidak memiliki idealisme dan integritas untuk membangun dan memajukan bangsanya,” tegasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …