Langsung ke konten utama

Sebanyak 5.000 Kursi CPNS Disediakan Multi Disipli

Terlanjur kuliah di program studi (prodi) yang jarang ada kuota CPNS, tidak perlu cemas. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengalokasikan sebanyak 5.000 kursi untuk pelamar CPNS lintas disiplin ilmu.

 Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, total alokasi kursi CPNS baru tahun ini mencapai 100 ribu kursi. Total alokasi itu tersebar di instansi pusat maupun daerah. Nah dari total kuota itu, 5.000 kursi (5 persen) disiapkan untuk pelamar lintas disiplin ilmu.

 “Ini sejarah,” kata Herman kemarin. Dia mengatakan selama ini belum pernah ada kursi CPNS baru yang boleh diisi oleh pelamar yang lain disiplin ilmu. Pengisian kursi CPNS selama ini kaku dan hanya melihat disiplin ilmu yang tertera di ijazah pelamar.

 Herman mengatakan dibukanya kuota CPNS baru untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Dia mengatakan upaya ini mengadopsi sistem seleksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta.

 Setelah dipelajari, Herman mencontohkan pengisian posisi jabatan middle to high di bank-bank swasta banyak diisi oleh sarjana dari IPB. “Di IPB tentu tidak ada jurusan kuliah perbankan,” katanya. Tetapi dengan kualitas keilmuan yang tinggi, alumni yang lintas disiplin ilmu itu sukses didudukkan di posisi apa saja.

 “Kita mencontoh itu,” ucapnya. Sumber daya unggul seperti itu, sayang jika tidak direkrut untuk duduk membenahi birokrasi pemerintahan. Herman berharap seluruh sarjana dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang selama ini jarang ada formasi CPNS-nya, untuk bersiap-siap menyambut tes CPNS 2014 beberapa bulan lagi.

 Skemanya kuota 5.000 kursi untuk pelamar lintas disiplin ilmu itu akan disebar ke instansi pusat atau daerah. Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Jadi saat mereka mendaftar, belum bisa diketahui formasi pekerjaannya.

 Sementara itu Herman juga menerangkan perkembangan pengurusan NIP bagi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus CPNS. Dia mengatakan saat ini baru sekitar 20 persen usulan pemberkasan NIP yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 Pemberkasan NIP ini seret karena instansi cukup hati-hati dalam melayangkan pemberkasan. Mereka harus memastikan tidak ada tenaga honorer bodong atau siluman yang lolos hingga pemberkasan. Konsekuensinya adalah pejabat pembina kepegawaian akan dikenai sanksi pidana. Sedangkan CPNS yang terbukti awalnya tenaga honorer bodong, akan didiskualifikasi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Ambok Tuo menyatakan, Pemprov telah menyusun formasi untuk penerimaan CPNS Pemprov Jambi tahun 2014 ini. Akan tetapi, perubahan struktur organisasi membuat formasi yang telah disusun tersebut urung diusulkan ke pusat.

‘‘Kemungkinan besar belum mengajukan. Kemarin sebenarnya sudah kita buat, tetapi dengan adanya perubahan-perubahan ini, formasi itu kita mentahkan lagi karena di pusat itu Kemen PAN dan BKN itu sangat teliti, bahkan ketika kita tidak bisa memberikan penjelasan, tidak bisa memberikan alasan yang pas mereka tolak, daripada ditolak mentah-mentah kan lebih baik bersabar,’‘ sebut Ambok Tuo Rabu kemarin.

Perubahan organisasi ini terjadi seperti adanya penggabungan dua organisasi menjadi satu seperti dulu ada Biro Keuangan dan Biro Aset digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada juga yang sebelumnya satu organisasi kemudian dipecah menjadi dua organisasi semisal Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam dipecah menjadi Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Perekonomian. Terakhir yakni Kantor Pengelola Data Elektronik yang bakal berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meskipun dengan perubahan tersebut tidak mengubah tugas pokok fungsinya, akan tetapi menurut Ambok struktur di dalamnya juga mesti menyesuaikan. ‘‘Tugas pokoknya secara prinsip tidak berubah tapi strukturnya kan berubah dari eselon III ke eselon II, dari dua organisasi menjadi satu otomatis beban kerjanya berubah. Kalau beban kerjanya berubah tentu jabatan yang akan diisi juga berubah,’‘ sebut Ambok.

Ditambahkannya untuk menghitung jumlah pejabat yang dibutuhkan mesti melalui proses, ‘‘Jadi pemerintah daerah karena belum bisa membuat formasi jabatan, maka kita menunda dulu,’‘ katanya. ‘‘Ketika kita membuat formasi ini kita lihat kesempatan kalau kita buka formasi ini kira-kira darimana kita dapat lamaran itu jadi kajian semau didalam menyusun formasi daripada formasi kita ajukan tetapi ditolak kan rugi kita,’‘ tambahnya.

Untuk jumlah PNS di lingkup Pemprov Jambi sendiri menurut Ambok secara kuantitas sudah melebihi. Akan tetapi secara kualitas bilang Ambok masih dibutuhkan pegawai khususnya untuk tenaga teknis profesional. Dicontohkannya Pemprov masih membutuhkan dokter spesialis di RSUD Raden Mattaher yang akreditasinya sudah naik.

‘‘Contoh ada pertanyaan kenapa kepala dinas ESDM bukan sarjana pertambangan, karena kita tidak punya itu latar belakang SDM yang khusus untuk itu kita tidak punya itu kan kurang, kalau ditanya ada nggak kita punya sarjana geopark, kita tidak punya,’‘ katanya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar