Langsung ke konten utama

Siapkan Lowongan CPNS, Boyolali Ajukan 2.000 Formasi

Pemerintah pusat hingga kini belum mencabut kebijakan moratorium perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS), terutama bagi daerah yang persentase belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali tahun ini berancang-ancang mengadakan seleksi CPNS dari formasi umum. Sekitar 2.000 formasi CPNS diajukan Pemkab kepada pemerintah pusat.

Hal itu diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Sri Ardiningsih, ketika ditemui wartawan di sela-sela Job Market Fair (JMF) 2014 di Wisma Haji Boyolali

“Saat ini kami memang belum dapat formasi dari pusat. Nanti kalau sudah dapat “lampu hijau”, ya langsung kami laksanakan [seleksi CPNS dari formasi umum]. Secara prinsip, dana juga siap,” ujar Sekda.

Pengajuan formasi CPNS kepada pemerintah pusat tersebut, jelas Sekda, berdasarkan tingginya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Boyolali terlebih dengan adanya kebijakan moratorium.

Diungkapkan dia, saat ini, kekurangan pegawai tidak hanya pada tenaga kesehatan dan pendidikan, melainkan juga pada staf administrasi yang berkaitan dengan layanan publik. Setiap tahun rata-rata jumlah PNS di Boyolali yang purna tugas mencapai 400-500 orang. Sehingga jika kebijakan moratorium tidak dicabut, lima tahun ke depan Boyolali diperkirakan akan mengalami krisis pegawai.

“Memang kalau moratorium terus dijalankan, lima tahun lagi akan terjadi krisis pegawai,” tandasnya.

Dijelaskannya, sebelum kebijakan moratorium diberlakukan, Boyolali memiliki sekitar 13.000 PNS. Namun saat ini jumlah tersebut berkurang drastis karena usia pensiun tidak dibarengi dengan perekrutan CPNS baru. Setidaknya untuk jabatan kepala bagian, yang semula memiliki tiga staf saat ini hanya punya satu staf. Meskipun di satu sisi diakuinya, kinerja pelayanan kepada masyarakat oleh Pemkab saat ini telah didukung pula dengan teknologi komputer.

“Contoh kecilnya kalau dahulu bikin surat harus dengan mesin ketik secara manual, sekarang menggunakan komputer, menjadi lebih ringan,” jelas dia.

Namun kondisi tersebut dikatakannya juga menjadi tantangan bagi para pegawai untuk bekerja lebih giat dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Di sisi lain, Sekda mengakui kebijakan perpanjangan usia pensiun bagi PNS juga cukup membantu Pemkab di tengah kekurangan pegawai, kecuali untuk bidang pendidikan.

“Karena sejak awal usia pensiun PNS guru 60 tahun. Sehingga khusus untuk tenaga pendidikan, tidak signifikan,” pungkasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…