Langsung ke konten utama

Sistem Seleksi CPNS 2014 Dipermudah

Pengadaan tes CPNS tahun 2014 telah dipermudah oleh pemerintah dari segala aspek. Pengadaan yang dimaksud termasuk dari segala tahapan yang harus dilakukan oleh pelamar umum untuk bisa mendaftar dan menjadi pegawai pemerintah, ataupun pemerintah dan pihak yang akan mengusulkan serta memberikan data para pelamar umum kepada pemerintah pusat. Hal pertama yang dipermudah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengajuan formasi yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah tidak harus bingung dan megeluarkan tenaga yan besar, karena usulan formasi bisa dilakukan secara online yaitu dengan adanya e-formasi. Yaitu dimana setiap pemda hanya perlu memberikan data dan usulan formasi untuk lembaga/instansi terkait dengan sistem elektronik. Ditanya apakah memberikan dampak yang positif? Tentu saja, karena selain bisa mengefektifkan waktu, pemerintah bisa mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas dan tidak perlu sulit untuk bolak balik Jakarta memberikan usulan formasi.

Setelah formasi yang bisa disulkan secara online, pendaftaran CPNS untuk tahun ini dilakukan secara online. Pelamar tidak perlu pergi ke kantor pos untuk mengirimkan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses seleksi administrasi. Perkembangan teknologi semakin canggih dan bisa memberikan manfaat yang besar. Apalagi syarat administrasi tidak serumit tahun-tahun sebelumnya. Tes CPNS 2014 tidak perlu melampirkan Surat Ketenagakerjaan dari Depnaker, Surat Sehat dari dokter atau SKCK dari kepolisian. Semakin mudah saja bukan? Tidak usah mengeluarkan uang untuk membuat surat pendukung seperti diatas, yang menurut sebagian orang hanya menghabiskan tenaga, waktu dan uang dan belum tentu bisa lulus tes CPNS.

Kemudahan lain yang diberikan oleh pemerintah adalah saat melakukan Tes Kompetensi Dasar. Jika pada tahun sebelumnya masih menggunakan sistem LJK, tahun ini dirubah yaitu dengan menggunakan sistem computer yang dinamakan Computer Assisted Test (CAT) CPNS. Dengan menggunakan sistem seperti ini, pelamar bisa langsung mendapatkan hasil secara langsung dan tidak membutuhkan waktuu yang lama. Selain itu, CAT CPNS bersifat transparan dan objektif sehingga pelamar yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai yang bisa menempati jabatan Aparatur Sipil Negara tersebut.

Teknologi yang canggih bisa bermanfaat dan menghasilkan sesuatu besar juga tergantung pada individu yang mengelola teknologi tesebut. Namun dengan adanya sistem seperti itu, rekrutmen bisa dilakukan dengan baik dan jujur tanpa ada bantuan dari pihak di belakang layar. Semuanya murni karena pengetahuan dan potensi yang dimiliki setiap calon pelamar. Pemerintah juga harus bisa memberikan usulan yang sesuai kepada pemerintah pusat dengan memerhatikan kebutuhan, anggaran, jumlah riil pegawai dan jumlah pegawai yang akan pensiun.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …