Langsung ke konten utama

Soal Belum Diumumkannya Hasil Seleksi CPNS Madina

Dalam menangani tuntutan para CPNS agar segera diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013, Plt Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution diminta jangan hanya kebanyakan sandiwara. Sebab, permasalahan CPNS masih bagian kecil dari permasalahan yang ada di Madina.

Demikian disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muslim Madina (IM3) Zainal Arifin kepada METRO menanggapi seputar perjalanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hingga kurang lebih setengah tahun belum juga diumumkan hasilnya. Menurutnya, Plt Bupati tidak serius menyikapi berbagai permasalahan itu dan hanya memberikan janji-janji yang dirangkai dengan kalimat manis dan tangisan dari mimik seorang Dahlan Hasan.

“Permasalahan CPNS kan masih bagian kecil dari banyaknya permasalahan di Madina yang tak bisa diselesaikan seorang Dahlan Hasan Nasution. Mengenai CPNS ini, kami harap pak Plt Bupati jangan hanya bersandiwara terhadap rakyat. Jangan banyak alasan mengenai pengumuman, yang pemenangnya orang luar daerahlah, permasalahan suku dan ras lah. Itu bukan alasan yang tepat dibandingkan keinginan ribuan masyarakat yang menunggu pengumuman CPNS itu,” ungkap Zainal Arifin di Panyabungan, Rabu (11/6) usai memberikan materi Diklat Kepemimpinan di SMPN 2 Panyabungan.

Hal ini disampaikan Zainal setelah mengetahui informasi dari media berupa pernyataan Karo Hukum dan Komunikasi Inpormasi Publik (KIP) Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman yang mengatakan bahwa kewenangan pengumuman ada sama Bupati Madina bukan di Kemenpan RB.

“Pernyataan inikan bertolak belakang dari apa yang disampaikan Plt Bupati sama pelamar hari Senin kemarin, katanya yang bertanggungjawab adalah Kementerian, lalu dibantah oleh Kementrian.

Dan jika apa yang disampaikan Kemenpan RB itu benar bahwa wewenang pengumuman dan penetapan CPNS itu adalah wewenang Bupati, kita sangat menyayangkan sikap dan statemen Plt Bupati Dahlan Hasan Nasution, apalagi permasalahan ini sudah ada setengah tahun lamanya pak Bupati tidak pernah menemui Menpan RB, padahal sudah pernah mengatakan akan menemui Mentri di Jakarta untuk menuntaskan permasalahan CPNS. Ini kan merupakan kalimat yang kontraversi.

Untuk itulah kami meminta Plt Bupati jangan bersandirawa terhadap semua permasalahan yang ada di daerah kita ini, karena masyarakat tidak butuh sandiwara, janji-janji manis apalagi tangisan,” ujarnya.

Mengenai pernyataan Kemen PAN-RB mengenai permasalahan CPNS Madina berada pada keinginan Plt Bupati Madina untuk mengakomodir warga Madina lulus sebanyak-banyaknya, hal ini menurut Zainal bukan alasan yang tepat. Karena sejak awal adanya pengumuman penerimaan CPNS di Pemkab Madina tidak ada disebutkan pelamar harus yang berdomisili di Madina ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk, dan syarat pada pengumuman adalah terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia.

“Itu tidak alasan, kalau memang Bupati ingin mengakomodir putra asli daerah yang lulus, mestinya dalam syarat pengumuman penerimaan disebutkan yang mendaftar hanya untuk putra daerah. Jadi kenapa sekarang dipermasalahkan. Dan sesuai analisa kami, yang lulus passing grade bukanlah kebanyakan pelamar dari luar daerah, begitu juga jika dikaitkan dengan alasan Bupati masalah etnis.

Dan kita sangat sepakat jika yang lulus itu adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan, bukan orang yang sama sekali tidak mampu, tetapi diluluskan. Inilah salah satu bentuk kecurangan itu. Dan kita sangat sepakat dengan keterangan Kemen PAN-RB bahwa yang lulus itu berdasarkan hasil murni dari Tes Kompetensi Dasar. Maunya pak Bupati membuat Tes Kompetensi Bidang supaya pelamar putra asli daerah bisa diakomodir,” tambahnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …