Langsung ke konten utama

Soal Usulan 1001 CPNS 2014, Ketua DPRD Sarankan Putra Daerah

Pemerintah Kota Dumai tahun ini mengusulkan 1001 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi berbagai formasi seperti bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan porsi lebih besar itu diperuntukan untuk tenaga teknis.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Dumai Zainal Effendi mengharapkan kepada Pemerintah Kota Dumai agar selalu mengutamakan putra-putri daerah dalam merekrut penerimaan CPNS 2014 ini. Dengan demikian, tentunya akan membantu mengurangi angka pengangguran.

”Saya minta penerimaan CPNS tahun ini mengutamakan putra daerah sebagaimana harapan Gubernur Riau Annas Maamun. Dengan mengakomodir putra-putri daerah bisa membantu program pengentasan angka pengangguran,” harap Zainal.

Selain itu, Zainal Effendi juga mengharapkan kepada BKD Dumai agar bisa lebih memanfaatkan tenaga honorer lepas yang saat ini sudah bekerja di masing-masing SKPD di lingkungan Pemko Dumai. Sebab, secara tidak langsung tenaga honorer lepas itu sudah memiliki pengalaman di pemerintahan.
”Kami sarankan kepada kepala daerah dan pemerintah agar bisa mengutamakan tenaga honorer lepas untuk penerimaan CPNS 2014. Karena, menurut saya itu memudahkan dan memasimalkan program kerja pemerintah yang sudah berpengalaman,” saran Ketua DPRD Dumai yang disampaikan kepada awak media belum lama ini.
Sebelumnya, Kepala BKD Kota Dumai Sepranef Syamsir kepada media mengatakan, pengusulan formasi CPNS 2014 ini untuk mencukupi kekurangan tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis pemerintah daerah.

”Daerah ini saat ini masih mengalami kekurangan tiga bidang itu kalau masalah CPNS. Tapi, porsi yang besar itu kita buka untuk tenaga teknis, kedua tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa saat ini proposal pengajuan penambahan PNS dilingkungan Pemko Dumai sudah dikirimkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) Reformasi dan Birokrasi (RB) Republik Indonesia.

”Proposal tersebut sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat dengan jumlah kuota 1001 CPNS belum lama ini. Mudah-mudahan apa yang kita usulkan itu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat,” ujar Sepranef.

Dari jumlah 1001 CPNS yang diusulkan, kata Sepranef, 60 persen untuk mengisi tenaga teknis, 40 persen akan ditempatkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk jenjang pendidikannya, berdasarkan petunjuk dari Menpan dan BKN minimal jenjang pendidikan D3.

Menurut Sepranef, diajukan usulan penerimaan CPNS karena saat ini pemerintah kota Dumai kekurangan personil di berbagai formasi khususnya di bidang tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan pendidikan. Serta untuk menggantikan PNS yang memasuki masa pensiun. (dcp)

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar