Langsung ke konten utama

Tahun Ini Banda Aceh Tidak Buka Tes CPNS 2014

PEMERINTAH Kota Banda Aceh menyatakan  tidak membuka tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas Pemko Banda Aceh, Drs. Marwan, di ruang kerjanya.

Menurut dia, ada beberapa alasan Pemko Banda Aceh tidak membuka tes CPNS tahun 2014. Di antaranya, karena ada perubahan batas usia pensiun bagi PNS di lingkungan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Batas Usia Pensiun (BUP).

Sebelumnya, lanjut Marwan, batas masa pensiun PNS pada umur 56 tahun. Sementara tahun 2014 batas pensiun PNS pada umur 58 tahun. Kecuali eselon 2 yang bisa diperpanjang 2 tahun sekali.

“Tahun 2014 sebenarnya banyak yang pensiun. Tapi peraturan itu baru diterapkan pada Februari 2014 sehingga menyebabkan jumlah PNS di lingkungan Pemko masih banyak. Sebab yang jatah pensiun di atas bulan Februari harus diperpanjang lagi,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, peruntukkan anggaran Pemko Banda Aceh belum seimbang antara belanja publik dengan belanja aparatur.  Menurut dia, peruntukkan anggaran antara belanja publik dengan belanja aparatur sekarang berkisar 40:60.

“Itu salah satu alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memperbolehkan pemerintah daerah membuka tes CPNS, apabila belanja pegawainya masih tinggi daripada belanja publik. Padahal kita mengaharapkan fifty-fifty (50:50),” ujar Marwan.

Menurutnya, tidak dibukanya tes CPNS di Kota Banda Aceh bukan tahun ini saja. Menurut Marwan, Pemko Banda Aceh tidak menerima CPNS sudah tujuh tahun lamanya.[]

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …