Langsung ke konten utama

Tahun Ini Banda Aceh Tidak Buka Tes CPNS 2014

PEMERINTAH Kota Banda Aceh menyatakan  tidak membuka tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas Pemko Banda Aceh, Drs. Marwan, di ruang kerjanya.

Menurut dia, ada beberapa alasan Pemko Banda Aceh tidak membuka tes CPNS tahun 2014. Di antaranya, karena ada perubahan batas usia pensiun bagi PNS di lingkungan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Batas Usia Pensiun (BUP).

Sebelumnya, lanjut Marwan, batas masa pensiun PNS pada umur 56 tahun. Sementara tahun 2014 batas pensiun PNS pada umur 58 tahun. Kecuali eselon 2 yang bisa diperpanjang 2 tahun sekali.

“Tahun 2014 sebenarnya banyak yang pensiun. Tapi peraturan itu baru diterapkan pada Februari 2014 sehingga menyebabkan jumlah PNS di lingkungan Pemko masih banyak. Sebab yang jatah pensiun di atas bulan Februari harus diperpanjang lagi,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, peruntukkan anggaran Pemko Banda Aceh belum seimbang antara belanja publik dengan belanja aparatur.  Menurut dia, peruntukkan anggaran antara belanja publik dengan belanja aparatur sekarang berkisar 40:60.

“Itu salah satu alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak memperbolehkan pemerintah daerah membuka tes CPNS, apabila belanja pegawainya masih tinggi daripada belanja publik. Padahal kita mengaharapkan fifty-fifty (50:50),” ujar Marwan.

Menurutnya, tidak dibukanya tes CPNS di Kota Banda Aceh bukan tahun ini saja. Menurut Marwan, Pemko Banda Aceh tidak menerima CPNS sudah tujuh tahun lamanya.[]

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…