Langsung ke konten utama

Tahun Ini, Empat Daerah Terima CPNS

Sejumlah daerah di provinsi Jambi tahun ini menyatakan siap menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Mereka membutuhkan banyak formasi, diantaranya formasi guru, tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Diantaranya, kabupaten Batanghari yang menurut rencana tahun ini sudah mengajukan 1200 formasi. Hanya saja, plt Bupati Batanghari, Sinwan tidak berani memastikan ada tidaknya penerimaan tersebut. Soalnya, sampai sekarang belum turun persetujuan formasi yang diajukan tersebut.
“Jika formasi yang disetujui tidak sesuai kebutuhan dan jauh dari yang kita harapkan, kemungkinan besar penerimaan CPNS (tahun 2014, red) kembali ditiadakan,” kata Plt Bupati Batanghari, Sinwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, Ali Redho, menambahkan jumlah formasi yang disetujui baru bisa diketahui sekitar bulan Juni atau Juli. “Yang jelas semua persyaratan yang diminta sudah kita penuhi,” ujarnya.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemkab Batanghari ini sempat menolak menerima CPNS. Karena formasi yang disetujui tidak sesuai permintaan.

Kemudian, daerah lain yang dinyatakan siap menerima CPNS yakni pemerintah kota Sungaipenuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh tahun 2014 ini masih
membuka tes CPNS jalur umum. BKD Kota Sungaipenuh bahkan sudah
mengusulkan 1.136 orang formasi CPNS.

Sekretaris BKD Kota Sungaipenuh, Sutrisno mengatakan, jika formasi
CPNS yang diajukan disetujui Kemenpan dan BKN, maka tahun 2014 ini
Pemkot Sungaipenuh kembali membuka tes CPNS jalur umum. “Formasi yang kita ajukan 1.136, tapi belum disetujui,” ujarnya.
Formasi yang diajukan paling banyak adalah untuk tenaga teknis. “Guru
dan sarjana komputer juga masih kurang,” ungkapnya.
Pemkot Sungaipenuh masih membuka tes CPNS, karena masih kekurangan
pegawai. Saat ini rasio eselon IV dengan jumlah staf 1,7, sedangkan
idealnya 1 pejabat eselon IV dua orang staf. “Jadi, kita masih kekurangan, belanja pegawai kita juga masih rendah,” jelasnya.
Diperkirakan tes CPNS tahun 2014 ini dilaksanakan bulan Juni atau Juli
2014. Sementara sitem tes akan menggunakan sistem CAT atau komputer. Untuk itu pihaknya sudah mengganggarkan dana di APBD 2014 untuk tes CPNS dengan sistem CAT. Pihaknya akan menyewa komputer dengan pihak ketiga. “Servernya kita datangkan dari pusat,” ungkapnya.
Karena menggunakan sistem CAT pihaknya akan membatasi pelamar.
“Komputer yang disediakan 50 unit, jadi setiap hari ada 5 shift yang
ujian. Kalau pesertanya banyak, bisa lama ujiannya, makanya kita
batasi pesertanya,” tandasnya.
Sementara itu Kabupaten Kerinci tahun ini tidak menerima CPNS. Hal ini
dikarenakan BKD Kerinci tidak mengusulkan formasi CPNS untuk tahun 2014, bahkan anggaran untuk tes CPNS juga tidak dianggarkan di APBD
2014. “Kita tidak membuka lowongan CPNS tahun 2014,” ujar Sahril Hayadi, Peltu Kepala BKD Kerinci.

Untuk kabupaten Sarolangun sendiri seperti yang disampaikan Sekda Sarolangun, Thabroni Rozali, sampai saat ini masih menunggu keputusan Bupati.   “Kalau bupati bilang akan terima CPNS, yang kita terima, Jika bupati bilang tidak, terpaksa sarolangun tidak ada penerimaan CPNS tahun ini. Kita tunggu saja keputusan bupati,” kata Thabroni.
Thabroni mengatakan, untuk pelamar dan formasi juga belum bisa dijelaskan, karena sarolangun belum memastikan apakah akan menerima CPNS.

“Yang jelasnya kita masih kekuranngan pegawai,pegawai kita sekarang berkisar lima ribu,sedangkan kebutuhan kita hampir enam ribu lebih, sebab kebutuhan masih banyak, seperti kebutuhan guru guru dipedesaan, kita tunggu saja keputusan Bupati,” ungkap Thabroni.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…