Langsung ke konten utama

Tahun Ini, Empat Daerah Terima CPNS

Sejumlah daerah di provinsi Jambi tahun ini menyatakan siap menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).  Mereka membutuhkan banyak formasi, diantaranya formasi guru, tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Diantaranya, kabupaten Batanghari yang menurut rencana tahun ini sudah mengajukan 1200 formasi. Hanya saja, plt Bupati Batanghari, Sinwan tidak berani memastikan ada tidaknya penerimaan tersebut. Soalnya, sampai sekarang belum turun persetujuan formasi yang diajukan tersebut.
“Jika formasi yang disetujui tidak sesuai kebutuhan dan jauh dari yang kita harapkan, kemungkinan besar penerimaan CPNS (tahun 2014, red) kembali ditiadakan,” kata Plt Bupati Batanghari, Sinwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batanghari, Ali Redho, menambahkan jumlah formasi yang disetujui baru bisa diketahui sekitar bulan Juni atau Juli. “Yang jelas semua persyaratan yang diminta sudah kita penuhi,” ujarnya.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemkab Batanghari ini sempat menolak menerima CPNS. Karena formasi yang disetujui tidak sesuai permintaan.

Kemudian, daerah lain yang dinyatakan siap menerima CPNS yakni pemerintah kota Sungaipenuh.

Pemerintah Kota (Pemkot) Sungaipenuh tahun 2014 ini masih
membuka tes CPNS jalur umum. BKD Kota Sungaipenuh bahkan sudah
mengusulkan 1.136 orang formasi CPNS.

Sekretaris BKD Kota Sungaipenuh, Sutrisno mengatakan, jika formasi
CPNS yang diajukan disetujui Kemenpan dan BKN, maka tahun 2014 ini
Pemkot Sungaipenuh kembali membuka tes CPNS jalur umum. “Formasi yang kita ajukan 1.136, tapi belum disetujui,” ujarnya.
Formasi yang diajukan paling banyak adalah untuk tenaga teknis. “Guru
dan sarjana komputer juga masih kurang,” ungkapnya.
Pemkot Sungaipenuh masih membuka tes CPNS, karena masih kekurangan
pegawai. Saat ini rasio eselon IV dengan jumlah staf 1,7, sedangkan
idealnya 1 pejabat eselon IV dua orang staf. “Jadi, kita masih kekurangan, belanja pegawai kita juga masih rendah,” jelasnya.
Diperkirakan tes CPNS tahun 2014 ini dilaksanakan bulan Juni atau Juli
2014. Sementara sitem tes akan menggunakan sistem CAT atau komputer. Untuk itu pihaknya sudah mengganggarkan dana di APBD 2014 untuk tes CPNS dengan sistem CAT. Pihaknya akan menyewa komputer dengan pihak ketiga. “Servernya kita datangkan dari pusat,” ungkapnya.
Karena menggunakan sistem CAT pihaknya akan membatasi pelamar.
“Komputer yang disediakan 50 unit, jadi setiap hari ada 5 shift yang
ujian. Kalau pesertanya banyak, bisa lama ujiannya, makanya kita
batasi pesertanya,” tandasnya.
Sementara itu Kabupaten Kerinci tahun ini tidak menerima CPNS. Hal ini
dikarenakan BKD Kerinci tidak mengusulkan formasi CPNS untuk tahun 2014, bahkan anggaran untuk tes CPNS juga tidak dianggarkan di APBD
2014. “Kita tidak membuka lowongan CPNS tahun 2014,” ujar Sahril Hayadi, Peltu Kepala BKD Kerinci.

Untuk kabupaten Sarolangun sendiri seperti yang disampaikan Sekda Sarolangun, Thabroni Rozali, sampai saat ini masih menunggu keputusan Bupati.   “Kalau bupati bilang akan terima CPNS, yang kita terima, Jika bupati bilang tidak, terpaksa sarolangun tidak ada penerimaan CPNS tahun ini. Kita tunggu saja keputusan bupati,” kata Thabroni.
Thabroni mengatakan, untuk pelamar dan formasi juga belum bisa dijelaskan, karena sarolangun belum memastikan apakah akan menerima CPNS.

“Yang jelasnya kita masih kekuranngan pegawai,pegawai kita sekarang berkisar lima ribu,sedangkan kebutuhan kita hampir enam ribu lebih, sebab kebutuhan masih banyak, seperti kebutuhan guru guru dipedesaan, kita tunggu saja keputusan Bupati,” ungkap Thabroni.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar