Langsung ke konten utama

Tersedia 300 Lowongan CPNS untuk Penyandang Disabilitas

Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti menutup peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi khusus para penyandang disabilitas untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada tahun 2014 ini, pemerintah kembali membuka penerimaan CPNS khusus penyandang disabilitas dengan 300 lowongan.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) menambah jumlah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk penyandang cacat dengan penambahan 50 posisi baru dibanding tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, lowongan yang dibuka bagi penyandang disabilitas hanya sejumlah 250 posisi saja.

Seperti dijelaskan oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, penambahan ini bisa diberlakukan sebab mereka bisa ditempatkan di slot khusus. Misalnya untuk mengoperasikan komputer atau di posisi call center.“Supaya kita juga bisa melatih dioptimalkan kemampuannya. Minimal komputer kan di mana-mana ada,” kata dia. Peluang ini membuka kesempatan yang semakin luas bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS.

Pada CPNS 2014 ini, peluang terbanyak berasal dari guru dan tenaga kesehatan. Peluang bagi dokter spesialis juga dibuka untuk penempatan di Puskesmas daerah. Hal ini dilakukan guna mendorong program BPJS Kesehatan agar bisa berjalan maksimal. Pemerintah, kata Azwar, telah gelontorkan dana sekian triliun namun program BPJS belum optimal. “Tetapi tenaganya juga harus cukup. Kita imbangi, nanti kerjasama dengan Depkes daerah mana saja yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah berencana membuka sejumlah 3.000 lowongan untuk dokter. Azwar berharap jika nantinya tiap Puskesmas minimal memiliki satu dokter. Kalau tidak ada dokter, kata Azwar, namanya bukan Rumah Sakit.

Selain itu, pemerintah juga memiliki niatan untuk membuat system perekrutan sarjana pintar agar tidak “dibajak” negara lain. Akan ada proses perekrutan khusus yang mana akan dialokasikan ke LIPI dan BPPT. Perkrutan khusus ini juga diberlakukan untuk guru dan perawat di daerah seperti Papua dan Maluku.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar