Langsung ke konten utama

Tersedia 300 Lowongan CPNS untuk Penyandang Disabilitas

Menjadi penyandang disabilitas bukan berarti menutup peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah membuka seleksi khusus para penyandang disabilitas untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada tahun 2014 ini, pemerintah kembali membuka penerimaan CPNS khusus penyandang disabilitas dengan 300 lowongan.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) menambah jumlah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk penyandang cacat dengan penambahan 50 posisi baru dibanding tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, lowongan yang dibuka bagi penyandang disabilitas hanya sejumlah 250 posisi saja.

Seperti dijelaskan oleh Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, penambahan ini bisa diberlakukan sebab mereka bisa ditempatkan di slot khusus. Misalnya untuk mengoperasikan komputer atau di posisi call center.“Supaya kita juga bisa melatih dioptimalkan kemampuannya. Minimal komputer kan di mana-mana ada,” kata dia. Peluang ini membuka kesempatan yang semakin luas bagi penyandang disabilitas untuk menjadi PNS.

Pada CPNS 2014 ini, peluang terbanyak berasal dari guru dan tenaga kesehatan. Peluang bagi dokter spesialis juga dibuka untuk penempatan di Puskesmas daerah. Hal ini dilakukan guna mendorong program BPJS Kesehatan agar bisa berjalan maksimal. Pemerintah, kata Azwar, telah gelontorkan dana sekian triliun namun program BPJS belum optimal. “Tetapi tenaganya juga harus cukup. Kita imbangi, nanti kerjasama dengan Depkes daerah mana saja yang dibutuhkan,” lanjutnya.

Untuk merealisasikan hal itu, pemerintah berencana membuka sejumlah 3.000 lowongan untuk dokter. Azwar berharap jika nantinya tiap Puskesmas minimal memiliki satu dokter. Kalau tidak ada dokter, kata Azwar, namanya bukan Rumah Sakit.

Selain itu, pemerintah juga memiliki niatan untuk membuat system perekrutan sarjana pintar agar tidak “dibajak” negara lain. Akan ada proses perekrutan khusus yang mana akan dialokasikan ke LIPI dan BPPT. Perkrutan khusus ini juga diberlakukan untuk guru dan perawat di daerah seperti Papua dan Maluku.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …