Langsung ke konten utama

Tes CPNS NTB 2014 Pakai Sistem CAT

Para peminat CPNS di Busa Tenggara Barat (NTB) wajib mempelajari sistem tes model CAT. Pasalnya tes CPNS di NTB tahun 2014 ini dipastikan menggunakan sistem CAT sesuai keinginan Kepala BKD NTB.

Pemerintah memastikan tahun ini seleksi CPNS pelamar umum menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Berbeda dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) seperti seleksi tahun lalu, dengan sistem CAT, para pelamar akan langsung mengetahui nilai dan peringkat mereka, sesaat setelah tes dilakukan.

“Seluruh daerah tidak akan lagi menggunakan LJK seperti tahun lalu,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah NTB Haryadi Widyatmoko kepada wartawan, kemarin (20/6).

Haryadi mengatakan, seluruh badan kepegawaian daerah telah menerima surat edaran dari Kementerian PAN-RB, terkait penggunaan sistem CAT dalam seleksi CPNS umum 2014. Pengecualian hanya diberikan pada daerah di mana komputer memang tak tersedia sama sekali.

Terpisah, Sekretaris BKD NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, NTB tidak termasuk dalam daerah yang akan mendapat pengecualian. Sebab, fasilitas dan sumber daya di daerah ini dinilai Kementerian PAN-RB sangat memadai untuk penerapan sistem CAT.

Dalam surat edaran Kementerian PAN-RB, kata Masyhuri ditegaskan, bagi daerah yang tak menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS tahun ini, maka kuota CPNS pelamar umum daerah bersangkutan akan dicabut kembali oleh Kementerian PAN. “Jadi kita tidak memiliki pertimbangan lain kecuali menerapkan sistem CAT ini,” ucap Masyhuri.

Dia juga mengungkapkan, BKD NTB telah menyurati seluruh BKD kabupaten/kota untuk mengambil langkah antisipasi terkait pemberlakuan seleksi dengan sistem CAT. Kendati pun, belum diketahui mana kabupaten/kota yang akan mendapat kuota CPNS tahun ini.

BKD NTB sendiri kata Masyhuri, baru dalam APBD Perubahan 2014 ini akan menyiapkan anggaran untuk pengadaan fasilitas CAT. APBD perubahan itu akan dibahas DPRD NTB pada Juni hingga Juli mendatang. Rencananya akan disiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk menyiapkan 100 unit fasilitas CAT.

Sementara itu, untuk kebutuhan seleksi CPNS 2014, kemungkinan nantinya BKD akan menyewa fasilitas laboratorium komputer yang ada di seluruh NTB. Kemen PAN-RB sejauh ini telah menjalin kesepahaman untuk menggunakan fasilitas laboratorium komputer milik 97 perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud, termasuk Universitas Mataram di NTB.

Termasuk juga akan digunakan fasilitas laboratorium komputer yang digunakan untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) yang kini tersebar di 2.232 sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jika masih tak memadai, penyewaan juga memungkinkan dilakukan pada laboratorium milik perguruan tinggi swasta.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …