Langsung ke konten utama

FAS Serukan Pemerintah Buka Formasi CPNS Guru

Salah satu permasalahan yang diangkat Forum Anak Sikka (FAS) saat bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sikka, Rabu (23/7/2014) adalah masalah kekurangan guru di Sikka.

Anak perwakilan dari 21 Kecamatan di Sikka itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD SIkka, Drs. Alex Longginus, Felix Wodon dan bebreapa anggota DPRD SIkka. Anak Sikka datang bersama dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dr. Dely Pasande dan Ibu Pembina Anak Sikka, Ibu Fitri bersama dengan PLAN Sikka.

Di hadapan wakil rakyat ini, mereka mengungkapkan apa yang mereka alami dan saksikan di sekolah-sekolah di mana seorang guru merangkap dua sampai tiga mata pelajaran di kelas.  

Atas dasar itu, anak-anak Sikka pun merekomendasikan kepada DPRD Sikka agar pemerintah membuka lebih banyak lagi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru di Sikka.

Menurut FAS, menurunnya mutu pendidikan anak sekolah di Sikka salah satu penyebabnya karena kekurangan guru serta tidak meratanya distribusi tenaga pendidik ke sekolah-sekolah di Sikka.

Tidak hanya itu, anak-anak SIkka pada moment puncak Hari Anak Nasional (HAN) ke-30 itu pun menyuarakan agar pemerintah serius mengurus anak-anak putus sekolah di Sikka.

Mereka yang putus sekolah, direkomendasikan oleh FAS agar mendapatkan pelatihan khusus dalam hal keterampilan dan diupayakan menyelesaikan pendidikan mereka sampai ke paket C.

Mereka juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Terhadap berbagai masukan dan rekomendasi itu, pimpinan siding, Drs. Alex Longginus meminta anak-anak SIkka untuk merumuskan kebutuhan konkrit anak-anak yang perlu didukung pengganggarannya oleh pemerintah.

Sedangkan terkait pendampingan dan sosialisasi kekerasan terhadap anak, Alex Longginus mendorong anak-anak untuk merencanakan kegiatan yang lahir dari kreativitas anak-anak Sikka.

Disaksikan Pos Kupang, anak-anak Sikka yang selama berada di bawah pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bermitra dengan PLAN SIkka tampak antusias ketika berbicara dengan anggota DPRD Sikka.

Di akhir pertemuan singkat itu, seluruh anak-anak yang tergabung di dalam Forum Anak Sikka berpose bersama dengan anggota DPRD SIkka.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …