Langsung ke konten utama

Formasi CPNS Guru tak Sesuai Harapan

Meski jumlah untuk tenaga pendidik seperti guru dalam rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2014 mendominasi, namun hal itu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, alokasi biaya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru wiyata maupun honorer masih minim.

Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, setiap bulan, jumlah guru yang purna tugas mencapai 15 orang.  Jika tidak ditambah dari guru non CPNS, jumlah guru yang ada kurang optimal.

Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono MPd menyadari, pemkab melalui bupati sudah berupaya mengusulkan dan memperjuangkannya. Hanya saja pemerintah pusat masih memiliki pertimbangan lain.

“Jika seperti ini, maka formasi guru akan selalu minim. Namun bukan berarti harus meminta guru ribuan dalam sekali rekrutmen. Pemerintah pusat harus menyadari jika kekurangan guru di daerah harus dilengkapi dari non CPNS yang dibiayai dana BOS dengan batasan maksimal 20 persen dan itu masih kurang,” paparnya.

Pihaknya bersama rekan seperjuangan di PGRI berupaya memperjuangkan agar alokasi dana BOS yang untuk guru honorer maupun wiyata bisa lebih besar. Karena sangat disadari jika larangan mengangkat tenaga honorer berlawanan dengan kebijakan dana maksimal dari BOS 20 persen yang untuk honor guru non CPNS di sekolah-sekolah.

Kabid Pendidian Dasar Dindik Purbalingga ini juga mengaku saat ini Purbalingga masih kekurangan guru total di atas 1.000 orang. Jika dipenuhi secara bertahap melalui rekrutmen CPNS umum, minimal setiap tahun seharusnya bisa mencapai 100 orang. Jika tidak mencapai 100, diharapkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

“Waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan kekurangan guru itu jelas panjang. Namun kami yakin dengan upaya optimal memacu kinerja guru yang ada, pendidikan tidak akan tertinggal. Tentunya dengan tetap memperjuangkan alokasi honor untuk guru non CPNS itu,” tambahnya.

Ia juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan rasio guru dengan siswa saja. Karena di setiap wilayah berbeda dan kondisinya tidak bisa disamaratakan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar