Langsung ke konten utama

Formasi CPNS Guru tak Sesuai Harapan

Meski jumlah untuk tenaga pendidik seperti guru dalam rekrutmen CPNS formasi umum tahun 2014 mendominasi, namun hal itu masih jauh dari harapan. Di sisi lain, alokasi biaya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru wiyata maupun honorer masih minim.

Data dari PGRI Kabupaten Purbalingga, setiap bulan, jumlah guru yang purna tugas mencapai 15 orang.  Jika tidak ditambah dari guru non CPNS, jumlah guru yang ada kurang optimal.

Ketua PGRI Purbalingga, Sarjono MPd menyadari, pemkab melalui bupati sudah berupaya mengusulkan dan memperjuangkannya. Hanya saja pemerintah pusat masih memiliki pertimbangan lain.

“Jika seperti ini, maka formasi guru akan selalu minim. Namun bukan berarti harus meminta guru ribuan dalam sekali rekrutmen. Pemerintah pusat harus menyadari jika kekurangan guru di daerah harus dilengkapi dari non CPNS yang dibiayai dana BOS dengan batasan maksimal 20 persen dan itu masih kurang,” paparnya.

Pihaknya bersama rekan seperjuangan di PGRI berupaya memperjuangkan agar alokasi dana BOS yang untuk guru honorer maupun wiyata bisa lebih besar. Karena sangat disadari jika larangan mengangkat tenaga honorer berlawanan dengan kebijakan dana maksimal dari BOS 20 persen yang untuk honor guru non CPNS di sekolah-sekolah.

Kabid Pendidian Dasar Dindik Purbalingga ini juga mengaku saat ini Purbalingga masih kekurangan guru total di atas 1.000 orang. Jika dipenuhi secara bertahap melalui rekrutmen CPNS umum, minimal setiap tahun seharusnya bisa mencapai 100 orang. Jika tidak mencapai 100, diharapkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

“Waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan kekurangan guru itu jelas panjang. Namun kami yakin dengan upaya optimal memacu kinerja guru yang ada, pendidikan tidak akan tertinggal. Tentunya dengan tetap memperjuangkan alokasi honor untuk guru non CPNS itu,” tambahnya.

Ia juga berharap, pemerintah pusat tidak hanya mempertimbangkan rasio guru dengan siswa saja. Karena di setiap wilayah berbeda dan kondisinya tidak bisa disamaratakan, terutama di tingkat sekolah dasar.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …