Langsung ke konten utama

Lowongan CPNS Kemenkeu 2014 Terbanyak Untuk Pajak dan Bea Cukai

Bagi Anda yang berkeinginan mendaftar CPNS di Kementerian Keuangan persiapkan diri sejak sekarang. Kabar yang kami dapatkan, Kemenkeu merupakan kementerian yang mendapat alokasi Lowongan CPNS paling banyak. Kebanyakan nantinya akan dipekerjakan di bidang CPNS Pajak dan Bea Cukai. Sebelumnya perlu diketahui bahwa jadwal pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 mundur yang sebelumnya direncanakan bulan Juni menjadi minggu ke-3 dan ke-4 Juli 2014.

Rencananya akan dibuka 100.000 lowongan, yang meliputi 60.000 lowongan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 40.000 lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Khusus untuk lowongan 60.000 PNS, paling besar porsinya yang dibuka untuk mengisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Alasannya karena ada kebutuhan penambahan yang besar untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kemenkeu masih yang paling besar, mungkin sekitar 5000 lah,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Abubakar di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Jumat (20/6)

Untuk kementerian lainnya yang mendapatkan kuota yang besar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan kebutuhan penerimaan dosen dan guru. “Kemendikbud kan juga buat kebutuhan dosen-dosen,” sebutnya.

Selain itu, kementerian yang cukup banyak membuka lowongan yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kementerian Agama, Kemenkum dan HAM juga banyak. Ya mereka di atas 1000-lah, BPN juga,” pungkasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar