Langsung ke konten utama

Negara Hancur Jika Aparat Tak Punya Idealisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sebuah negara akan menjadi baik jika aparatur pemerintahannya baik. Hal ini disampaikan SBY saat upacara pelantikan pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXI di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin, 16 Juni 2014.

“Sebaliknya negara akan jatuh ke lembah sejarah jika aparatur pemerintahannya tidak memiliki idealisme dan integritas untuk membangun serta memajukan bangsanya,” kata SBY. Karena itu, SBY berharap para pamong praja muda memberikan kerja dan pengabdian terbaik dalam berkarier di jajaran pemerintahan.

“Di pundak kalian tergantung harapan rakyat akan hadirnya sosok aparatur pemerintah yang jujur, amanah, profesional, dan berwibawa,” ujar mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini.

SBY mengatakan sejak 1998 Indonesia mengalami perubahan melalui era Reformasi yang membawa masyarakat menjadi semakin kritis dan terbuka. “Menghadapi semuanya itu, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus terus memperbaiki diri,” ujarnya di hadapan para pamong praja muda.

Selain itu, SBY menambahkan, aparat pemerintahan juga harus memperbaiki tata cara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka bekerja sungguh-sungguh dalam melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik.

Menurut dia, prinsip paling utama yang mesti dipegang teguh aparat pemerintahan adalah setiap kebijakan yang ditempuh harus mempertimbangkan asas manfaat bagi kepentingan rakyat. “Kita dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana, bersedia mendengar, dan bersedia untuk berdialog dengan hati terbuka.”

SBY mengatakan ketika ada kebijakan yang sifatnya kompleks dan terkait dengan kepentingan masyarakat luas, maka aparat pemerintahan mesti melakukan sosialisasi terlebih dulu agar masyarakat mengerti seluk-beluk kebijakan yang ingin diterapkan.

“Jika hal-hal yang saya kemukakan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, saya yakin kita akan mempunyai jajaran aparatur pemerintahan dengan birokrasi yang andal,” ucapnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar