Langsung ke konten utama

Pemberkasan Honorer K2 jadi CPNS di Bombana Tertunda

Pemkab Bombana belum memutuskan jumlah honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat menjadi CPNS. Sejak 356 nama-nama honorer di otorita pemekaran Kabupaten Buton itu diluluskan BKN karena memenuhi passing grade saat seleksi CPNS 2013 lalu, Pemkab Bombana hanya berkutat pada proses verifikasi SK.

Sudah tiga kali Pemkab Bombana melaksanakan verifikasi. Pertama dilakukan Maret lalu, ketika 356 honorer tersebut memasukkan berkas. Tidak main-main, untuk mengecek keaslian administrasi ratusan honorer itu, Pemkab Bombana membentuk tim teknis beranggotakan BKD, inspektorat dan bagian hukum.

Namun selama berhari-hari bekerja, tim verifikasi yang diketuai Asisten III, Sukarnaeni ini, tidak berani bersikap, apalagi memutuskan palsu atau asli SK yang dilampirkan honorer di dalam berkasnya. Tak ingin ambil resiko, tim verifikasi kembali menyerahkan tanggung jawab verifikasi di Inspektorat Bombana. Namun hasilnya tetap sama.

Berbulan-bulan bolak balik di semua dinas dan kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, inspektorat belum berani mengumumkan berapa honorer K2 yang benar-benar mengantongi SK 2005.

Karena tidak ada yang berani memutuskan, hasil verifikasi inspektorat ini kembali dilempar di masing-masing SKPD yang diklaim menjadi tempat honor 356 honorer itu. Akibat belum adanya kejelasan berapa honorer yang memiliki SK 2005 dan siapa honorer yang siluman, maka berdampak pada tertundanya proses pemberkasan honorer K2 yang lulus menjadi CPNS.

“Sudah tiga kali diverifikasi, tapi tidak ada peningkatan. Seharusnya Pemda harus berani menyimpulkan siapa honorer siluman dan siapa yang asli. Jika terus berkutak diverifikasi maka salah satu dampaknya adalah pemberkasan yang tertunda,” kesal salah seorang honorer K2 yang lulus seleksi dari formasi yang sama 2013 lalu.

Honorer yang mengklaim memegang SK asli 2005 ini menduga, proses verifikasi berulang yang dipertontonkan Pemkab Bombana ini akibat adanya pejabat-pejabat di wilayah tersebut yang enggan menandatangani sejumlah yang surat keputusan (SK) masa kerja yang dinilai masih bermasalah.

Selain itu, telatnya pemberkasan tersebut diduga terkait pemalsuan SK masa kerja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sehingga Pemkab Bombana harus hati-hati dalam memutuskan SK bermasalah atau tidak.

Kepala BKD Bombana Man Arfa, mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan berapa honorer siluman dan berapa honorer asli 2005 yang dinyatakan lulus CPNS 2013 lalu.

“Masih dalam proses verifikasi kembali,” katanya. Apa tidak terlambat? Mantan kepala Dispenda ini mengatakan, jika dari waktu verifikasi yang sudah berbulan-bulan, memang agak terlambat. Namun hal ini tidak masalah, karena proses verifikasi masih terus diperpanjang hingga akhir Juli nanti.

“Tunggu saja hasilnya, akan diumumkan nanti,” ungkapnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar