Langsung ke konten utama

Pemprov Tunggu Surat Resmi tentang Jatah Formasi CPNS 2014

Pemerintah Provinsi Riau merespon positif kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan kesempatan daerah melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hanya saja, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait usulan formasi yang disampaikan ke daerah.

“Kita juga masih menunggu informasi resminya. Sampai saat ini memang belum kita terima,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, M Guntur kepada Riau Pos (Grup JPNN), Kamis (19/6) di Pekanbaru.
Kendati demikian, Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau itu mengaku sudah mendapat informasi lisan dari Pemerintah Pusat. Namun, untuk kepastiannya tentu menunggu surat resmi, sebagai jawaban dan persetujuan terhadap usulan formasi CPNS yang telah diajukan beberapa waktu lalu.

“Ya saya fikir untuk pengajuan perekrutan CPNS memang diakomodir pusat, tapi untuk jumlah formasinya yang belum dapat dipastikan. Bisa saja seperti formasi yang kita ajukan atau bisa saja berkurang,” ulas Mantan Plt Kepala Biro Humas Setdaprov Riau itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi tidak menerima usulan formasi CPNS 141 pemerintah daerah. Rinciannya, enam instansi provinsi, 106 kabupaten dan 29 instansi kota. Sementara Provinsi Riau termasuk yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat.
Untuk formasi CPNS 2014, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan 1.100 formasi. Usulan tersebut terdiri dari 19 formasi untuk tenaga pendidikan, 489 tenaga kesehatan dan 592 untuk teknis.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar