Langsung ke konten utama

Pendaftaran CPNS Mundur Sampai 29 Agustus 2014

Pendaftaran CPNS 2014 direncanakan akan dilakukan pada minggu ke 3 bulan juli ini, Namun dari berita terbaru yang didapatkan pendaftaran calon pegawai negri sipil ini diundur sampai tanggal 29 Agustus 2014, Alasan mundurnya pendaftaran ini karena data tambahan formasi CPNS masing-masing instansi belum lengkap.

Untuk para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik pusat maupun daerah diminta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk segera menyampaikan rincian usulan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN), terutama PNS, paling lambat 24 Juli 2014

“Rincian itu diperlukan agar persetujuan dari Menteri bisa dilaksanakan sesuai jadwal,” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan dan RB, Setiawan Wangsaatmadja, dalam siaran pers. Jika jadwal itu bisa ditepati, instansi yang membuka lowongan CPNS bisa mulai membuka pengumuman antara tanggal 11 dan 24 Agustus 2014. Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran online di http://panselnas.menpan.go.id pada tanggal 25-29 Agustus 2014.

Sementara itu, pelaksanaan seleksi tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang akan dilakukan pada 1 September 2014 sampai selesai. Lamanya pelaksanaan tergantung jumlah pelamar dan kapasitas computer assisted test (CAT). Setelahnya, instansi wajib mengumumkan peserta yang lulus melalui media online atau cetak. Namun, jadwal ini masih bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu.

Semoga pendaftaran CPNS 2014 ini tidak akan mundur lagi dari jadwal yang sudah ditempatkan yakni pada tanggal 29 Agustus 2014 ini.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

PNS Kementerian Tertekan Praktik Kongkalikong

Sekretaris Kabinet Dipo Alam membeberkan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang tertekan oleh praktik kongkalingkong antara oknum DPR dengan oknum di beberapa kementerian. Laporan itu sudah diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu berdasarkan laporan dari para PNS. Sehingga, lanjut Dipo jika ada pihak yang menganggap laporan itu bernuansa kongkalingkong itu merupakan fitnah, bisa segera meminta klarifikasi ke KPK.“Kalau ada yang sebut itu fitnah atau segala macam memang kita lihat secara tertulis, begitu juga dengan kementrian dan mentri bersama-sama klarifikasi di KPK,” jelasnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.Dikatakan Dipo, langkahnya bertujuan untuk kebangkitan PNS yang selama ini mereka merasa tertekan oleh beberapa oknum di DPR dan kementriannya sediri.“Melalui staf khususnya ini momentumnya ada dan sudah cukup bagus ada keberanian PNS melaporkan,” simpulnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung menantang Di…