Langsung ke konten utama

Soal Lowongan CPNS, Pemkot Solo Tunggu Instruksi Kemenpan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solo belum bisa memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai Lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014. Pasalnya, sampai saat ini belum ada instruksi yang jelas mengenai waktu pembukaan lowongan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala BKD Solo Hari Prihatno menyebutkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut mengenai pembukaan Lowongan CPNS tersebut. Menurutnya, dari kabar yang berembus sebelumnya, lowongan CPNS bakal dibuka pada akhir Juli. Akan tetapi, sampai pertengahan Juli belum ada instruksi yang diberikan oleh Kemenpan RB.

Ia mengatakan, Kemenpan RB hanya meminta BKD Solo untuk menyusun formasi CPNS yang dibutuhkan. Formasi itu dibatasi sebanyak 56, dari total kebutuhan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solo sekitar 1.000 pegawai. “Kita hanya baru disuruh menyusun formasi saja sebanyak 56 pos, belum ada instruksi lain, sehingga kita tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat,” ucapnya.

Hari menjelaskan, untuk masalah teknis yang lain, sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masalah teknis yang dimaksud di antaranya adalah lokasi tes, infrastruktur, serta soal berbasis komputer yang dipakai untuk proses rekrutmen. “Kita tinggal menunggu kepastian saja. Untuk komputer dan lokasi sudah disiapkan, kemungkinan untuk wilayah Solo dan sekitarnya akan dipusatkan di satu lokasi,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai BKD Solo Lisino Soares mengatakan, dari 56 formasi yang dibuka itu sebagian besar adalah tenaga teknis. Menurutnya, Pemerintah Kota Solo memang kekurangan tenaga teknis yang cukup banyak. “Mayoritas tenaga teknis, namun ada juga tenaga-tenaga yang lain yang kita butuhkan, untuk jumlah masing-masing berapa nanti bisa dilihat,” jelasnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …