Langsung ke konten utama

Tes CPNS Wajib Gunakan CAT

Pemerintah menekankan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus menggunakan computer assisted test (CAT). Pemerintah mengancam tidak memberi formasi jika ada kementerian, lembaga dan daerah yang tidak siap memakai CAT.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk menciptakan transparansi dan obyektivitas dalam seleksi CPNS, pemerintah mengambil kebijakan, seluruh instansi pemerintah yang melakukan seleksi PNS tahun 2014 wajib menerapkan sistem CAT dalam tes kompetensi dasar (TKD).

Hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari sekitar 84 instansi yang mengimplementasikan metode tersebut.

“Sistem CAT ternyata sangat baik, mudah, simpel, tidak ribet, sangat transparan, objektif sehingga dapat mencegah KKN. Selesai mengerjakan soal, peserta langsung tahu hasilnya,” kata Azwar Abubakar ketika menerima Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto, di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Azwar mengatakan, Kemen PANRB pun mengambil langkah untuk tidak memberikan alokasi tambahan formasi CPNS, bagi instansi pemerintah yang tidak mau atau belum siap menerapkan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

Tidak ada alasan lagi, kementerian atau lembaga maupun pemda untuk tidak menerapkan sistem CAT. CAT merupakan metode tes dengan bantuan komputer, yang sejak beberapa tahun lalu dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

CAT sebenarnya bukan saja untuk tes kompetensi dasar (TKD) CPNS, tetapi juga diterapkan untuk ujian-ujian lain, seperti ujian kenaikan pangkat bagi PNS dan lain-lain. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini memiliki fasilitas CAT di 12 Kantor Regional dan Kantor Pusat.

Selain menggunakan fasilitas milik BKN, CAT juga akan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga akan dilaksanakan di 2.304 titik lokasi.

Pelaksanaan CAT akan menggunakan infrastruktur Uji Kompetensi Guru (UKG), laboratorium di sekolah-sekolah, dan laboratorium Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Azwar mengatakan, dengan CAT peserta dapat membandingkan dengan passing grade (ambang batas) kelulusan, apakah memenuhi atau tidak. Di sini bukan hanya jumlah akumulasi nilai, tetapi masing-masing kelompok soal harus terpenuhi.

Meski jumlah keseluruhannya tinggi, tetapi kalau ada salah satu kelompok soal yang nilainya di bawah passing grade, maka dia tidak lulus. Sejak diterapkannya passing grade pada seleksi CPNS tahun 2012, kenyataan seperti itu banyak terjadi.

“Banyak peserta yang mengklaim lulus, karena jumlah nilainya tinggi. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata ada salah satu kelompok soal yang skornya di bawah passing grade,” ujarnya.

Mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini menuturkan, penerapan sistem CAT juga menciptakan efisiensi yang cukup signifikan, antara lain biaya terkait pencetakan lembar soal maupun jawaban. Penghematannya sekitar 15 ton kertas.

Belum lagi biaya pengawas tes, distribusi soal ke daerah-daerah, biaya koreksi yang membutuhkan waktu lama dan lain-lain. Di sisi lain, hal itu juga dinilai rawan kebocoran dan membuka peluang terjadinya KKN. Hal seperti itu dapat dihindari dengan penerapan sistem CAT.

Dalam pelaksanaannya, tes kompetensi dasar CPNS menggunakan soal yang dibuat oleh konsorsium 17 perguruan tinggi negeri. Soal dibuat dengan varian sebanyak-banyaknya, sehingga masing-masing peserta tes mengerjakan soal yang berbeda.

“Antara meja satu dengan lainnya dipastikan tidak sama, sehingga tidak mungkin terjadi saling contek,” tuturnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Perangkat Desa Bakal Jadi Pegawai PNS

Rancangan Undang-undang (RUU) Desa mulai dibahas di parlemen. Partai Amanat Nasional (PAN) getol mendukung perangkat desa untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) secara bertahap. Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, dukungan tersebut merupakan sikap resmi partainya yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) milik PAN. “Kami berharap, fraksi lain bersikap sama,” ujar dia kemarinMenurut Taufik, sikap partainya itu selaras dengan harapan sebagian besar perangkat desa yang kerap disampaikan selama ini. “Kami harap, perdebatan awal yang alot di DPR dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, perangkat desa tak perlu berdemo lagi ke DPR untuk menuntut kesejahteraan mereka,” tegas wakil ketua DPR tersebut.Taufik mengatakan, usul pengangkatan perangkat secara bertahap itu dilontarkan setelah berdialog dengan para perangkat desa. Menurut dia, dalam menyampaikan tuntutan, mereka bisa bersikap realistis. Kalaupun tidak siap, kata Taufik, mereka siap dengan adanya pen…

Pengurusan NIP CPNS dari Honorer Molor

Pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari saringan tenaga honorer kategori 2 (K-2) tidak berjalan mulus. Sejauh ini baru 35 persen dari total honorer K-2 yang lulus ujian. Alhasil, banyak daerah minta waktu tambahan mengurus NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyebutkan, tenaga honorer K-2 yang mengikuti ujian berjumlah 608.814 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 209.719 orang dinyatakan lulus Posisi pada akhir Juni lalu, NIP yang keluar baru 25 persen atau sekitar 52.429 NIP.“Sekarang sudah 35 persen NIP yang dikeluarkan BKN,” kata Kepal Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak kemarin. Dengan posisi 35 persen itu, berarti CPNS dari kelompok honorer K-2 yang sudah memiliki NIP sekitar 73.400 orang.Tumpak mengakui pengurusan NIP bagi para CPNS yang asalnya tenaga honorer K-2 sangat lama. “Kita bahkan sampai perpanjang tiga kali,” katanya.Perpanjangan pengurusan NIP …