Langsung ke konten utama

Tes CPNS Wajib Gunakan CAT

Pemerintah menekankan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus menggunakan computer assisted test (CAT). Pemerintah mengancam tidak memberi formasi jika ada kementerian, lembaga dan daerah yang tidak siap memakai CAT.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk menciptakan transparansi dan obyektivitas dalam seleksi CPNS, pemerintah mengambil kebijakan, seluruh instansi pemerintah yang melakukan seleksi PNS tahun 2014 wajib menerapkan sistem CAT dalam tes kompetensi dasar (TKD).

Hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari sekitar 84 instansi yang mengimplementasikan metode tersebut.

“Sistem CAT ternyata sangat baik, mudah, simpel, tidak ribet, sangat transparan, objektif sehingga dapat mencegah KKN. Selesai mengerjakan soal, peserta langsung tahu hasilnya,” kata Azwar Abubakar ketika menerima Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto, di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Azwar mengatakan, Kemen PANRB pun mengambil langkah untuk tidak memberikan alokasi tambahan formasi CPNS, bagi instansi pemerintah yang tidak mau atau belum siap menerapkan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

Tidak ada alasan lagi, kementerian atau lembaga maupun pemda untuk tidak menerapkan sistem CAT. CAT merupakan metode tes dengan bantuan komputer, yang sejak beberapa tahun lalu dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

CAT sebenarnya bukan saja untuk tes kompetensi dasar (TKD) CPNS, tetapi juga diterapkan untuk ujian-ujian lain, seperti ujian kenaikan pangkat bagi PNS dan lain-lain. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini memiliki fasilitas CAT di 12 Kantor Regional dan Kantor Pusat.

Selain menggunakan fasilitas milik BKN, CAT juga akan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga akan dilaksanakan di 2.304 titik lokasi.

Pelaksanaan CAT akan menggunakan infrastruktur Uji Kompetensi Guru (UKG), laboratorium di sekolah-sekolah, dan laboratorium Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Azwar mengatakan, dengan CAT peserta dapat membandingkan dengan passing grade (ambang batas) kelulusan, apakah memenuhi atau tidak. Di sini bukan hanya jumlah akumulasi nilai, tetapi masing-masing kelompok soal harus terpenuhi.

Meski jumlah keseluruhannya tinggi, tetapi kalau ada salah satu kelompok soal yang nilainya di bawah passing grade, maka dia tidak lulus. Sejak diterapkannya passing grade pada seleksi CPNS tahun 2012, kenyataan seperti itu banyak terjadi.

“Banyak peserta yang mengklaim lulus, karena jumlah nilainya tinggi. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata ada salah satu kelompok soal yang skornya di bawah passing grade,” ujarnya.

Mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini menuturkan, penerapan sistem CAT juga menciptakan efisiensi yang cukup signifikan, antara lain biaya terkait pencetakan lembar soal maupun jawaban. Penghematannya sekitar 15 ton kertas.

Belum lagi biaya pengawas tes, distribusi soal ke daerah-daerah, biaya koreksi yang membutuhkan waktu lama dan lain-lain. Di sisi lain, hal itu juga dinilai rawan kebocoran dan membuka peluang terjadinya KKN. Hal seperti itu dapat dihindari dengan penerapan sistem CAT.

Dalam pelaksanaannya, tes kompetensi dasar CPNS menggunakan soal yang dibuat oleh konsorsium 17 perguruan tinggi negeri. Soal dibuat dengan varian sebanyak-banyaknya, sehingga masing-masing peserta tes mengerjakan soal yang berbeda.

“Antara meja satu dengan lainnya dipastikan tidak sama, sehingga tidak mungkin terjadi saling contek,” tuturnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Belum Perlu Merekrut PNS

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang diresmikan sebagai daerah otonom baru sebagai pemekaran wilayah Kalimantan Timur belum memerlukan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Kepala Bagian Humas Pemkab Nunukan, Kaltim, Hasan Basri optimistis, Kaltara belum perlu merekrut PNS. “Pejabat Kaltara bisa diambilkan dari lima kabupaten yang tergabung di Kaltara,” papar Hasan. Menyinggung pernyataan Mendagri bahwa daerah otonom baru tidak perlu merekrut PNS, Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutarakan, sesuai ketentuan provinsi baru belum dibolehkan merekrut pegawai. “PNS-nya nanti direkrut dari PNS provinsi induk dan kabupaten/kota di Kaltim, khususnya dari Kaltara,” ujar Irianto. Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meresmikan 11 daerah otonom baru, termasuk Kaltara. Selain Kaltara, daerah otonm baru di kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Ada lima kabupaten dan satu kota di Kaltim yang bergabung ke Kaltara, yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Kota…

Honorer K2 Pemkot Jayapura yang Lulus sebanyak 1000 Orang

Pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori  2 (K2) untuk Kota Jayapura bakal segera diumumkan mengingat usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura soal penambahan kuota yang diterima oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah diakomodir  oleh KemenPAN-RB.
Menurut Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM  mengatakan, dari 1419 yang mengikuti seleksi K2, yang diterima adalah 883 orang, tapi setelah dirinya bertemu langsung dengan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar untuk meminta menambah kuota  K2 yang lulus akhirnya disetujui menteri sendiri setelah mengkaji hal tersebut dengan berbagai pertimbangan.
“Ini merupakan angin segar bagi mereka yang telah mengikuti tes K2 karena dari 883 orang yang diterima bakal bertambah hingga 1000 orang, tapi kita tidak tahu apakah tambahan itu untuk orang Port Numbay atau tidak karena penyerahan resmi nanti  berbarengan dengan kabupaten/kota lainnya. Menteri akan menyerahka…

Sumsel Paling Banyak Dapatkan Tambahan Pegawai

Dari 123 pemda yang mendapatkan formasi aparatur sipil negara (ASN), Sumatera Selatan (Sumsel) paling banyak mendapatkan tambahan pegawai. Dari 18 pemda yang dimilikinya, hanya satu tidak diberikan formasi. Sedangkan Sumatera Barat (Sumbar), dari 20 pemda, hanya tiga tidak mendapatkan formasi.Kepala Biro Hukum, Komunikasi Informasi Publik (KIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, hampir seluruh pemda di Sumsel dan Sumbar mendapatkan formasi karena belanja pegawainya masih di bawah 50 persen.Selain itu, banyak yang merupakan daerah pemekaran. “Memang banyak pemda di Sumbar dan Sumsel yang dapat formasi. Namun dari jumlahnya dibatasi karena kuota nasional juga hanya 100 ribu orang,” kata Herman yang dihubungi.Adapun 17 pemda di Sumbar yang mendapat formasi CPNS adalah Pemprov Sumbar, Kab Agam, Kab Pasaman, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab Tanah Datar, Kab Kep Mentawai, Kab Dharmasraya, Kab P…