Langsung ke konten utama

Tes CPNS Wajib Gunakan CAT

Pemerintah menekankan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus menggunakan computer assisted test (CAT). Pemerintah mengancam tidak memberi formasi jika ada kementerian, lembaga dan daerah yang tidak siap memakai CAT.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, untuk menciptakan transparansi dan obyektivitas dalam seleksi CPNS, pemerintah mengambil kebijakan, seluruh instansi pemerintah yang melakukan seleksi PNS tahun 2014 wajib menerapkan sistem CAT dalam tes kompetensi dasar (TKD).

Hal itu dilakukan berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari sekitar 84 instansi yang mengimplementasikan metode tersebut.

“Sistem CAT ternyata sangat baik, mudah, simpel, tidak ribet, sangat transparan, objektif sehingga dapat mencegah KKN. Selesai mengerjakan soal, peserta langsung tahu hasilnya,” kata Azwar Abubakar ketika menerima Pemimpin Redaksi KORAN SINDO Pung Purwanto, di ruang kerjanya, di Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Azwar mengatakan, Kemen PANRB pun mengambil langkah untuk tidak memberikan alokasi tambahan formasi CPNS, bagi instansi pemerintah yang tidak mau atau belum siap menerapkan sistem CAT dalam seleksi CPNS.

Tidak ada alasan lagi, kementerian atau lembaga maupun pemda untuk tidak menerapkan sistem CAT. CAT merupakan metode tes dengan bantuan komputer, yang sejak beberapa tahun lalu dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

CAT sebenarnya bukan saja untuk tes kompetensi dasar (TKD) CPNS, tetapi juga diterapkan untuk ujian-ujian lain, seperti ujian kenaikan pangkat bagi PNS dan lain-lain. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ini memiliki fasilitas CAT di 12 Kantor Regional dan Kantor Pusat.

Selain menggunakan fasilitas milik BKN, CAT juga akan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga akan dilaksanakan di 2.304 titik lokasi.

Pelaksanaan CAT akan menggunakan infrastruktur Uji Kompetensi Guru (UKG), laboratorium di sekolah-sekolah, dan laboratorium Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Azwar mengatakan, dengan CAT peserta dapat membandingkan dengan passing grade (ambang batas) kelulusan, apakah memenuhi atau tidak. Di sini bukan hanya jumlah akumulasi nilai, tetapi masing-masing kelompok soal harus terpenuhi.

Meski jumlah keseluruhannya tinggi, tetapi kalau ada salah satu kelompok soal yang nilainya di bawah passing grade, maka dia tidak lulus. Sejak diterapkannya passing grade pada seleksi CPNS tahun 2012, kenyataan seperti itu banyak terjadi.

“Banyak peserta yang mengklaim lulus, karena jumlah nilainya tinggi. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata ada salah satu kelompok soal yang skornya di bawah passing grade,” ujarnya.

Mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini menuturkan, penerapan sistem CAT juga menciptakan efisiensi yang cukup signifikan, antara lain biaya terkait pencetakan lembar soal maupun jawaban. Penghematannya sekitar 15 ton kertas.

Belum lagi biaya pengawas tes, distribusi soal ke daerah-daerah, biaya koreksi yang membutuhkan waktu lama dan lain-lain. Di sisi lain, hal itu juga dinilai rawan kebocoran dan membuka peluang terjadinya KKN. Hal seperti itu dapat dihindari dengan penerapan sistem CAT.

Dalam pelaksanaannya, tes kompetensi dasar CPNS menggunakan soal yang dibuat oleh konsorsium 17 perguruan tinggi negeri. Soal dibuat dengan varian sebanyak-banyaknya, sehingga masing-masing peserta tes mengerjakan soal yang berbeda.

“Antara meja satu dengan lainnya dipastikan tidak sama, sehingga tidak mungkin terjadi saling contek,” tuturnya.

Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jadwal Tes CPNS 2013 Bakal Terganggu

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir. Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli depan. “Memang benar posisinya sampai sekarang masih diblokir. Tidak hanya untuk yang K2 tetapi juga pelamar umum,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB Muhammad Imanuddin. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR. Imanuddin mengatakan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu Anggarkan Biaya Tes CPNS Daerah Rp 500 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan anggaran Rp 500 juta untuk penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Anggaran tersebut diusulkan ke Badan Anggaran (Banggar), sebagai antisipasi apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mampu menggolkan usulan kuota hingga 2.450 pegawai. Meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) belum membagikan kuota kepada pemerintah daerah, namun penyelenggaraan tes CPNS se-Indonesia sudah diumumkan akan berlangsung Juni 2013. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Effendy Salim, S. Sos mengatakan, usulan anggaran Rp 500 juta, belum dibahas. Effendy memperkirakan, Pemkot Bengkulu sulit mendapatkan jatah CPNS. Syarat alokasi belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di bawah 50 persen, jelas-jelas tidak mampu dipenuhi.  “Kalau melihat dari APBD kita, sangat sulit Kemen PAN RB memenuhi usulan penambahan CPNS. Sekarang saja, 70 persen APBD itu sudah untuk PNS,”

Kursi CPNS Ibarat ATM Kepala Daerah

Praktik suap benar-benar tak bisa dipisahkan dari rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Anehnya, praktik kotor ini tak jarang justru melibatkan kepala daerah atau antek-anteknya. Nilai transaksinya juga sangat fantastis. Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (T-RBN) Sofian Effendi mengungkap, nilai transaksi suap dalam rekrutmen CPNS mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 35 triliun per tahun. “Masa-masa rekrutmen CPNS baru tak ubahnya sebagai mesin ATM para pejabat pembina kepegawaian,” ujarnya dalam Seminar Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dalam Forum Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Depok. Untuk level pemkab/ pemkot, pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati/wali kota. Sedangkan jenjang pemprov, dipegang gubernur. “Kalau di instansi pusat, pejabat pembina kepegawaiannya adalah para menteri,” kata Sofian. Mantan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu menuturkan, transaksi suap dalam penerimaan CPNS muncul dar