Dalam tahun-tahun belakangan, rumors yang beredar bahwa penempatan pejabat penting di daerah terkontaminasi nepotisme dan kental dengan nuansa politik.“Itu artinya peran kepala daerah sangat menentukan. Sehingga tidak heran kalau Baperjakat dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil (PNS) belakangan hanya dijadikan formalitas saja menurut BKN,” ujar Jumadi.
Menurut pengamat politik dari Universitas Tanjungpura ini, fenomena pemilihan kepala daerah langsung turut berperan menentukan jabatan kepala dinas, kepala badan, bahkan kepala bagian dan lain sebagainya.
“Itu sangat kental dengan nuansa politik. Pejabat yang diangkat lebih banyak pada pertimbangan balas budi. Juga karena nepotisme dan primordial bisa saja terjadi. Sehingga yang ditempatkan bukan berdasarkan profesionalitas,” tegas Jumadi.
Sudah pasti, lanjutnya, akan sangat memengaruhi kinerja birokrasi pemerintah. Kemampuan dan profesionalitas pegawai dikesampingkan. Yang parah jangan sampai terjadi “orang kita” dan bukan.
“Meskipun penjaringannya lewat Baperjakat, tetapi di akhir yang mengambil keputusan adalah kepala daerah. Sangat sulit untuk lepas dari intervensi kepala daerah yang kadang dipengaruhi para pembisik dan kepentingan,” tandas Jumadi.
Memang, saat ini sedang digodok Rancangan UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang isinya nanti sebagai pembina kepegawaian di daerah bukan lagi kepala daerah tetapi sekda. Namun Jumadi menyatakan itu tidak menjamin dalam pengangkatan pejabat lepas dari intervensi kepala daerah.
“Saya pikir itu sebuah terobosan baru. Tetapi bukan jaminan untuk bebas dari campur tangan kepala daerah. Apalagi dalam pemilihan sekda juga tidak lepas dari campur tangan kepala daerah,” paparnya.
Sementara itu pun tidak sedikit kepala daerah yang tidak setuju. Mengingat pejabat yang ada di bawah kepemimpinannya juga harus di bawah kendalinya.
“Seharusnya orang yang duduk di birokrasi benar-benar profesional. Tidak ada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Harus bebas dan netral dari politik,” harapnya.
Jika masih ada intervensi politik, maka susah untuk menciptakan aparat birokrasi yang berkualitas. Reformasi birokrasi akan sulit terwujud.
Sementara DR Zulkarnaen beberapa waktu menegaskan perlu ada evaluasi mendasar untuk birokrasi di Indonesia. Pengangkatan pejabat harus mengedepankan transparansi. Seorang PNS naik jabatannya harus berdasarkan karier, bukan sesuai dengan siapa yang menjabat kepala daerah.
“Seorang PNS naik jabatan itu harus berdasarkan karier. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, yang menentukan adalah siapa pejabat politik yang berkuasa. Artinya, dalam pemindahan pejabat masih dimonopoli oleh kepala daerah,” kata Zulkarnaen.
Zulkarnaen menegaskan, yang harus dikedepankan adalah transparansi dan fit and proper test dalam pengangkatan pejabat. Kalau mengandalkan Baperjakat juga masih belum bisa. Karena yang mengangkat Baperjakat juga kepala daerah.
Ia berharap dengan adanya RUU ASN penentuan pejabat karier tidak lagi ditunggangi kepentingan politik. Setelah pengalihan wewenang ini, strategi membangun stabilitas kepegawaian dijalankan dengan sistem promosi jabatan open carrier system.
Dalam sistem ini untuk mengisi jabatan-jabatan penting mulai dari eselon satu dan di bawahnya dilakukan secara terbuka. Para PNS yang merasa telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu bisa ikut mendaftar sebagai kandidat kepala SKPD.
Dalam penetapannya, PNS mana yang layak menduduki jabatan tertentu, mempertimbangkan aspek kompetensi, track record dan klasifikasi kepangkatan. (kie)
Komentar