Pengumuman CPNS 2014

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengusulkan untuk menerima 900 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013 mendatang. Usulan yang dikirimkan ke Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) itu belum termasuk untuk CPNS yang di tempatkan di Pemprovsu. “900 orang formasi telah diantarkan ke Kemenpan-RB beberapa waktu lalu. Tapi jumlah usulan itu, belum tentu disetujui semua. Itu dari usulan 33 kabupaten/kota se-Sumut,” Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Utara (Sumut), Kaiman Turnip, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN) hari ini. Turnip hanya menambahkan usulan itu meningkat dari tahun sebelumnya. “Pada 2011 lalu, kita ajukan sekitar 400-an formasi, sedangkan pada 2012 lalu penundaan atau moratorium. Tahun depan kita usulkan 900 formasi,” jelasnya. Namun, Turnip tidak menjelaskan berapa CPNS yang diusulkan untuk ditempatkan di Pemprovsu. “Khusus Pemprovsu ada juga pengajuan. Secara k...

Pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pilihan hidup banyak orang. Lihat setiap ada penerimaan CPNS baru, ribuan orang ikut mendaftar sementara jatah untuk masing-masing formasi berbanding jauh dengan jumlah yang mendaftar. Meski demikian, banyak orang tak peduli, sing penting ikut dulu. Menjadi PNS seperti pekerjaan yang begitu hebat. Sampai-sampai ada yang bilang tak jadi PNS sama dengan tak kerja. Kenapa mau jadi PNS? Konon, jadi PNS tidak mungkin bisa kaya. Kalaupun kaya maka sontak akan membuat telinga orang-orang berdiri dan curiga. Jangan-jangan, eh jangan-jangan korupsi tuh. Ada benarnya juga, karena memang banyak yang terbukti korupsi. Kemudian, banyak orang merasa berhak untuk mengadili dan memberikan judgment pribadi atas kinerja PNS dengan alasan PNS digaji dengan uang rakyat. Tapi apakah PNS itu bukan rakyat? Semua penghasilan PNS golongan III ke atas dipotong pajak, jadi PNS juga penyumbang terbesar. Dari gajinya sendiri, benar kan? Hanya saja, kabarnya ada rekening PNS-PNS ...

Bak ‘bom waktu’ yang siap meledak kapan saja, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI (Polri) makin berdetak kencang. Polisi ngeyel tak mau melepas penyidiknya, Kompol Novel Baswedan, ke KPK.  Sementara, komisi anti-rasuah juga tak menggubris 30 penyidik baru yang disodorkan. Sekadar mengingatkan Novel adalah penyidik KPK yang mengetuai kasus Simulator SIM dengan tersangka Irjen Djoko Susilo dan sempat mau diciduk polisi dengan tuduhan pembunuhan. “Ada keterbatasan jumlah penyidik. Beri sedikit waktu,” jelas Abraham Samad, saat ditanya mengenai tarik ulur 13 penyidik Polri yang dipanggil ‘pulang ke Mabes. Abraham juga meminta agar publik tetap percaya kepada KPK. Kasus-kasus, di tengah keterbatasan tenaga penyidik akan tetap dituntaskan. Sementara,  Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengatakan Mabes Polri sudah mengirim surat ke KPK, menawarkan 30 penyidik baru untuk menggantikan mereka yang masa tugasnya habis dan ...

Pemerintah memutuskan memberikan tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Januari 2013 kepada 20 kementerian lembaga (K/L). Tunjangan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung dilaksanakannya reformasi birokrasi. Diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 November lalu telah menandatangani sekaligus 20 Peraturan Presiden (Perpres) pemberian tunjangan kinerja untuk 20 K/L pemerintah nonkementerian (LKNP). Dikutip dalam situs resmi Setkab, besarnya tunjangan kinerja tersebut disesuaikan pada kelas jabatan (grade) dari masing-masing pegawai, yang dirinci dari grade 1-17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp1.563.000, dan tertinggi (grade 17) adalah Rp19.360.000. Adapun ke-20 K/L yang mendapatkan persetujuan itu adalah (sesuai nomor urut Perpres dari Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 hingga Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 yakni: 1. Kementerian Perindustrian. 2. Kementerian Riset dan Teknologi. 3. Kementerian Pertanian. 4. Kementerian Pemberdayaan ...

Sejak akhir pekan lalu, beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI mulai diganti. Gubernur DKI Joko Widodo mengatakan pergantian pejabat setingkat kepala dinas atau kepala badan ini disebutnya sebagai pemanasan pembenahan sumber daya manusia (SDM), sekaligus penataan manajemen organisasi birokrasi. Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu, pergantian pejabat yang dilakukan gubernur baru Jakarta itu terasa sekali mengabaikan administrasi kepegawaian hingga pengangkatan ini bisa saja menjadi cacat hukum karena bertentangan dengan UU Kepegawaian. Akhir November 2012. Gubernur Joko Widodo mengganti dua pejabat eselon II, yakni Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sukri Bey. Eko diganti oleh Unu Nurdin dan Sukri diganti oleh Endang Widjayanti yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BPKD. Menurut Victor, pergantian Sukri Bey kepada Endang Widjayanti, ...

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) di wilayahnya ikut mendorong kemajuan olahraga, salah satunya memberikan kesempatan kepada atlet yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengembangkan kemampuannya. “Dorongan tersebut tidak harus berbentuk materi, tapi bisa dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi atlet atau pelatih yang berstatus PNS untuk menyumbangkan kemampuannya,” kata Fachrori, di Jambi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) antar Korpri kabupaten/kota dan provinsi se-Provinsi Jambi di lapangan kantor gubernur Jambi. Dengan adanya dorongan tersebut diharapkan regenerasi atlet di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik. Menurut Fachrori, pembinaan seorang atlet agar berprestasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, banyak sumber daya dan tingkat pembinaan yang harus dilalui, belum lagi himpitan berbagai pemenuhan kebutuhan yang mau tidak mau menjadi pek...

Peluang Sarjana Mendidik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbuka luas. Sebab, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), merekrut  sebanyak 2.630 orang Sarjana Mendidik untuk  ditebar ke 34  daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM-3T). “Kabupaten Biak, misalnya, bagi guru yang ingin kembali ke daerahnya akan diterima dan akan diangkat menjadi PNS disana. Hal itu disampaikan oleh Bupatinya,” kata Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, Supriadi Rustad  dalam penjelasanya kepada sejumlah Sarjana Mendidik yang jadi peserta SM-3T di workshop media  tentang SM-3T, di Jakarta. Menurut  Supraidi tahun ini  pesrta Sarjana Menddidik untuk di daerah T-3  terus meningkat dibanding 2011  yang hanya sebanyak 2.479 orang. “Kenapa bertambah? Karena kita ekspan ke daerah-daerah  yang lain. Misal Kalimantan Barat yang berbatasan dengan  negara tetangga, Pulau Nias, Sulawesi Utara, ada tambahan di sana,” kata Supriadi Rusta...

Dominasi secara kuantitatif Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi masalah dalam posisi politik. Terutama di daerah, PNS terjebak dalam pergumulan politik dan cenderung masuk arus sebagai sumber daya politik bagi calon pimpinan daerah. Konsekuensinya banyak PNS tidak kompeten menjadi pejabat atas dasar hadiah setelah memainkan peran politik seperti menjadi tim pemenangan calon kepala daerah. Anggota Komisi II DPR Dr. Gamari Sutrisno mengatakan, posisi PNS semacam itu menjadi ancaman dari segi loyalitas dan fairness (keadilan) dalam pelayanan publik. Loyalitas PNS harus kepada negara dan bangsa bukan kepada aktor-aktor politik atau kepala daerah. Demikian halnya pelayanan, publik manapun sebagai konsumen atau yang berhak mendapat pelayanan, bukan hanya golongan tertentu. Saat sosialisasi Rancangan Undang-undang (RUU) Administrasi Sipil Negara (ASN) di Yogyakarta, Jumat (30/11), dia menyatakan potensi dukungan politik dari PNS sangat besar jika dilihat dari segi jumlah yang mencapai 4,3 jut...

Hasil dari pajak yang dipungut dari rakyat ternyata hanya untuk membayar gaji pegawai negeri (PNS) termasuk di Kalbar. Akibatnya, beban APBN dan APBD terlalu berat. Bahkan anggaran untuk belanja pegawai jauh di atas anggaran belanja modal, termasuk untuk biaya membangun infrastruktur. “Kalau kita lihat APBN tahun 2013 yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR, sebanyak Rp 241 triliun untuk belanja pegawai. Ini sudah terlalu besar, dibandingkan pembangunan infrastruktur hanya Rp 216 triliun yang notabene untuk rakyat,” ungkap DR Eddy Suratman kepada Rakyat Kalbar, Rabu (21/11). Pengamat ekonomi Kalbar dari Untan ini menilai terjadi ketidakadilan pada APBN hingga APBD lantaran strukturnya tidak ideal. Satu sisi anggaran untuk pegawai juga diperlukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Sementara anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat, terganjal. “Dari Rp 241 triliun yang diperuntukkan belanja pegawai, ada Rp 212 triliun untuk gaji...

Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran guna rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2013 senilai Rp1 miliar untuk mengantisipasi adanya penerimaan CPNS pada 2013. Saat ini dana tersebut masih dalam pembahasan dengan anggota DPRD Kota Makmur namun kemungkinan besar disetujui. Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, H Suryanto kepada Solopos.com mengatakan, penganggaran dana rekrutmen CPNS itu diperlukan agar Pemkab tidak terjebak pada kegiatan tanpa perencanaan. “Jika tidak terserap, anggaran tersebut kembali ke kasda. Jadi lebih baik dianggarkan terlebih dahulu dari pada esok hari kebingungan saat mendapatkan kuota CPNS,” jelasnya. Secara terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Widodo kepada menyatakan, alokasi dana pengadaan CPNS 2013 telah disiapkan. “Ada pengajuan anggaran senilai Rp1 miliar untuk pengadaan CPNS, cuma penggunaannya untuk apa kami belum tahu secara persis.” Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo...

Dari jumlah formasi sebanyak 123 orang, sebanyak 118 peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Sungaipenuh tahun 2012 dinyatakan lulus. Hal ini menyusul keluarnya pengumuman Walikota Sungaipenuh nomor : 800/947/PKMP/BKD-2012 tentang daftar nama-nama peserta tes yang dinyatakan lulus seleksi nasional CPNSD Pemerintah Kota Sungaipenuh formasi tahun 2012. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sungaipenuh, Pusri Amsyi, dikonfirmasi kemarin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, daftar nama peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan pada Sabtu (08/11) siang hari ini dengan ditempelkan di Sekretariat Panitia, Polres Kerinci, dan di Koran Jambi Ekspres terbitan Sabtu.           “Semua peserta yang dinyatakan lulus kita minta untuk melengkapi bahan mulai dari tanggal 10 sampai 14 Desember 2012. Jika tidak menyerahkan sampai pada tanggal tersebut, maka dianggap mengundurkan diri,” ujar Pusri.           “Bahan-bahan yang akan dilengkapi silakan lihat pengumumanny beso...

Pemerintah pusat bakal menyerahkan proses seleksi CPNS ke daerah lagi.  Selain faktor anggaran, pertimbangan lainnya karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) bukanlah pelaksana teknis tapi sebagai perumus kebijakan. “Kalau kita ambil semuanya, fungsi KemenPAN&RB berubah dong. KemenPAN&RB hanya sebagai pembuat kebijakan, untuk pelaksananya ada instansi pusat dan daerah,” kata MenPAN&RB Azwar Abubakar. Dijelaskannya, langkah tersebut diambil karena anggaran yang dibutuhkan sangat banyak. Selain itu, KemenPAN&RB tidak hanya mengurusi pengadaan CPNS saja. “Kita sudah memberikan contohnya dan alhamdulillah berhasil. Paling tidak bisa kita buktikan kalau ada keseriusan dari pejabat pembina kepegawaian, hasil seleksi CPNS pasti bebas dari KKN,” kata Azwar. Meski menyerahkan ke daerah, namun pusat tetap akan melakukan pengawasan. Penyusunan soal pun tetap dipegang konsorsium perguruan tinggi negeri dan saat tes juga diawasi ole...

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten menerapkan Norma, Standar, Prosedur (NSP) kepegawaian yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). NSP ini antara lain mencakup pengangkatan pegawai dalam jabatan tertentu dan hukuman disiplin. “Peraturan tentang pengangkatan dalam jabatan telah ada baik itu Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Kepala (Perka) BKN. Oleh karena itu, peraturan walikota/bupati masih dimungkinkan untuk dibuat. Namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelas Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat dalam keterangan persnya. Adapun regulasi tentang dispilin PNS tertuang dalam Perka BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Penerapan disiplin dan kinerja pegawai adalah manifestasi semangat Reformasi Birokrasi,” tambahnya. Pembuatan peraturan walikota/bupati, lanjut Tumpak, jangan sampai menjadi upaya DPRD untuk intervensi masalah kepegawaian. Sebab pengangkatan dan pemberhentia...

Sekretaris Daerah kota Banda Aceh, T. Saifuddin TA meminta kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Banda Aceh agar tidak meminta jabatan kepada siapapun. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan setelah melantik 28 orang pegawai yang dinaikan jabatannya di lingkungan Diskes dan PPKB, di aula gedung C komplek Balai kota Banda Aceh. Dalam sambutannya tersebut sekda mengatakan jika seseorang meminta suatu jabatan maka Allah SWT tidak ridha. Dengan demikian maka nanti saat melakukan tugas, akan kesulitan untuk menyelesaikannya. “Seyogyanya, jabatan itu jangan diminta, karena jabatan itu kan amanah yang harus dijalankan,” katanya.  “Amanah dapat bermakna sebagai titipan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan malah mengabaikan dan menghianatinya,” sambungnya. Saifuddin juga menjelaskan bahwa jika kita tidak meminta jabatan, maka Allah akan ridha dan akan ada banyak pihak yang mendukung kinerja kita dan semuanya akan terasa mudah. “Niatkan ini semua itu ...

Oknum anggota DPRD Bulukumba, Andi Ilham, diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sapra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba, Adjis Arif. Pria itu menampar Adjis di halaman gedung dewan, sebelum rapat mitra kerja digelar. Kejadian itu sontak menarik perhatian sejumlah anggota dewan dan pegawai negeri sipil yang berada di rumah rakyat Bulukamba. Mereka seakan tak menyangka apa yang mereka lihat. Adjis mengungkapkan, perbuatan tidak menyenangkan itu terjadi diduga persoalan proyek penunjukan langsung senilai Rp30 juta, namun dia enggan merinci proyek apa yang dimaksud. “Saya tidak tahu kenapa langsung menampar. Seandainya kami tidak tangkis mungkin saya terkena tamparan,” ucap Adjis. Atas perlakukan yang dialaminya, Adjis mengaku sudah melaporkan peristiwa itu ke Polres Bulukamba. “Saya mau kasusnya diproses secara hukum,” tegasnya. Sementara itu, Andi Ilham sendiri membantah tudingan yang ditujukan padanya. Dia pun meminta...

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang pernah atau tengah tersangkut kasus pidana terus bertambah. Data terakhir yang diterima Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi hingga Selasa kemarin, sudah ada 1.091 PNS yang bermasalah. Gamawan menjelaskan, data itu hanya dalam periode 2010-2012 . Itupun belum semua data dari daerah masuk. Sekitar 60 persen dari 1.091 PNS itu tersangkut kasus korupsi. Berapa perkiraan Anda jumlah PNS bermasalah jika data seluruhnya masuk? “Bisa mencapai 1.500 kayaknya. Karena ada beberapa yang saya tandai, ini laporannya masih kecil (jumlah PNS bermasalah), saya tahu. Misalnya dilaporkan lima, ini masih kurang,” kata Gamawan di Istana Negara. Gamawan menambahkan, ia sudah meminta seluruh sekretaris daerah untuk mendata berapa PNS bermasalah itu yang mendapat jabatan setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Hanya saja, menurut dia, dari 1.091 itu ada yang sudah pensiun, dipensiunkan, hingga non job. “Tadi kita undang sekda seluruh Indonesia supaya ini dilaporkan ...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama berjanji untuk menambah besaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) di ibu kota pada tahun 2014. Pria yang biasa disapa Ahok itu mengatakan, kenaikan gaji itu untuk mendongkrak kinerja PNS. “Gaji PNS DKI akan kami naikan untuk mendukung profesionalitas mereka biar lebih bersih,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/11). Menurut Ahok, nantinya gaji PNS DKI akan melebihi nilai gaji pegawai swasta. Untuk mewujudkannya, ia akan mengejar efisiensi dalam APBD DKI. “Gaji PNS akan lebih besar dari gaji swasta, kita akan pacu APBD lebih tinggi dengan efisiensi sehingga kita juga bisa sejahterakan PNS di provinsi DKI Jakarta,” terang politisi Partai Gerindra itu. Hanya saja, sebutnya, untuk besarannya belum bisa dipastikan. Ahok beralasan dirinya masih harus menunggu dulu angka Pendapatan Asli Daerah DKI tahun 2013 Yang bisa ia pastikan adalah kinerja pegawai pemprov DKI akan ikut naik seiring dengan naiknya gaji. Ditegaskannya pula, nantinya P...

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dilarang keluyuran pada jam kerja. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD harus mampu membagi rata tugas-tugas kepada seluruh pegawainya guna mendukung efektivitas pelayanan birokrasi di tengah moratorium pengangkatan PNS. Wakil Bupati Hadi Supeno mengingatkan, arah kebijakan moratorium kepegawaian yang ditempuh pusat adalah sebagai upaya untuk membuat kepegawaian menjadi ramping. Tentu maksudnya agar organisasi lebih cepat dan lincah gerakannya. “Harapan saya, upaya perampingan ini diikuti juga dengan upaya untuk menyejahterakan para pegawai” katanya. Akibat dari moratorium memang terasa pada Pemkab, karena menjadi kekurangan pegawai. Namun, dengan efisiensi kendala tersebut diyakini dapat teratasi. “Pedoman saya mudah, jangan sampai ada pegawai kluyuran pada jam kerja. Upayakan semua staf mengerjakan tugas yang ada di kantor. Jangan sampai ada staf sampai tidak ada tugas karena tugas hanya dibebankan kep...

Pengangkatan tenaga non PNS lebih dahulu harus melalui analisis serta kajian berapa sebenarnya kebutuhan di tiap OPD. Berdasarkan hasil analisis, selanjutnya dilakukan penerimaan melalui jalur testing. Hal itu dikatakan Wali Kota Banjar Heman Sutrisno di Banjar, Selasa. “Jadi tidak bisa seenaknya menjadi tenaga non PNS. untuk kepentingan tersebut kami kerjasama dengan Universitas Pasundan. Jadi setelah diketahui jumlah kebutuhan baru dilakukan tes,” ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memungkinkan adanya penerimaan tenaga non PNS. Mereka menjadi tenaga dari pusat. “Dalam UU tersebut juga mengatur tentang pegawai non PNS,” katanya. Sementara Kepala BKPLD Kota Banjar Supratman mengatakan telah menyelesaikan proses verifikasi tenaga sukwan yang ada di lingkup Pemerintaha Kota Banjar. Tercatat jumlah tenaga sukwan sebanyak 1.876 orang tersebar di seluruh OPD. Dari seluruh OPD yang ada sebagian besar terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaa...

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memantau kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dalam ajang pemilukada Kota Sukabumi. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan PNS harus netral. Seperti diketahui ada empat pasangan Walikota Sukabumi yang maju dalam Pemilukada yang akan digelar pada 24 Februari 2013 mendatang. Keempatnya adalah Muraz-Achmad Fahmi (diusung Partai Demokrat, PKS, dan PKB), Mulyono-Jona Arizona (PDIP dan PPP), dan Andri Hamami-Dangkih AS Nuklir (Partai Golkar dan Republikan). Satu pasangan lainnya yaitu duet Sanusi Harjadireja-Yeyet Hudayat yang diusung PAN, PBB, Gerindra dan gabungan partai nonparlemen. “Panwas memantau kenetralan PNS dalam ajang pemilukada,” ujar Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Ending Muhidin. Seperti diketahui, ada tiga mantan birokrat dan dua orang PNS aktif yang kini mencalonkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi. Mereka adalah Muhammad Muraz (mantan Sekda Pemkot Sukabumi), Mulyono (Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Wakil Waliko...