Pernyataan Plt Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, Dahlan Hasan Nasution yang menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas belum diumumkannya hasil seleksi CPNS 2013, dibantah pihak kementerian tersebut.
Karo Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, urusan pengumuman dan penetapan kelulusan CPNS 2013 itu saat ini menjadi kewenangan bupati Madina sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Mestinya konfirmasinya ke bupati Madina karena bola sudah ada di sana. Panselnas sudah menyerahkan hasil TKD (tes kompetensi dasar), ya selanjutnya kewenangan bupati untuk menetapkan dan mengumumkannya. Daerah-daerah lain sudah kok, tinggal Madina saja yang belum,” urai Herman kepada JPNN kemarin (10/6).
Pernyataan Herman menanggapi aksi unjuk rasa para pelamar CPNS 2013 di Madina, yang sudah menginap di halaman kantor bupati selama sepakan lamanya. Senin pagi (9/6), Dahlan Hasan Nasution menemui mereka.
Dahlan menjanjikan akan segera menuntaskan masalah ini. Dia pun menyebut pihak kemenpan yang bertanggung jawab.
“Persoalan ini bukan ada di Pemda tetapi di Kementerian PAN RB, kita tidak menunda-nunda pengumumannya, dan saya berharap agar kiranya perwakilan dari forum Pelamar CPNS tahun 2013 ini ikut bersama saya kejakarta menemui langsung Mentripan RB, persoalan ini tidak ada kesalahanya pada saya, tetapi Menpanlah yang seharusnya bertanggung jawab dalam pegumuman CPNS tahun 2013 lalu. Saya meminta agar perwakilan forum pelamar CPNS tahun 2013 agar ikut serta untuk berjumpa lansung dengan Menpan,” ujar Dahlan.
Herman menjelaskan, jika memang ada masalah, mestinya plt bupati menemui MenPAN-RB Azwar Abubakar untuk dicarikan solusinya. Namun, lanjutnya, Plt bupati belum pernah menemui Azwar dan hanya pernah mengirimkan kepala BKD-nya saja. “Kepala BKD yang datang dan saya yang menemuinya,” ujar Herman.
Dijelaskan, pokok masalah yang terjadi di Madina adalah keinginan bupati untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013. Sementara, hasil TKD merupakan hasil tes murni, yang tidak melihat apakah si pelamar yang lulus itu putra asli daerah atau tidak.
Mestinya, kata Herman, jika memang menghendaki porsi putra daerah bisa terakomodir, bupati sebagai PPK bisa melakukan tes kompetensi bidang (TKB) untuk menjaring putra asli daerah.
“Karena mengakomodir putra asli daerah itu dimungkinkan kok, disesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal,” kata dia. Sayangnya, bupati tidak menggunakan TKD dan malah menunda-nunda pengumuman.
Alternatif solusi kedua, jika memang tidak mau menggunakan TKD, putra asli daerah bisa diakomodir di tes CPNS 2014 ini. “Caranya, silakan membuat aturan persyaratan, misalnya harus yang ber-KTP lokal sehingga akan banyak putra asli daerah yang bisa menjadi CPNS,” terang Herman.
Cara ini, lanjutnya, juga dilakukan oleh Pemkab Meranti, Riau, yang juga ngotot minta banyak putra asli daerah terakomodir. Akhirnya diberikan solusi oleh kemenpan, untuk seleksi CPNS 2014 ini Meranti boleh memasang persyaratan yang memungkinkan banyak putra asli daerah terakomodir. Bupati Meranti pun akhirnya mengumumkan hasil tes CPNS 2013.
Download Soal CPNS 2014, klik ini Soal CPNS 2014
Komentar